Politik Dinasti, Potret Buram Demokrasi

Di satu sisi demokrasi menjamin hak setiap rakyat untuk memilih dan dipilih. Namun, mahalnya ongkos meraih kekuasaan justru hanya memperbesar peluang terjadinya dinasti politik.


Oleh: Sulastri (Pemerhati Muslimah Konda)

POJOKOPINI.COM — Pilkada 2020 telah dilaksanakan pada 9 Desember lalu. Hingga kini, proses perhitungan suara masih terus berlangsung oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Diketahui, beberapa paslon yang unggul dalam perhitungan suara saat ini mengklaim kemenangan atas dirinya. Namun, yang mencuri perhatian masyarakat Indonesia adalah dinasti politik dalam kontestasi pilkada 2020.

Seperti dilansir katadata.co.id, pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2020 agaknya semakin menunjukkan penguatan dinasti politik tersebut. Berdasarkan hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei dan Sistem Informasi dan Rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum (Sirekap KPU), sederet kandidat yang terafiliasi dengan pejabat dan mantan pejabat memenangi pesta politik lima tahunan tersebut. Keluarga Presiden Joko Widodo (Jokowi) berada dalam deretan tersebut. Putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka yang berpasangan dengan Teguh Prakosa unggul telak atas pasangan Bagyo-Supardjo di Pilwalkot Surakarta. Pasangan Gibran-Teguh mengantongi 87,15% suara berdasarkan hasil hitung cepat Charta Politika. Menantu Jokowi, Bobby Nasution yang berpasangan dengan Aulia Rachman unggul atas pasangan Akhyar Nasution-Salman Al Farisi di Pilwalkot Medan. Pasangan Bobby-Aulia mengantongi 55,29% suara berdasarkan hasil hitung cepat Charta Politika. Kemenangan Gibran akan menjadikan Jokowi sebagai presiden pertama di Indonesia yang memiliki anak menjabat kepala daerah. Catatan sejarah baru ini, pun ditorehkan Jokowi hanya dalam waktu enam tahun kepemimpinannya. 

Menurut Wakil Rektor Bidang  Kemahasiswaan, Keagamaan dan alumni UII,Dr. Drs Rohidin S.H.,M.Ag politik dinasti diartikan sebagai bentuk suatu politik yang dijalankan oleh sekelompok  orang dimana mereka masih memiliki ikatan keluarga (uii.ac.id).

Terdapat tiga alasan dinasti politik terus berkembang atau laku di Indonesia. Pertama, sebab tidak ada larangan dinasti politik ikut dalam pemilu. Kedua, lemahnya pelembagaan partai sehingga brand keluarga lebih penting ketimbang partai. Ketiga, pemilih tidak terlalu anti-dinasti. Ketiga hal tersebut semakin dikuatkan dengan nafsu kekuasaan yang ingin bertahan selama mungkin.

Sebenarnya itu hanya secuil potret buram demokrasi yang memang faktanya telah rusak dari lahir. Di satu sisi demokrasi menjamin hak setiap rakyat untuk memilih dan dipilih. Namun, mahalnya ongkos meraih kekuasaan justru hanya memperbesar peluang terjadinya dinasti politik. Sebab dengan kekuasaan yang dimiliki pelaku dinasti, kesempatan yang dimiliki untuk mengisi pundi- pundi kekuasaan terbuka lebar. Pun dengan menggunakan ‘aji mumpung’ calon dari keluarga petahana akan lebih mudah meraup suara terbanyak.

Dari fenomena ini, muncul pula kecenderungan pencalonan kepala daerah diisi oleh kerabat penguasa. Kepala daerah yang sudah menjabat dua periode akan menyiapkan ‘putra mahkota’ untuk menggantikannya. Anak dan istri bisa menggantikan bapak, ketika jabatan telah habis dan tidak memungkinkan maju kembali. Ataupun, anak menantu, adik, kakak, dan keponakan bisa menjadi alternatif ketika keluarga inti tidak bisa diharapkan menggantikan.

Alih-alih berkompetisi secara adil dan terbuka. Proses pencalonan hingga pemenangan justru menggunakan beragam cara asal keluarga berkuasa. Tidak jarang pula, dinasti politik melahirkan korupsi yang melibatkan keluarga.

Di dalam sistem kapitalisme, politik adalah bisnis. Ketika setiap pengeluaran (modal) akan dihitung sebagai pengali keuntungan yang akan diperoleh. Masalahnya, biaya politik yang sudah digunakan tentu akan dihitung sebagai modal yang harus kembali beserta laba dari setiap pengambilan kebijakan. Di sinilah awal korupsi muncul.

Dinasti politik tumbuh subur dan cenderung tidak adil, juga dipengaruhi oleh sistem pemilihan yang tidak adil pula. Karena faktanya  seseorang yang maju dalam kontestan kepala daerah dan yang lainnya harus berani bayar mahar yang tak murah.

Besarnya syarat dukungan ini menjadikan “harga” setiap kursi menjadi mahal. Di sini, mahar politik bermain dalam pencalonan. Pasti bukan uang yang sedikit untuk mendapatkan dukungan itu, meskipun dalam beberapa kasus khusus justru diberikan secara cuma-cuma.

Akibatnya, selain politik menjadi berbiaya tinggi, proses pemilihan kepala daerah hanya akan bisa diakses oleh mereka yang memiliki modal uang mumpuni. Kemungkinan besar, partai tidak akan gampang memberikan dukungan. Sokongan diberikan asalkan ada duit, sehingga partai berorientasi uang dan, tentu, kekuasaan.

Berbeda dengan pandangan Islam. Sistem Islam mensyaratkan kepemimpinan semata untuk menjamin tegaknya syariat Allah dalam segala aspek kehidupan. Dengannya kemaslahatan manusia akan terpelihara. Imam Al-Mawardi dalam kitab Al-Ahkamus Sulthaniyah, 1/3 berkata, “Kepemimpinan adalah pengganti tugas kenabian dalam menjaga agama dan mengatur urusan dunia dengannya”. Senada dengan beliau, Al-Baidhawi juga menyebutkan bahwa kepemimpinan adalah sebagai proses seseorang pemimpin (di antara umat Islam) dalam menggantikan (tugas) Rasulullah untuk menegakkan pilar-pilar syariat dan menjaga eksistensi agama, di mana ada kewajiban bagi seluruh umat Islam untuk mengikuti (tunduk kepada)-nya. (Al-Baidhawi, Hasyiyah Syarh Al-Mathali’, hal. 228, dinukil dari Al-Wajiz fi Fiqh Al-Khilafah karya Shalah Shawi, hal. 5).

Dengan demikian Imamah (kepemimpinan) bukanlah tujuan, apalagi sarana menumpuk kekayaan. Akan tetapi, ia hanya wasilah untuk menjalankan ketaatan kapada Allah. Di sisi lain, siapa saja yang memimpin akan memandangnya sebagai amanah yang kelak akan dihisab di Yaumil Akhir. Wajar bila seorang Umar bin Abdul Azis , cucu dari Umar bin Khattab ra menangis tersedu saat resmi menjadi khalifah. Tentu sebab terbayang beratnya pertanggungjawaban di hadapan Allah kelak.

Selanjutnya dalam Islam kekuasaan diberikan kepada umat. Artinya, umatlah yang diberi hak untuk menentukan siapa yang menjadi penguasa yang akan menjamin tegaknya syariat. Selain menetapkan umat sebagai pemilik kekuasaan, syara’ juga menetapkan metode pengangkatan khalifah. Metode tersebut adalah dengan bai’at. Hal ini didasarkan pada baiat kaum Muslim kepada Rasulullah saw dan perintah beliau kepada kita untuk membaiat seorang khalifah. Baiat kaum Muslim kepada Rasulullah saw bukanlah semata baiat atas kenabian, tetapi baiat atas pemerintahan.

Masalah baiat ini juga tercantum dalam al-Quran dan al-Sunnah. Allah Swt berfirman: “Hai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk mengadakan janji setia, bahwa mereka tidak akan mempersekutukan sesuatu pun dengan Allah; tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk mereka” (QS al-Mumtahanah [60]: 12). Dari Ubadah bin Shamit ra, ia berkata: “Kami membai’at Rasulullah saw untuk setia mendengarkan dan mentaati perintahnya, baik dalam keadaan susah maupun mudah, baik dalam keadaan yang kami senangi atau pun kami benci, dan benar-benar kami dahululukan” (HR Muslim).

Berdasarkan dalil-dalil tersebut seorang khalifah mendapatkan kekuasaan semata-mata dari umat melalui bai’at. Tak sekadar karena adanya hubungan keluarga atau kekerabatan layaknya dinasti dalam sistem demokrasi. Sejak khulafa’urrasyidiin hingga kekhilafahan Utsmaniy. Wallahu a’lam Bishawab.[]

Disclaimer: Www.pojokopini.com adalah wadah bagi para penulis Islam untuk berkumpul dan berbagi informasi mengenai beragam hal dan menanggapinya dengan perspektif Islam. Pojokopini.com melakukan seleksi dan berhak menayangkan berbagai kiriman Anda. Tulisan yang dikirim tidak boleh sesuatu yang hoaks, berita kebohongan, hujatan, ujaran kebencian, pornografi dan pornoaksi, SARA, dan menghina kepercayaan/agama/etnisitas pihak lain. Pertanggungjawaban semua konten yang dikirim sepenuhnya ada pada pengirim tulisan/penulis, bukan www.pojokopini.com.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *