Program Desa Mandiri, untuk Kepentingan Rakyatkah?

Program Desa Mandiri, untuk Kepentingan Rakyatkah?

Oleh : Yuliyati Sambas, S.PtPegiat literasi, komunitas Penulis Bela Islam AMK

WWW.POJOKOPINI.COM — Membangun desa mandiri adalah salah satu program pemerintah untuk kemajuan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

Gubernur Jawa Barat Dr. HM. Ridwan Kamil S.T MUD menargetkan seluruh desa di wilayah Jawa Barat menjadi desa mandiri. Bahkan, Emil mengklaim saat ini, jumlah desa tertinggal di Jawa Barat semakin berkurang.

Hal tersebut disampaikan Emil saat menghadiri pelantikan Kepala Desa Serentak (Pilkades) 141 kades di gedung negara Pendopo Pemkab Majalengka beberapa waktu lalu. Lebih jauh bahkan pihaknya akan memberi reward bagi desa yang mampu naik status jadi mandiri dengan diberi mobil aspirasi kampung juara (Maskara). Pemerintah desa didorong harus memiliki program perencanaan untuk menjadikan desanya sebagai desa mandiri. (radar.majalengka.com, 14/12/2019)

Jika dicermati secara mendalam, pertumbuhan ekonomi yang kerap digulirkan oleh pemerintah saat ini, sebetulnya tidak memberikan dampak signifikan terhadap kesejahteraan rakyat. Yang terjadi justru menjadi jalan tol kepentingan para korporat. Lihat saja dampak dari pembangunan dan berbagai upaya menumbuhkan ekonomi tersebut.

Sebut saja satu kasus terkait KBU (Kawasan Bandung Utara). Dimana terungkap telah memasuki fase kritis sebagai dampak pembangunan yang bergeser ke wilayah atas, seiring pertumbuhan penduduk di Cekungan Bandung. Selain untuk perumahan, kawasan komersial, serta lahan pertanian, KBU pun dipergunakan untuk aktivitas pertambangan. Nb

Di sektor pertanian, saat ini ada 14.600 hektar lahan kritis di KBU. Sementara di sektor kehutanan 3.500 hektar lahan kritis. Sementara tidak terhitung lahan untuk permukiman dan kawasan komersial.

Salah satu yang dituding sebagai penyebabnya adalah adanya keengganan para petani dalam melakukan proses pertanian yang ramah lingkungan (pola tanam terasering). Padahal yang terjadi bahwa mereka tidak menyukai pola tanam terasering karena biaya untuk membuatnya sungguh di luar jangkauan.

Menurut Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura Hendy Jatnika, biaya untuk membuat terasering bangku di atas lahan 1 hektar dengan tingkat kemiringan 30 derajat dibutuhkan sekitar Rp40-50 juta. (TribunJabar.id, 11/12/2019).

Sementara itu, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Bambang Tirtoyuliono mengatakan, saat ini terdapat 80 pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan 176 pengambil air tanah. (TribunJabar.id, 12/12/2019)

Meski dalam pengurusan izinnya, mereka diberi persyaratan berbagai hal oleh pemerintah. Misalnya untuk pengambil air, diwajibkan membuat sumur imbuhan. Izin harus diperpanjang per tahun. Untuk pemegang IUP, harus menanam bibit pohon. Beberapa hal itu digulirkan sebagai upaya untuk mengubah imej pertambangan yang dewasa ini dipandang sebagai ‘perusak’ alam, tapi juga berpihak pada lingkungan. Namun tataran fakta berkata lain.

Contoh lain adalah kasus pengembangan kawasan timur Bandung. Sebagaimana dilansir oleh PikiranRakyat.com (4/12/2019) bahwa disinyalir jika tanpa kehati-hatian, pengembangan kawasan timur Bandung, terutama Gedebage, akan memperbesar potensi kerusakan ekologis yang merugikan warga kota.

Salah satu ancaman terbesarnya dari sisi makin parahnya bencana penurunan muka tanah yang saat ini sudah terjadi.

Peningkatan volume aktivitas proyek yang diikuti dengan penambahan populasi, akan berdampak signifikan bagi lingkungan. Salah satu isu yang akan mencuatnya adalah terkait pemenuhan kebutuhan akan air bersih.

Maka dapat kita indera secara jelas bahwa rakyat justru diposisikan merugi. Mereka pada kenyataannya cenderung dijadikan korban ketamakan eksploitatif sistem dan rezim neoliberal saat ini.

Rakyat tentu merindukan kesejahteraan hakiki. Dimana kebutuhan asasi mereka terpenuhi dengan sempurna. Baik dari arah kebutuhan individu (sandang, pangan dan papan). Juga kebutuhan kolektif masyarakat (keamanan, kesehatan dan pendidikan). Hingga dari sisi keterjangkauan dan distribusi hasil kekayaan yang merata di tengah mereka.

Hal itu dapat diwujudkan dengan mengikuti apa yang dijalankan oleh teladan umat sepanjang masa. Yakni Rasulullah saw. Diikuti oleh para pemimpin umat, yaitu khalifah-khalifah sesudah kepergian beliau saw. Dengan berpegang teguh pada arahan Kitabullah dan Sunnahnya.

Bahwa sebagai agama paripurna, Islam memiliki pandangan dan aturan yang komprehensif terkait kehidupan. Termasuk seperangkat aturan yang berkenaan dengan pengurusan rakyat. Menggunakan mekanisme syariat dengan asas akidah, Islam telah mengamanahkan kepada para penguasa untuk melakukan upaya terbaik dalam pengurusan segala urusan rakyat. Hal ini karena Rasulullah saw telah mengamanahkan tanggung jawab sebagaimana dalam sabdanya :

“Setiap orang adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannnya. Seorang kepala negara adalah pemimpin atas rakyatnya dan akan diminta pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya.” (HR. Muslim)

Dengan mekanisme syariat, Islam mengamanahkan kepada mereka untuk menggunakan harta kekayaan sebagaimana peruntukannya.

Kekayaan alam seperti barang tambang, dengan deposit melimpah terkategori harta milik umum. Negara berkewajiban untuk mengolahnya. Hasilnya dikembalikan untuk sebanyak-banyaknya kemaslahatan rakyat.

Sementara kekayaan alam berupa hutan, air, laut, gunung, danau dan seterusnya termasuk harta kekayaan umum yang pemanfaatannya tidak boleh dikuasakan untuk individu tertentu atau korporat baik lokal apalagi asing.

Semua harta kekayaan umum di atas boleh dipergunakan sesuai kebutuhan tiap individu rakyat. Hal ini akan menjauhkan dari sifat eksploitatif layaknya dalam sistem ekonomi kapitalis liberal.

Maka sudah saatnya umat merengkuh kesejahteraan hakiki dengan berpegang pada aturan Illahi. Di bawah rida dari Zat yang Maha Mengetahui hakikat kebaikan dan keburukan atas setiap makhluk-Nya.Wallahu a’lam bi ash-shawab.[]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *