Poliandri Oknum ASN, Rapuhnya Penjagaan Negara terhadap Ketahanan Keluarga

Poliandri Oknum ASN, Rapuhnya Penjagaan Negara terhadap Ketahanan Keluarga

Di satu sisi perbuatan tersebut dianggap melanggar kesusilaan, tapi di sisi lain peluang untuk melakukannya terbuka lebar. Di antaranya tidak ada batasan jelas tentang pergaulan antara laki-laki dan perempuan.


Oleh: Ana Mujianah, S.Sos.I

POJOKOPINI.COM — Poliandri atau seorang istri memiliki suami lebih dari satu yang marak terjadi akhir-akhir ini merupakan fenomena yang menciderai martabat perempuan sebagai penopang ketahanan sebuah keluarga. Hal itu selain melanggar norma masyarakat juga bertentangan dengan syariat.

Lebih mirisnya lagi kasus poliandri tersebut terjadi atau dilakukan oleh oknum aparatur sipil negara (ASN). Sebagaimana diungkapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PANRB), Tjahjo Kumolo, pada saat memberikan sambutan di acara Peresmian Mal Pelayanan Publik (MPP) di Solo, Jawa Tengah, Jumat (28/8) lalu.

Dalam kesempatan tersebut Tjahjo mengatakan bahwa dalam satu tahun ini telah menerima sekitar lima laporan kasus poliandri yang dilakukan oleh ASN perempuan (Republika.co.id, 1/9/2020).

Fenomena ini tentu saja sangat memprihatinkan.  Pertama, pelanggaran tersebut dilakukan oleh seorang abdi negara. Mereka yang seharusnya menjadi teladan dalam menjalankan aturan, justru melakukan tindakan yang merendahkan martabat para ASN itu sendiri. Kedua, dilakukan oleh seorang perempuan, dimana posisi perempuan merupakan benteng terkecil dalam menjaga ketahanan keluarga. 

Kasus poliandri yang dilakukan oleh oknum ASN tersebut mengindikasikan betapa rapuhnya ketahanan keluarga. Peran suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga tidak berjalan sebagaimana mestinya. Ketika para istri sibuk bekerja di luar rumah, maka dampaknya kewajiban di dalam rumah terbengkalai. Anak-anak dan suami terlantar sehingga keluarga menjadi tidak harmonis. Istri seringkali menjadi tidak patuh terhadap suami karena merasa mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Para suami menuntut istri sementara perannya sebagai suami belum maksimal.

Selain itu, minimnya pemahaman syariat membuat para suami dan istri tidak memahami batasan dalam pergaualan. Kondisi ini sering memicu terjadinya perselingkuhan baik dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan. Fenomena poliandri adalah faktanya. Kurangnya pemahaman syariat membuat mereka, para pelaku poliandri khususnya, menganggap biasa perbuatannya. Padahal, perbuatan tersebut sejatinya adalah dosa karena Allah swt. telah melarangnya.

Sebagaimana firman-Nya : “Dan (diharamkan juga kamu menikahi) perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu … ” (QS. An Nisa : 24).

Dalam sistem sekuler, penjagaan negara terhadap ketahanan keluarga memang sangat lemah. Pasalnya, negara tidak boleh mencampuri hal yang dianggap ranah pribadi rakyatnya. Sehingga negara pun tidak boleh terlalu mengatur persoalan yang berkaitan dengan kehidupan suami istri, termasuk kedudukan dan peran mereka dalam kehidupan rumah tangga. Karena hal tersebut dianggap urusan pribadi.

Maka, ketika muncul kasus-kasus yang berkaitan dengan ketahanan keluarga, negara menjadi gagap dalam menyelesaikannya. Sebagaimana fenomena poliandri ini. Di satu sisi perbuatan tersebut dianggap melanggar kesusilaan, tapi di sisi lain peluang untuk melakukannya terbuka lebar. Di antaranya tidak ada batasan jelas tentang pergaulan antara laki-laki dan perempuan.

Oleh karenanya, untuk membangun ketahanan keluarga sangat dibutuhkan peran penuh dari negara. Negara harus hadir dalam memberikan aturan terkait hak dan kewajiban antara suami dan istri. Menutup segala peluang yang bisa mengantarkannya pada kerapuhan keluarga. 

Hal tersebut, sebagaimana yang dijalankan dalam sistem Islam. Islam memandang bahwa persoalan keluarga bukan sekadar urusan pribadi semata, tapi merupakan tanggung jawab negara. Untuk menjaga ketahanan keluarga, maka negara pun mengaturnya. Mulai dari berjalannya peran suami sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab sebagai pemimpin dalam rumah tangga hingga batasan pergaulan. Negara pun hadir dengan memberi kemudahan para suami mencari nafkah sebagai bentuk tanggung jawabnya terhadap keluarga.

Sementara itu, para istri fokus di rumah mendidik anak-anak dan mengurus keperluan suami. Negara juga memberikan bekal pemahaman syariat yang benar tentang hak dan kewajiban suami istri serta batasan pergaulan yang benar sehingga tidak rawan terjadi perselingkuhan. Dengan demikian, ketahanan keluarga akan terjaga. 

Pengaturan sempurna yang dijalankan oleh Islam dalam menjaga ketahanan keluarga tersebut sejatinya akan bisa kita rasakan jika Islam diterapkan dalam kehidupan. Maka, Islam akan bisa menjadi solusi atas berbagai persoalan yang terjadi. Wallahu a’lam bish shawab.[]

Picture source by Google

Disclaimer: Www.pojokopini.com adalah wadah bagi para penulis Islam untuk berkumpul dan berbagi informasi mengenai beragam hal dan menanggapinya dengan perspektif Islam. Pojokopini.com melakukan seleksi dan berhak menayangkan berbagai kiriman Anda. Tulisan yang dikirim tidak boleh sesuatu yang hoaks, berita kebohongan, hujatan, ujaran kebencian, pornografi dan pornoaksi, SARA, dan menghina kepercayaan/agama/etnisitas pihak lain. Pertanggungjawaban semua konten yang dikirim sepenuhnya ada pada pengirim tulisan/penulis, bukan www.pojokopini.com.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *