Proyek Bukit Algoritma, Manfaat atau Mudharat?

Menyisakan kekhawatiran yang besar akan intervensinya para kapital terhadap kedaulatan negara terkait pengembangan sains. Terkhusus kawasan yang akan dibangun.


Oleh: Nur Rahmawati, S.H (Penulis dan Praktisi Pendidikan)

POJOKOPINI.COM — Mega proyek pembangunan Bukit Algoritma dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sudah menjadi perbincangan di kalangan petinggi negeri. Harapan besar bangsa bahwa proyek ini dapat menjadi sarana terdepan dalam teknologi digital dapat tercapai. Namun, apakah kesiapan berupa independensi teknologi dan dukungan terhadap riset dan inovasi tak dikebiri?

Dikutip dari CNNIndonesia.com, akan dikembangkannya bukit algoritma menjadi ‘Silicon Valley’ di Indonesia, yaitu kawasan pengembangan riset dan sumber daya manusia yang berbasis industri 4.0. Dengan harapan, kawasan ini dapat meningkatkan pembangunan infrastruktur di dalam negeri secara berkelanjutan.

Budiman Ketua Pelaksana Kiniku Bintang Raya berharap Bukit Bintang juga mendapatkan status sebagai kawasan ekonomi khusus (KEK) sehingga dapat memperoleh berbagai insentif fiskal dari pemerintah. “Kebetulan salah satu investor kami ada yang sudah ketemu Pak Bahlil (Kepala BKPM) dan akan mendapatkan insentif perpajakannya,” tandas Budiman. (11/4/2021).

Kapitalisme Memustahilkan Maslahat

Sayangnya, proyek tersebut justru disinyalir hanya menjadi proyek prestisius yang berdampak pada ketidakmaksimalan dalam pengadaan riset dan inovasi, sehingga berpotensi pada kecurangan bahkan dikebiri. Hal ini, mengidentifikasikan bahwa proyek ini tanpa visi kemaslahatan bangsa.

Apalagi, pengadaan proyek pembangunan Bukit Algoritma didanai juga oleh pihak swasta. Silicon Valley versi Jawa Barat ini akan dibangun di atas tanah seluas 888 hektare dan diperkirakan menelan dana hingga 1 miliar Euro atau setara Rp 18 triliun. Ada dua perusahaan swasta yang akan terlibat membangun proyek Bukit Algoritma, yakni PT Kiniku Nusa Kreasi dan PT Bintang Raya Lokalestari. Dua perusahaan itu membuat sebuah perusahaan kerja sama operasional (KSO) bernama PT Kiniku Bintang Raya. Mereka juga akan menggandeng salah satu BUMN bidang konstruksi sebagai penggarap, PT Amarta Karya (Amka) – tanda tangan kontrak pada 7 April lalu, sebagaimana melansir dari laman tirto.id. Maka, akan menyisakan kekhawatiran yang besar akan intervensinya para kapital terhadap kedaulatan negara terkait pengembangan sains. Terkhusus kawasan yang akan dibangun.

Mengapa hal ini bisa terjadi? Di kala negara tidak lagi mengelola penuh wilayah yang menjadi kekuasaannya, bahkan menyerahkan pengelolaan dan pendanaannya pada pihak pemodal. Maka, disitulah taring dan kekuatan suatu negara akan digerogoti secara perlahan, dengan embel-embel investasi atau kerjasama saling menguntungkan. Tentu, kebebasan melakukan apa saja asalkan telah dikompromikan, maka yang tak seharusnya pun akan diperbuat.

Inilah kebebasan berbuat, berpendapat dan melakukan apa saja, diberi payung hukum yang bernama demokrasi. Sistem ini membuka peluang seluas dan sebesar-besarnya untuk menjadikan apa saja bisa dikompromikan walaupun mengorbankan hak rakyat dan kesejahteraan rakyat.

Tak kalah bahayanya, sistem kapitalis yang membersamai demokrasi, memperkuat cengkramannya untuk memanfaatkan apa saja guna mendapatkan manfaat. Tak tanggung-tanggung yang seharusnya kesejahteraan rakyat adalah tanggungjawab negara, akan dengan mudah dicampakkan, demi memenuhi keinginan segelintir elit politik.

Pun yang terjadi pada proyek tersebut di atas. Bahaya yang ditimbulkan lebih jauh lagi adalah adanya intervensi pihak tertentu atas kedaulatan negeri. Wilayah yang seharusnya dikuasai sepenuhnya dan dikelola negara dengan utuh justru diserahkan pada pihak swasta. Proyek ini juga berpotensi untuk memenuhi nafsu dan kepentingan lebih banyak untuk pemilik modal, bukan kemaslahatan atau kesejahteraan rakyat sebagaimana termaktub dalam pasal 33 ayat 3 UUD RI Tahun 1945 yang berbunyi, “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”

Hal ini berarti peruntukan dari pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Sehingga, visi utama dalam pemanasan SDA adalah untuk rakyat, bukan segelintir orang. Selain itu negara juga seharusnya mengelola kekayaan alam, secara utuh dan mendanai sepenuhnya tanpa melibatkan pihak manapun guna menghindari campur tangan pihak lain dalam menguasai wilayah negara. Jadi tak heran jika kapitalisme memustahilkan maslahat.

Islam Memastikan Kesejahteraan

Berbeda dengan Islam. Kemandirian negara khilafah dengan penerapan sistem Islam secara menyeluruh akan memastikan bahwa pengelolaan SDA serta peruntukkannya untuk kesejahteraan atau kemakmuran rakyat. Negara dengan sistem Islam akan mendukung penuh pengadaan arah riset baik dari segi finansial ataupun moneter.

Maka, memastikan proyek apapun dalam mengeksploitasi SDA agar tidak menimbulkan mudharat. Kewajiban ini tentu didasari pada bentuk tanggung jawab negara untuk mengurusi rakyatnya dan memastikan kepentingan Islam dan kaum muslim sebagai tujuan sebagai wujud keadilan yang sesungguhnya. Sebagaimana firman Allah Swt yang berbunyi:

يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ

Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat darin jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.” (QS Surat Sad (38) Ayat 26).

Oleh karenanyalah, kembali menerapkan sistem Islam secara kaffah adalah solusi tuntas dalam menyejahterakan rakyat. Tak terkecuali dalam pengelolaan SDA yang membutuhkan pengurusan total oleh negara. Wallahu a’lam bishawab.[]

Disclaimer: Www.pojokopini.com adalah wadah bagi para penulis Islam untuk berkumpul dan berbagi informasi mengenai beragam hal dan menanggapinya dengan perspektif Islam. Pojokopini.com melakukan seleksi dan berhak menayangkan berbagai kiriman Anda. Tulisan yang dikirim tidak boleh sesuatu yang hoaks, berita kebohongan, hujatan, ujaran kebencian, pornografi dan pornoaksi, SARA, dan menghina kepercayaan/agama/etnisitas pihak lain. Pertanggungjawaban semua konten yang dikirim dan dipublikasikan sepenuhnya ada pada pengirim tulisan/penulis, bukan www.pojokopini.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *