Realitas Oligarki di Balik Penanganan Covid-19

Realitas Oligarki di Balik Penanganan Covid-19


Inilah potret solusi dari sistem buatan manusia yang bukan saja belum berhasil, namun juga menuai banyak polemik di tengah masyarakat. Pasalnya, alih-alih untuk melindungi masyarakat dengan berbagai penanganan justru malah terkesan mempersulit masyarakat.


Oleh: Citrawan Fitri, S.Mat., M.Pd (Pemerhati Sosial, Moramo, Sulawesi Tenggara)

POJOKOPINI.COM — Saat ini tak ada satupun negara yang bisa berkutik pada makhluk kecil yang bernama Covid-19. Tak terkecuali Indonesia dan negeri Muslim lainnya. Covid-19 ini benar-benar telah membuat resah dan khawatir.

Berbagai macam cara dan kebijakan yang telah direncanakan dan dikeluarkan penguasa pun belum menunjukkan hasil, yang meniscayakan virus ini segera bisa dilumpuhkan dan hilang dari kehidupan manusia. Korban terus berjatuhan, angka kematian juga kian bertambah sekalipun jumlah penderita yang sembuh selalu dilaporkan. Namun, sepertinya hal ini tak mampu menepis kecemasan masyarakat terhadap ancaman penyakit yang telah menjadi pandemi ini.

Kebijakan yang telah diambil antara lain, sebagaimana telah ditegaskan oleh Kementrian Keuangan bahwa Bantuan Operasional Sekolah (BOS) akan mengalami perubahan sesuai Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran (APBN) 2020.

Melalui beleid tersebut, terdapat penyesuaian anggaran (BOS) dari Rp54,31 miliar menjadi Rp53,45 miliar dan Tunjangan Profesi Guru (TPG) dari Rp53,83 miliar menjadi 50,88 miliar. Perubahan postur APBN 2020 terjadi sesuai perpres karena difokuskan untuk penanganan wabah virus Covid-19. (Id.berita.yahoo.com, 22/04/2020)

Kemudian, adanya program jaring pengaman sosial dalam hal ini kartu pra kerja, dimana dengan program ini bisa menjadi salah satu jaring pengaman nasional untuk korban PHK. Anggaran yang disediakan dinaikkan dari Rp10 triliun menjadi Rp20 triliun dengan penerima manfaat sebanyak 5,6 juta orang, terutama pekerja informal yang terdampak Covid-19. Masing-masing diklaim akan menerima nilai manfaat Kartu Prakerja sebesar Rp650 ribu hingga Rp1 juta per bulan. (muslimahnews.com, 10/04/2020)

Tidak hanya itu, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 1/2020 tertulis bahwa dana abadi pendidikan bisa dijadikan sumber anggaran untuk penanganan Covid-19. (kabar24.bisnis.com, 15/04/2020)

Pun demikian dengan Dana Jamaah Haji, wacana menggunakan dana tersebut untuk penanganan virus corona muncul dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama Fachrul Razi.

Adanya kebijakan-kebijakan yang dilontarkan itu, tentu dengan harapan dapat meminimalisir persoalan masyarakat di tengah pandemi. Namun ternyata hal ini menuai polemik dan protes dari berbagai kalangan. Pasalnya, penguasa dinilai tidak tepat sasaran dalam mengambil kebijakan di tengah wabah pandemi ini.

Seperti pernyataan Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Abdul Faqih, memprotes langkah pemerintah yang memotong tunjangan guru hingga Rp3,3 triliun lewat peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020. Yang menyatakan bahwa anggara tersebut merugikan sejumlah pihak, yang justru sebetulnya membutuhkan dukungan lebih dari pemerintah di tengah situasi penyebaran virus corona.(cnnindonesia.com, 14/04/2020)

Begitu pun protes yang disampaikan terhadap kebijakan Kartu Prakerja, pasalnya, pendiri Ruangguru, Belva Devara yang merupakan staf khusus milenial Presiden ini dinilai melakukan praktik korupsi. Hal tersebut diungkapkan Pendiri Perhimpunan Pendidikan Demokrasi (P2D) Rechland Nashidik lewat akun Twitter-nya, yang menyatakan, “Pertumbuhan ekonomi dalam pandemi ini diprediksi minus. Bisnis terpuruk. PHK dimana-mana. Tapi negara malah menyediakan Rp5,6 triliun untuk pelatihan online? Kebijakan ini bukan saja tak perlu tapi juga korup bila mitra yang ditunjuk adalah perusahaan milik stafsus.” (jateng.tribunnews.com, 14/04/2020)

Tidak berbeda dengan protes yang disampaikan terkait Dana Abadi LPDP yang akan dipakai untuk menangani corona. Bukankah pernyataan tersebut justru terkesan mengabaikan nasib mahasiswa yang kemudian akan melanjutkan kuliah dengan dana tersebut. Begitu pun dengan Dana Jamaah Haji menuai banyak protes dari umat Islam.

Ketika kita melihat dari kebijakan yang ditawarkan pemerintah sungguh terkesan sangat bias. Contohnya saja kebijakan yang ditawarkan oleh korban PHK yaitu Kartu Prakerja yang terkesan dilematis. Pasalnya, program ini dijalankan saat pandemi virus corona yang dilakukan secara online yang belum tentu seluruh masyarakat mengetahui teknologi. Dan masyarakat juga memiliki prioritas lain ketimbang mengikuti pelatihan online, salah satunya, memikirkan kebutuhan hidupnya yang berpotensi terganggu dan bukan malah latihan kerja.

Inilah potret solusi dari sistem buatan manusia yang bukan saja belum berhasil, namun juga menuai banyak polemik di tengah masyarakat. Pasalnya, alih-alih untuk melindungi masyarakat dengan berbagai penanganan justru malah terkesan mempersulit masyarakat.

Berbeda dengan Islam yang sistem kehidupannya berasal dari wahyu Allah SWT. Islam telah membuktikan kemampuannya dalam menyelesaikan berbagai masalah kehidupan. Termasuk dalam penanganan wabah yang melanda masyarakat.

Tercatat dalam sejarah kesuksesan Khalifah Umar bin Khaththab dalam menyelesaikan serangan wabah yang menimpa rakyatnya. Bahkan bukan cuma satu bencana.

Namun sekalipun ditimpa bencana, Khalifah Umar tidak kehilangan kendalli. Beliau tetap menunjukkan karakternya sebagai seorang pemimpin yang bersegera dalam menyelesaikan masalah rakyat yang menjadi tanggung jawabnya. Dan bencana tersebut diselesaikan dengan solusi yang menyelesaikan.

Keberhasilan melawan wabah yang telah diraih Khalifah Umar, tentu bukan saja mengandalkan kecerdasan dan kemampuan manusiawinya, namun juga disebabkan dengan sistem aturan yang diterapkan oleh beliau, yaitu sistem Islam yang dilaksanakan secara sempurna mengikuti jejak pendahulunya yaitu Baginda Rasulullah Saw. Tentu saja siapa pun bisa meneladaninya dengan syarat menjadikan Rasulullah Saw. dan para khalifah setelahnya sebagai panutan.

Wallahu a’lam bisshawab.[]

One thought on “Realitas Oligarki di Balik Penanganan Covid-19

  1. Leting, bealih profesi dari Pendidik menjadi Pemerhati sosial. Teruskan berkarya semoga sukses sekalu dan dapat membantu bagi seluru masyarakat kalangan menengah ke bawah.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *