Rem Gas RUU PKS

Rem Gas RUU PKS

Maraknya kriminalitas termasuk kekerasan pada perempuan adalah karena tidak diterapkannya aturan hidup dari Allah Subhanahu wata’ala. Karena hukum atau Undang-Undang buatan manusia takkan mampu menyelesaikan persoalan manusia.


Oleh: Sri Rahayu (Institut Kajian Politik dan Perempuan)

POJOKOPINI.COM — Penundaan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) oleh DPR dengan alasan adanya pandemi Covid-19, telah membuat Komnas Perempuan muram.

Ketua Komnas Perempuan Andy Yentriyani, mengungkapkan dugaannya bahwa sebagian besar Anggota DPR RI belum memahami dan merasakan situasi genting persoalan kekerasan seksual.(Republika.co.id, 03/07/2020)

Perkembangannya selanjutnya RUU PKS ditarik dari prolegnas dan dikembalikan ke Badan Legislatif (Baleg) untuk dibahas kembali. (cirebon.tribunnews.com, 04/07/2020)

Perjuangan tiada henti terus dilakukan para pegiat gender dengan dalih agar kasus kekerasan pada perempuan dan anak memiliki payung hukum. Kalau dengan dalih melindungi dari kekerasan seksual sebenarnya telah terakomodir oleh UU sebelumnya.

Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Ketua wanita Islam, DRA. Marfuah Musthofa, M. PD. dalam acara tokoh Februari 2019 di Jakarta. Penghapusan kekerasan seksual secara umum sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu :

  1. Penghapusan kekerasan seksual dalam rumah tangga sudah diatur UU No. 23 Tahun 2004.
  2. Penghapusan kekerasan seksual terhadap anak sudah diatur UU No 23 Tahun 2002 dan UU No. 35 Tahun 2014.

Demikian juga dengan penghapusan kekerasan seksual terkait pornografi sudah diatur UU No. 44 Tahun 2008 sudah ada dalam :

  1. Penghapusan kekerasan seksual informasi dan transaksi elektronik (ITE) sudah diatur UU No 11 Tahun 2008 dan UU No. 19 Tahun 2016.
  2. Perlindungan saksi dan korban sudah diatur UU No. 13 Tahun 2006 dan UU No. 31 Tahun 2014.

Memang persoalan kekerasan pada perempuan banyak terjadi bukan karena perempuan tidak setara dengan laki-laki, sehingga harus ada kesetaraan. Maraknya kriminalitas termasuk kekerasan pada perempuan adalah karena tidak diterapkannya aturan hidup dari Allah Subhanahu wata’ala. Karena hukum atau Undang-Undang buatan manusia takkan mampu menyelesaikan persoalan manusia. Akal manusia sangat terbatas dan tak pernah tahu apa yang terbaik untuk kemashlahatan hidupnya.

Kapasitas akal manusia hanyalah untuk memahami, merenungkan dan memikirkan perkara dalam jangkauannya semata. Yaitu meliputi alam semesta, kehidupan dan manusia. Aturan hidup seperti apa yang terbaik untuk manusia sudah diberikan oleh pencipta.

Apalagi setelah didalami RUU ini sarat memberi angin bagi kaum pelangi. DRA. Marfuah Musthofa, M. PD. lebih lanjut menjelaskan dalam RUU PKS ini muncul kosa kata hasrat seksual seseorang sebagai salah satu obyek kekerasan seksual. sehingga menimbulkan tanda tanya karena seakan hendak mengakomodir hasrat seksual dengan sejenis. Sehingga hal ini bisa saja kemudian dijadikan sarana kriminalisasi terhadap umat Islam yang sedang mendakwahkan ajaran Islam tentang larangan hasrat seksual terhadap kaum sejenis.

Tentu ini sangat berbahaya. Sudah seharusnya umat Islam menolak RUU PKS, karena menjadi kendaraan kaum lagiebete agar diterima dan memiliki payung hukum akan keberadaannya.

Innalillahi, dalam sistem sekuler demokrasi yang mendewakan kebebasan termasuk kebebasan berpendapat dan berperilaku semakin jelas menghasilkan kerusakan. Bahkan ketika umat Islam mendakwahkan ajaran Islam dan mengajak tunduk kepada Allah dengan meninggal perilaku kaum Luth dianggap sebagai kekerasan yang bisa ditindak dengan RUU PKS ini ketika sudah disahkan.

Sungguh kehidupan yang dibangun atas pondasi ideoligi sekulerisme demokrasi memproduksi dan menyuburkan kerusakan keluarga, generasi juga kerusakan semua sendi kehidupan lainnya.

Sangat jauh jika dibanding dengan penerapan ideologi Islam dalam sistem khilafah. Khalifah akan menerapkan syariat Islam kaffah dalam negeri dan menyebarkan risalah Islam ke luar negeri. Sehingga sehingga terjaga fitrah manusia. Gaya hidup rusak dan merusak warisan kaum Luth bukan dilindungi tetapi dihilangkan dengan penerapan Islam. Hukuman tegas terhadap pelaku kekerasan seksual juga kriminal lainnya secara otomatis membuat pelaku jera bahkan pemberlakuan hukumannya sebagai penebus dosa (jawabir).

Selain itu penerapan hukum Islam juga menjadi pencegah orang lain melakukan tindakan kriminal atau tindakan preventif (zawajir). Demikianlah Allah Subhanahu wata’ala telah menurunkan petunjuk bagi manusia. Islam sebagai Dien yang sempurna (kamil) mampu menyelesaikan secara tuntas semua persoalan manusia, bersifat nenyeluruh (syamil). Penerapan satu hukum akan memberikan kebaikan bagi perkara-perkara lainnya. Inilah karakter hukum Islam, sebagaimana firman Allah QS Al Maidah : 50.

أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ۚ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ

Apakah hukum jahiliah yang mereka kehendaki? (Hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang meyakini (agamanya)?

Masihkah kita betah berada dalam penerapan demokrasi, sistem batil warisan Voltair, Montesque dan semacamnya? Mari kita kembali kepada fitrah kita sebagai hamba-Nya hidup dalam sistem shahih, yaitu khilafah Islamiyah warisan Nabi Muhammad Shalallahu alaihi wassalam. Wallahu a’lam.[]

Picture source by Google

Disclaimer: Www.pojokopini.com adalah wadah bagi para penulis Islam untuk berkumpul dan berbagi informasi mengenai beragam hal dan menanggapinya dengan perspektif Islam. Pojokopini.com melakukan seleksi dan berhak menayangkan berbagai kiriman Anda. Tulisan yang dikirim tidak boleh sesuatu yang hoaks, berita kebohongan, hujatan, ujaran kebencian, pornografi dan pornoaksi, SARA, dan menghina kepercayaan/agama/etnisitas pihak lain. Pertanggungjawaban semua konten yang dikirim sepenuhnya ada pada pengirim.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *