Relaksasi PSBB, Solusikah?

Relaksasi PSBB, Solusikah?

Seharusnya pemimpin negeri ini merenungi sabda Rasulullah saw., “Tiada seorang hamba yang diberi amanat rakyat oleh Allah lalu ia tidak memeliharanya dengan baik, melainkan Allah tidak akan merasakan padanya harumnya surga.” (HR. Imam Bukhari)


Oleh : Kartini Rosmala DK (Dosen Ilmu Komunikasi)

POJOKOPINI.COM — Media m.bisnis.com (7/5/2020) merilis pemerintah tengah menyiapkan relaksasi (pelonggaran) Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Relaksasi ini akan diberlakukan pada tanggal 1 juni. Dalam proses relaksasi, menurut Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Donny Gahral Adian, ada beberapa tahapan atau fase. Salah satunya pada fase pertama, dibukanya toko, mal, dan pusat perbelanjaan supaya roda ekonomi bergerak, tapi kewajiban memakai masker di tempat umum masih berlaku.

Di sisi lain, angka kasus covid-19 terus meningkat. Berdasarkan data kompas.com (14/5) yang dihimpun hingga Rabu (13/5/2020) pukul 12.00, terjadi penambahan kasus baru positif Covid-19 sebanyak 689 orang. Dengan demikian, ada 15.438 kasus Covid-19 di Indonesia. Penambahan kasus baru ini tercatat merupakan penambahan kasus tertinggi selama wabah menjangkiti Indonesia.

Memang tidak dipungkiri kasus ini memiliki efek domino begitu besar, khususnya bagi perekonomian rakyat. Karena, pemerintah belum mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyatnya secara keseluruhan. Sekalipun ada bantuan langsung dari pemerintah, hal ini masih belum bisa merata diterima oleh masyarakat secara luas. Ditambah lagi gelombang PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) juga bertambah, karena ketidakmampuan perusahaan untuk menggaji karyawan secara penuh.

Merosotnya perekonomian saat ini memang sudah menjadi prediksi awal ketika pemerintah harus melakukan PSBB . Untuk mengantisipasi hal itu, pemerintah mencoba untuk membuka moda transportasi kembali dan membuka kesempatan bagi masyarakat yang usianya di bawah 45 tahun untuk beraktivitas. (kompas.tv, 12/5/2020)

Namun, hal ini dikritisi oleh Dono Widiatmoko, pakar Kesehatan Masyarakat University of Derby. Menurutnya, ketika terjadi pelonggaran akan menambah angka kasus covid-19. Usia produktif (di bawah 45 tahun), selama inilah yang lebih rentan dapat menularkan virus tersebut. Apalagi, pemerintah mencoba untuk membuka pelonggaran di ruang publik. Inilah yang akan meningkatkan potensi penularan virus, karena orang yang terinfeksi namun tanpa gejala mudah menularkan kepada orang lain. Jangankan dilonggarkan, tambahnya, pada saat PSBB saja, kasus ini masih meningkat terus, apalagi dilonggarkan nantinya. (kompas.tv, 12/5/2020)

Melihat kondisi ini, pelonggaran PSBB bukan menjadi solusi untuk meningkatkan perekonomian rakyat. Bahkan, ini menunjukkan pemerintah tidak lihai dalam menstabilkan perekonomian bangsa. Tampak inkonsisten dalam penerapan pencegahan wabah covid-19, sehingga pemerintah tidak mampu dalam mengatasi persoalaan kesehatan masyarakat secara penuh.

Islam dalam penerapannya, akan memandang bahwa pencegahan adalah yang utama. Jika terjadi suatu wabah menyerang di sebuah negeri atau wilayah di dalam negara Islam (Khilafah), maka seorang khalifah, sebagai pemimpin negara tidak segan-segan langsung menutup wilayah tersebut untuk segala aktivitasnya.

Sebagaimana khalifah Umar bin Khatab menangani kasus di negeri Syam yang sedang terkena wabah penyakit (kolera). Khalifah Umar langsung bermusyawarah kepada orang ahli (para sahabatnya) dalam menyelesaikan masalah ini. Hingga Abdurrahman bin Auf mengingatkan kepada Khalifah Umar tentang hadis Rasulullah, “Jika kalian berada di suatu tempat (yang terserang wabah), maka janganlah kalian keluar darinya. Apabila kalian mendengar wabah itu di suatu tempat, maka janganlah kalian mendatanginya.”

Nasihat Abdurrahman bin Auf pun langsung dijalankan oleh Khalifah Umar, yaitu menutup wilayah tersebut agar tidak menyebarkan wabahnya ke negeri-negeri lain. Ini mencegah kerusakan lebih besar dan bisa menyelamatkan banyak orang agar tidak dibinasakan oleh wabah tersebut.

Tidak hanya itu, bantuan perekonomian pun tetap dilakukan oleh Khalifah Umar kepada negeri Syam dengan menjamin kebutuhan pokok mereka. Sehingga khalifah Umar tetap menjaga mereka dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, sekalipun negeri mereka diisolir sementara sampai wabah itu hilang.

Perannya Khalifah Umar, sebagai pemimpin negera, membuktikan bahwa dalam menentukan kebijakan harus mementingkan keselamatan rakyatnya terlebih dahulu. Melihat permasalahan kasusnya dengan jeli dan mencegah kerusakan yang akan terjadi setelahnya.

Konsistennya Khalifah Umar dalam memberikan kebijakan menjadi tinta sejarah emas dalam peradaban Islam. Dimana pemimpin menjadi ri’ayah syu’unil ummah (mengelola semua urusan masyarakat). Hal ini dilakukan secara totalitas oleh khalifah Umar.

Seharusnya pemimpin negeri ini merenungi sabda Rasulullah saw., “Tiada seorang hamba yang diberi amanat rakyat oleh Allah lalu ia tidak memeliharanya dengan baik, melainkan Allah tidak akan merasakan padanya harumnya surga.” (HR. Imam Bukhari)[]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *