PPDB Zonasi, Sistem Kapitalisme Gagal Penuhi Hak Pendidikan

PPDB Zonasi, Sistem Kapitalisme Gagal Penuhi Hak Pendidikan

Di dalam Islam, kepala negara (Khalifah) adalah pihak yang paling bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pendidikan bagi semua warga negara. Negara hadir sebagai pelaksana (operator, bukan regulator atau fisilitator) dalam pelayanan pendidikan.


Oleh: Siti Mustaqfiroh, A.Md. Kep (Aktivis Muslimah Papua Barat)

POJOKOPINI.COM — Kisruh kebijakan PPDB di tahun ini kembali terjadi. Hampir sama dengan tahun sebelumnya, Kebijakan PPDB selalu menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Ditambah lagi di tengah pandemi yang belum menunjukan kelandaian, krisis ekonomi yang meningkat semakin menambah sengkarut kebijakan ini. walhasil, akan sangat berimbas dengan  masa depan pendidikan. Berjuang mendapatkan sekolah Yang layak seolah berebut makanan di tengah kelaparan.

Masyarakat masih dibingungkan dengan fakta  ini, walaupun kebijakan ini sudah di berlakukan sejak tahun 2017 lalu. Namun prosedur dan pelaksanaannya selalu mengalami perubahan. Dan sesuaikan dengan masing masing daerah. Terakhir, PPDB di atur dengan permendikbud no. 44 tahun 2019. Meski  dirasakan lebih longgar dari tahun sebelumnya, masyarakat harus siap menerima apapun hasilnya walaupun tidak sesuai dengan harapan.

 Dilansir oleh Viva news,Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 salah dilaksanakan dan diterjemahkan dalam juknis Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Kami menyebutkan gagal paham,” kata Ketua Komnas Anak Arist Merdeka Sirait di tvOne, Minggu 28 Juni 2020. Menurutnya, banyak laporan dan protes dari orang tua siswa terhadap mekanisme pembatasan usia pada sistem PPDB, sehingga menuntut agar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan membatalkan proses PPDB DKI Jakarta dan mengulang kembali proses penerimaan murid.

Tak hanya warga DKI, daerah lain pun mengeluhkan PPBD zonasi yang banyak kendala. Baik karena faktor teknis, seperti kesulitan jaringan internet, persoalan akun, tak mendapatkan verifikasi dari sekolah dan sebagainya maupun tekait aturan zonasi. Akhirnya banyak warga harus datang ke sekolah, tentu dengan rasa was-was terhadap penularan Covid-19.

Dan seperti tahun-tahun sebelumnya, pihak sekolah pun ikut berkeluh kesah. Pasalnya, masih saja ditemui adanya kecurangan administrasi, seperti pemalsuan surat keterangan tak mampu, adanya kartu keluarga ganda, surat rekomendasi dari pihak tertentu dan sebagainya.

Demikianlah, sengkarut PPDB zonasi tahun ini benar-benar makin merisaukan banyak pihak. Saat bukan pandemi saja sudah sarat masalah, apalagi kini di tengah pandemi.

Nyata sudah, warga menjerit akan pemenuhan hak pendidikan. Dan  mempertanyakan, mengapa negara tak mampu memberikan fasilitas pendidikan mencukupi agar semua anak usia sekolah tertampung di sekolah negeri berkualitas, tanpa harus kisruh.

Analisis Akar masalah

Jika dicemati, hal ini tak lepas dari paradigma pengelolaan kekuasaan negara yang neoliberal. Sebagai bagian dari sistem politik dan ekonomi global, Indonesia menganut model pengelolaan kekuasaan Reinventing Government.

Dengan model ini, negara dituntut memberi kesempatan seluas-luasnya kepada swasta (masyarakat) untuk terlibat dalam kewajiban yang seharusnya dilakukan negara. Selanjutnya negara hanya berperan sebagai regulator dan fasilitator, bukan pelaksana (operator).

Dengan demikian semakin banyak sekolah swasta yang di sediakan dengan anggapan sebagai mitra dari pengampu kebijakan publik. Padahal, dalam sistem kapitalis pendidikan digunakan sebagai alat pengeruk keuntungan. Karena keterlibatan mereka (swasta) hanya di dasari untuk mencari keuntungan semata. Maka tak heran jika biaya pendidikan akan semakin selangit. Tak ada lagi pendidikan yang murah.

Selain itu, otonomi daerah yakni pelayanan pendidikan termasuk ke dalam kebijakan yang pelaksanaannya diserahkan kepada daerah. Ketidaksinkronisasi antara kebijakan pusat dan daerah juga memicu polemik PPDB. Seperti halnya yag terjadi di wilayah DKI terkait usia, tidak terjadi diwilayah lain, seperti Jawa, Batam dan yang lain tidak bermasalah.

Sengkarut PPDB zonasi juga diperparah oleh kesalahpahaman masyarakat tentang pendidikan. Masih banyak warga yang keliru memahami esensi belajar. Bahwa pendidikan merupakan hak seluruh warga, bagaimana pun kondisi mereka, baik secara ekonomi maupun usia bahkan kapasitas akademik. Sehingga orientasi bersekolah adalah prestasi akademik dan mengejar sekolah favorit. Ini akan merusak tatanan pendidikan secara umum.

Islam Solusi yang Benar

Islam tidak dipandang hanya sebagai agama ritual. Namun Islam juga agama sekaligus aturan yang mengatur seluruh kehidupan manusia. Termasuk didalamnya pemenuhan hak atas pendidikan.

Di dalam Islam, kepala negara (Khalifah) adalah pihak yang paling bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pendidikan bagi semua warga negara. Negara hadir sebagai pelaksana (operator, bukan regulator atau fisilitator) dalam pelayanan pendidikan.

Hal ini karena Islam telah memandatkan kepada negara berupa tanggung jawab pengurusan seluruh urusan umat. Sebagaimana dalam hadis dinyatakan:

Seorang imam (khalifah/kepala negara) adalah pemelihara dan pengatur urusan rakyat dan ia akan dimintai pertanggung jawaban atas urusan rakyatnya.” (HR al-Bukhari)

Dengan peran utama ini, negara bertanggung jawab untuk memberikan sarana prasarana, baik gedung sekolah beserta seluruh kelengkapannya, guru kompeten, kurikulum sahih, maupun konsep tata kelola sekolahnya. Negara juga harus memastikan setiap warga negara dapat memenuhi kebutuhan pendidikan secara mudah dan sesuai kemampuannya.

Sebagai operator (pelaksana tanggung jawab), negara tidak boleh menyerahkan urusannya kepada swasta seraya berlepas tanggung jawab.

Tentu,  keberkahan akan diraih jika semua pengaturan diserahkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala sebagai satu-satunya Zat yang layak mengatur. Wallahu A’lam.[]

Picture source by Google

Disclaimer: Www.pojokopini.com adalah wadah bagi para penulis Islam untuk berkumpul dan berbagi informasi mengenai beragam hal dan menanggapinya dengan perspektif Islam. Pojokopini.com melakukan seleksi dan berhak menayangkan berbagai kiriman Anda. Tulisan yang dikirim tidak boleh sesuatu yang hoaks, berita kebohongan, hujatan, ujaran kebencian, pornografi dan pornoaksi, SARA, dan menghina kepercayaan/agama/etnisitas pihak lain. Pertanggungjawaban semua konten yang dikirim sepenuhnya ada pada pengirim.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *