Politik Dinasti, Politik Oligarki, Niscaya dalam Demokrasi

Politik Dinasti, Politik Oligarki, Niscaya dalam Demokrasi

Jargon demokrasi “Kekuasaan di tangan rakyat” hanyalah pemanis, faktanya seseorang bisa maju dalam pemilihan jika cukup memiliki dukungan finansial bahkan ketenaran semata, wakil-wakil yang maju pun bukanlah murni pilihan rakyat. Mereka adalah orang-orang yang dicalonkan partai politik kuda tunggangannya.


Oleh : Ana Frasipa

POJOKOPINI.COM — Politik dinasti tengah menjadi percakapan politik yang hangat dan menjadi sorotan publik. Hal ini dipicu oleh pencalonan kepala daerah pilkada tahun ini. Para calon kepala daerah diwarnai oleh keluarga penguasa, dari mulai anak, menantu, ipar, besan. Aroma aji mumpung dirasakan oleh publik.

Sebagai contoh, menurut pengamat politik dari Universitas Al Azhar Ujang Komarudin, Jokowi tengah berupaya membangun dinasti politik. Menurutnya mungkin karena Jokowi sedang jadi Presiden, sedang memegang kekuasaan, akhirnya dorong anaknya jadi wali kota Solo 2020.

Namun Direktur Eksekutif Indonesian Political Review ini menilai bahwa pencalonan keluarga Presiden di pilkada berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan penyalahgunaan wewenang. Sebab, Presiden memiliki semua sumber daya untuk bisa memenangkan Gibran putra sulungnya. Mulai dari kekuasaan, jaringan, birokrasi, hukum, finansial, dan lain-lain. Kemungkinan itu (penyalahgunaan wewenang) bisa terjadi dan akan ada meskipun biasanya akan disiasati.

Menurutnya lagi, Indonesia saat ini memang sedang diwarnai fenomena oligarki dan dinasti politik yang menguat. Tak hanya di level nasional tapi juga di tingkat daerah. Hal ini berbahaya bagi proses demokratisasi. Karena demokrasi bisa dibajak oleh kekuatan oligarki dan dinasti politik. (kompas.com 28/07/2020)

Sejalan dengan pendapat Ujang Komarudin, menurut akademisi UGM, Kuskrido Ambardi dalam diskusi akhir tahun FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta bertema “Partai Politik Dan Kecenderungan Politik Oligarki” di Auditorium Bahtiar Effendy, FISIP UIN, Tangerang Selatan, Rabu (18/12/2019). Menurutnya Politik dinasti di Indonesia merupakan satu hal yang memang “direncanakan” untuk terjadi, bukan sesuatu yang tiba-tiba muncul. Yang terjadi di Indonesia adalah kartelisasi (oligarki) politik.

Politik dinasti dan kartelisasi politik adalah dua hal yang berbeda. Dinasti dilakukan pribadi-pribadi, sedangkan oligarki itu (dilakukan) partai politik. Politik dinasti yang ada saat ini saling berkaitan dengan fenomena kartelisasi politik oleh partai-partai politik besar. Munculnya politik dinasti bisa memudahkan kartel politik bergerak. Setidaknya dengan dinasti, langkah kartelisasi partai lebih mudah tercapai. (RMOLBanten.com 18/12/2019)

Meski polemik politik dinasti ini masih menjadi perbincangan hangat faktanya pelegalan ketentuan pencalonan kepala daerah berasal dari keluarga petahana untuk maju sebagai kepala daerah telah diatur dalam Undang-Undang. Aturan tersebut dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi yang tertuang dalam Pasal 7 huruf R Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah.

Jika menilik hal demikian, Politik oligarki yang dibangun parpol berkuasa dan politik dinasti yang dilakukan individu penguasa bukanlah sekedar anomali, justru ialah keniscayaan itu sendiri. Politik oligarki dan politik dinasti justru praktik yang mutlak terjadi dalam demokrasi.

Jargon demokrasi “Kekuasaan di tangan rakyat” hanyalah pemanis, faktanya seseorang bisa maju dalam pemilihan jika cukup memiliki dukungan finansial bahkan ketenaran semata, wakil-wakil yang maju pun bukanlah murni pilihan rakyat. Mereka adalah orang-orang yang dicalonkan partai politik kuda tunggangannya. Kriteria calon pemimpin atau wakil rakyat sudah disesuaikan dengan visi misi dan kepentingan parpol masing-masing.

Kemenangan menuju tampuk kekuasaan dipilih sesuai suara terbanyak, yang celakanya suarapun bisa dibeli dan terbeli. Itulah sifat demokrasi, sistem berbiaya tinggi namun tidak pernah bisa melahirkan pemimpin-pemimpin bertaqwa, cakap, cerdas, berintegritas dan memenuhi kompetensi sebagai negarawan yang mampu memimpin.

Sedangkan Islam, dimana pondasi sistem pemerintahan adalah kedaulatan di tangan syariat. Maka Islam menggariskan, pemimpin diraih dengan syarat yang ditentukan syariat dan mendapat dukungan nyata umat. Seorang calon pemimpin harus dikenal karena ketaqwaan dan kemampuannya untuk mengadopsi dan menerapkan hukum-hukum Allah dalam menjalankan pemerintahannya. Karena itulah hanya Islam satu-satunya ideologi yang mampu melenyapkan terminologi politik dinasti maupun politik oligarki alam demokrasi.[]

Picture source by Google

Disclaimer: Www.pojokopini.com adalah wadah bagi para penulis Islam untuk berkumpul dan berbagi informasi mengenai beragam hal dan menanggapinya dengan perspektif Islam. Pojokopini.com melakukan seleksi dan berhak menayangkan berbagai kiriman Anda. Tulisan yang dikirim tidak boleh sesuatu yang hoaks, berita kebohongan, hujatan, ujaran kebencian, pornografi dan pornoaksi, SARA, dan menghina kepercayaan/agama/etnisitas pihak lain. Pertanggungjawaban semua konten yang dikirim sepenuhnya ada pada pengirim.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *