Regulasi Baru bukan Solusi Ketidakadilan terhadap Perempuan

Jika paradigma perempuan masih berpijak pada pemikiran ini maka besar kemungkinan masalah mendasar dari sulitnya perempuan untuk bahagia dan memperoleh hak-haknya belum terindifikasi dengan benar. Hal ini karena tokoh perempuan di Indonesia sebagaimana tokoh-tokoh perempuan di berbagai negara berkiblat pada solusi perempuan global yang digerakkan oleh gerakan feminisme internasional.


Oleh: Aisyah Karim (Lingkar Studi Perempuan dan Peradaban)

POJOKOPINI.COM — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan banyak negara di dunia, termasuk Indonesia yang hingga saat ini masih menempatkan kedudukan perempuan di posisi yang tidak jelas. Dia pun mengatakan berdasarkan hasil studi Bank Dunia, ada lebih dari 150 negara memiliki aturan yang justru membuat hidup perempuan menjadi lebih susah. Demikian disampaikannya dalam acara Girls Leadership Class sebagaimana yang penulis kutip dari laman kompas.com tertanggal 20/12/2020.

Hal tersebut terjadi dari mulai kelahiran bayi perempuan dimana di beberapa negara bayi perempuan tidak bisa langsung mendapatkan sertifikat kelahiran, tidak semua negara memprioritaskan anak perempuan untuk mendapatkan imunisasi. Di dalam lingkup keluarga anak perempuan tidak diprioritaskan menempuh pendidikan, apalagi jika kondisi ekonomi keluarga terbatas.

Demikian pula di dunia kerja perempuan kerap mendapati diskriminasi menimpa dirinya. Mengutip dari koran.tempo.co tertanggal 9/3/2020 melaporkan angka kekerasan terhadap buruh perempuan masih cukup tinggi. Terdapat sejumlah 62 kasus kekerasan terhadap pekerja perempuan yang sampai ke Komisi Nasional Anti-Kekerasan terhadap Perempuan sepanjang 2019. Yang mengejutkan justru penyebab utama kekerasan ini adalah kondisi reproduksi perempuan.

Sejumlah pekerja perempuan mengalami pemutusan hubungan kerja karena hamil, mengajukan cuti haid, cuti hamil dan cuti melahirkan diberbagai perusahaan dan pabrik. Terdapat banyak buruh perempuan yang mengalami keguguran karena dibebani pekerjaan yang terlalu berat di pabrik. Selain itu, pekerja perempuan rentan mendapat pelecehan seksual baik dilakukan oleh sesama rekan kerja maupun atasan.

Oleh karena itu Komisioner Komnas Perempuan, Siti Aminah Tardi menyimpulkan bahwa Undang-undang Ketenagakerjaan belum terlaksana dengan baik. Oleh karenanya Komnas Perempuan mendorong penguasa dan DPR untuk segera mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Harapannya, Undang-undang itu akan mampu menindak tegas pelaku kekerasan terhadap perempuan serta menurunkan angka kekerasan. Namun harapan ini sepertinya semakin sulit terlaksana karena DPR justru telah mengesahkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Bicara soal menuntaskan masalah perempuan dengan pembaharuan aturan dan regulasi bukanlah solusi, jika paradigma perempuan masih berpijak pada pemikiran ini maka besar kemungkinan masalah mendasar dari sulitnya perempuan untuk bahagia dan memperoleh hak-haknya belum terindifikasi dengan benar. Hal ini karena tokoh perempuan di Indonesia sebagaimana tokoh-tokoh perempuan di berbagai negara berkiblat pada solusi perempuan global yang digerakkan oleh gerakan feminisme internasional.

Feminisme sejauh ini terbukti gagal mengenali gejala mendasar dari permasalahan perempuan. Feminisme dengan emosional menuduh hegemoni laki-lakilah yang menjadi pangkal problematika perempuan. Hegemoni ini mengkristal dalam ajaran agama, budaya dan pergaulan global. Feminisme gagal mengidentifikasi bahwa ketidakadilan terhadap perempuan telah terjadi sejak peradaban kuno. Ketidakadilan ini terus berlangsung lintas peradaban. Lalu peradaban liberalisme kapitalisme merawat dan menjaga ketidakadilan dan diskriminasi ini kemudian mengemasnya dengan apik dalam agenda kesetaraan gender.

Padahal ada kontraksi yang sangat jelas di bawah penerapan sistem liberal kapitalisme antara Undang-undang yang bertujuan untuk membangun lingkungan masyarakat yang aman bagi perempuan dengan doktrin kapitalisme yang memaksakan keyakinan kepada masyarakat bahwa memenuhi keinginan mereka adalah tujuan utama dalam kehidupan ini. Juga terdapat kontradiksi yang jelas antara kampanye menghargai perempuan dengan prinsip kapitalisme, yaitu memastikan hadirnya keuntungan.

Harus dipahami bahwa Kapitalisme tidak akan pernah rela merugi, oleh karenanya jika perempuan cermat dan jeli memperhatikan bahwa setiap regulasi yang lahir tetap berpijak pada asas mencari dan memperbesar angka keuntungan bagi para pemodal. Sekalipun, jika hal itu dapat diperoleh dengan mengeluarkan izin industri periklanan, bisnis dan hiburan yang merendahkan perempuan dengan menjadikan perempuan sebagai objek syahwat demi meningkatkan angka penjualan.

Disahkannya omnibus law menjadi bencana yang semakin menambah nestapa perempuan. Undang-undang ini secara jelas dipahami sebagai upaya penguasa untuk menjamin kenyamanan dan kepastian dunia usaha. Menjamin partisipasi investor-investor global menjamah dan merampok negeri. Sayangnya Sumiyati dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) masih meyakini, buruh perempuan terdampak lebih buruk karena budaya yang melingkupi proses penyusunan Undang-undang, yaitu budaya patriarki sebagaimana yang penulis kutip dari voaindonesia.com tertanggal 19/10/2020.

Selain itu, keyakinan bahwa ketidakadilan terhadap perempuan dapat diselesaikan dengan melegislasi Undang-undang baru, sementara di sisi lain tetap menerapkan ideologi kapitalisme liberal yang justru merupakan induk dari segala permasalahan adalah sebuah kesia-siaan. Sri Mulyani tampak begitu peduli dengan nasib para pekerja perempuan pada saat yang sama dialah salah satu tonggak penjaga kepentingan para pemodal negeri ini. Dialah salah satu kunci bagi liberal kapitalisme meneguhkan kedudukannya. Yang berarti secara tidak langsung ia ikut mendorong para pekerja perempuan ke dalam jurang ketidakadilan.

Oleh karena itu, penanganan yang sungguh-sungguh untuk menghapus ketidakadilan membutuhkan suatu sistem yang mewujudkan perlindungan kehormatan dan penjagaan perempuan sebagai pilar utama di setiap kebijakan negara. Sepanjang sejarah peradaban manusia, Islam menjadi satu-satunya peradaban yang dicatat memberikan kebahagiaan bagi perempuan. Islam mewajibkan laki-laki untuk mengorbankan hidup mereka demi membela kehormatan perempuan. Islam menawarkan sistem yang jelas untuk melindungi kehormatan perempuan di tengah-tengah masyarakat melalui rangkaian hukum dan nilai yang saling melengkapi dalam mewujudkan tujuan ini.

M.De M. D`Ohsson, seorang perempuan Armenia yang bekerja selama bertahun-tahun di kedutaan Swedia di Turki selama abad ke-18 menyatakan tentang Khilafah Utsmani, “Siapapun yang berperilaku buruk terhadap perempuan, tidak peduli posisi dan agamanya, tidak akan bisa lolos dari hukuman, karena agama memerintahkan secara umum bahwa permpuan harus dihormati. Untuk alasan ini, baik polisi dan hakim menangani dengan sangat serius siapapun yang telah memperlakukan perempuan dengan buruk.”

Dalam Islam perempuan tidak memanggul beban ekonomi. Sejak kelahirannya tanggung jawab telah dibebankan kepada ayahnya. Dalam keluarga ia berada dalam tanggungan ayah, saudara laki-laki, suami atau anak laki-lakinya. Bekerja menjadi perkara yang mubah baginya dengan tetap menjaga rambu-rambu syara`. Bahkan ketika tidak seorangpun yang tersisa yang menanggung-jawabi dirinya, maka negaralah yang menanggung nafkahnya.

Di dalam Islam, perempuan mendapatkan hak-haknya secara penuh tanpa harus menuntut, berjuang, melakukan protes dan aksi mogok atau bahkan menelanjangi dirinya di jalan-jalan. Islam memberikan segala haknya sejak awal. Ia bebas memperoleh hak pendidikan, hak ekonomi, sosial dan bahkan hak dalam dunia kerja.

Oleh karena itu perempuan dalam Islam adalah sosok yang paham akan tujuan hidup dan perannya. Ia memahami tujuan kehidupannya adalah untuk meraih ridha Allah, untuk itu ia menjalankan perannya dengan sebaik-baik pelaksanaan. Ia memahami bahwa dirinya adalah agent of change, madrasatul ula dan pencetak generasi tangguh. Karena itulah ia bahagia menyiapkan diri dan menjalani proses tersebut. Setiap kelelahannya bahkan istirahatnya bernilai pahala. Ia bahagia menjalaninya karena se-simple itu untuk bahagia dalam Khilafah.[]

Disclaimer: Www.pojokopini.com adalah wadah bagi para penulis Islam untuk berkumpul dan berbagi informasi mengenai beragam hal dan menanggapinya dengan perspektif Islam. Pojokopini.com melakukan seleksi dan berhak menayangkan berbagai kiriman Anda. Tulisan yang dikirim tidak boleh sesuatu yang hoaks, berita kebohongan, hujatan, ujaran kebencian, pornografi dan pornoaksi, SARA, dan menghina kepercayaan/agama/etnisitas pihak lain. Pertanggungjawaban semua konten yang dikirim sepenuhnya ada pada pengirim tulisan/penulis, bukan www.pojokopini.com.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *