Realitas Kapitalisme yang Penuh Kepentingan

Realitas Kapitalisme yang Penuh Kepentingan

Setiap permasalahan yang terjadi akan tuntas jika dikembalikan aturan membuat hukumnya bersumber dari aturan Sang Pencipta, yakni aturan Islam. Hanya aturan Islamlah yang sesuai dengan fitrah manusia, karena aturan Islam itu bersumber dari Pencipta alam semesta dan seluruh isinya.


Oleh: Inna Ziqraini

POJOKOPINI.COM — Epidemiolog Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI) Pandu Riono mewanti pemerintah untuk berhati-hati dalam melaksanakan program vaksin virus corona. Alasannya disebabkan vaksin Covid-19 belum ada yang lolos uji klinis fase 3 serta belum mendapatkan persetujuan penggunaan dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). “Belum ada vaksin covid-19 yang diapprove WHO untuk digunakan, dan ini bahaya, karena kita gak tahu efek dan keamanan vaksin Covid -19 yang akan digunakan nanti,” terang Pandu (CNN Indonesia, 21/10/2020).

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi pekan lalu menyatakan bulan November atau Desember, sekitar 6,6 juta dosis vaksin dari China tiba di Indonesia. Vaksinasi massal akan dimulai lebih cepat pelaksanaannya pada awal bulan, yaitu bulan November atau Desember. Adapun 3 jenis vaksin yang dipesan dari Cina yaitu Sinovac, G42/ Sinopharm, dan Cansino Biologics (Kompas.com, 19/10/2020).

Tak hanya Pandu yang mengkritik terkait bagaimana mekanisme penanganan pandemi Covid-19 ini, Dewan Pimpinan Pusat Projo, ikut mengkritik kinerja para menteri Kabinet Indonesia Maju yang dinilai tak maksimal di tengah penanganan pandemi Covid-19 dan resesi ekonomi. “Projo melihat kinerja kabinet tidak maksimal, kurang greget,” kata Sekjen Projo, Handoko (CNN Indonesia, 21/10/2020). Handoko pun mengatakan, “Jangan ada kepentingan selain kepentingan seluruh bangsa dan rakyat. Jangan khianati kepercayaan rakyat kepada Jokowi,” tutupnya (CNN Indonesia, 21/10/2020).

Terkait pendapat dari Pandu dan Handoko, agaknya tak berlebihan jika dikatakan bahwa segala keputusan terkait mekanisme penanganan Covid-19 ini agaknya menunjukkan tidak ada keseriusan dalam menangani kesehatan masyarakat. Hal ini bisa dilihat dari penjelasan terkait fakta di atas bahwa tiga kandidat vaksin yang akan diimpor belum adanya persetujuan dari WHO bahwa vaksin itu telah aman digunakan. Bahkan klaim yang dikatakan dari Kemenkes pun tidak disertai bukti yang akurat. Lantas mengapa tergesa-gesa ingin segera proses pelaksanaan vaksinasi dipercepat pada bulan November, sedangkan vaksin tersebut belum dinyatakan aman? Akankah hal itu malah menimbulkan masalah baru dan bahaya yang besar bagi kesehatan masyarakat?

Hal ini menciptakan kebingungan dan keresahan di khalayak ramai terutama masyarakat terhadap pelaksanaan impor vaksin. Bagaimana tidak, seharusnya vaksin tersebut harus dapat terbukti aman untuk digunakan sebelum diimpor ke Indonesia, tetapi pengampu kebijakan malah ingin segera vaksin tersebut diimpor dan dipercepat proses vaksinasi kepada masyarakat Indonesia.

Seharusnya, penguasa lebih dulu memastikan keamanan atas penanganan pandemi Covid-19. Pemimpin mayoritas umat Islam pun, seharusnya juga melihat dan mempertimbangkan lagi dengan siapa ia bekerja sama. Karena Islam melarang terjalinnya kerja sama antara penguasa dengan negara kafir harbi fi’lan penjajah.

Namun agaknya dari fakta itu mengindikasikan bahwa ada bau kepentingan yang terjadi antara penguasa dan pengusaha. Tak heran, sebab dalam sistem demokrasi setiap kebijakan yang dibuat didasarkan atas kepentingan. Sistem demokrasi yang berlandaskan Kapitalisme inilah yang telah melahirkan aturan-aturan yang tak pernah berpihak pada rakyat, melainkan hanya memikirkan asas manfaat dari terjalinnya kerjasama antara penguasa dan pengusaha.

Maka, selama sistem demokrasi terus diterapkan dalam sebuah negara, akan banyak lahir aturan yang tidak berpihak pada rakyat. Setiap keputusan yanng dibuat akan selalu melahirkan masalah baru yang menyengsarakan rakyat.

Oleh karena itu, setiap permasalahan yang terjadi akan tuntas jika dikembalikan aturan membuat hukumnya bersumber dari aturan Sang Pencipta, yakni aturan Islam. Hanya aturan Islamlah yang sesuai dengan fitrah manusia, karena aturan Islam itu bersumber dari Pencipta alam semesta dan seluruh isinya. Allah yang lebih mengetahui baik buruknya dalam kita menentukan pilihan hidup. Maka, sudah saatnya menerapkan aturan Islam dengan mengganti sistem demokrasi dengan menggunakan sistem Islam, yaitu Khilafah.

“Imam itu adalah pemimpin dan ia akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya” (HR. Al-Bukhari).[]

Picture source by Google

Disclaimer: Www.pojokopini.com adalah wadah bagi para penulis Islam untuk berkumpul dan berbagi informasi mengenai beragam hal dan menanggapinya dengan perspektif Islam. Pojokopini.com melakukan seleksi dan berhak menayangkan berbagai kiriman Anda. Tulisan yang dikirim tidak boleh sesuatu yang hoaks, berita kebohongan, hujatan, ujaran kebencian, pornografi dan pornoaksi, SARA, dan menghina kepercayaan/agama/etnisitas pihak lain. Pertanggungjawaban semua konten yang dikirim sepenuhnya ada pada pengirim tulisan/penulis, bukan www.pojokopini.com.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *