RUU Minol dan Ilusi Penerapan Syariat dalam Demokrasi

Minuman beralkohol atau khamr yang sudah jelas keharamannya dan memberikan dampak negatif bagi kehidupan justru mereka pertimbangkan dan mencari dalih untuk menghalalkannya dengan alasan keberagaman ataupun kepentingan ekonomi semata.


Oleh: Nurul Rahma (Aktivis Dakwah)

POJOKOPINI.COM — Rancangan Undang-undang Minuman beralkohol kembali menjadi sorotan publik dan menuai pro kontra. RUU Minol ini merupakan satu dari 37 UU yang masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2020. Ada 21 orang dari fraksi PPP, PKS dan Gerindra yang mengusulkan RUU ini. Salah satu pengusul RUU Minol dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Illiza Sa’aduddin Djamal mengklaim RUU Minol akan melindungi masyarakat dari dampak negatif minuman beralkohol. Ia juga berharap larangan itu dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang bahaya minol. “RUU bertujuan melindungi masyarakat dari dampak negatif, menciptakan ketertiban dan ketentraman di masyarakat dari para peminum minol,”Kata Illiza (CNN Indonesia, 13/11/2020).

Di sisi lain, argumen sebaliknya datang dari pihak yang kontra dengan RUU ini. Ketua Asosiasi Pengusaha Minuman Beralkohol Indonesia (APBMI), Stefanus, menyatakan khawatir jika RUU itu sampai lolos. “Kita nggak pengin disahkan. Kalau disahkan sama saja membunuh pariwisata Indonesia,” kata Stefanus. Pada awal tahun ini, Kementerian Keuangan mengumumkan minuman beralkohol menyumbangkan sekitar Rp 7,3 triliun pada penerimaan cukai negara tahun 2019, jumlah yang oleh Stefanus disebut “besar bagi penerimaan negara”(BBC, 13/11/20).

Ada beberapa pasal dalam RUU Minol yang menjadi sorotan publik, di antaranya adalah pasal yang mengatur sanksi pidana bagi peminum atau orang yang mengkonsumsi minuman beralkohol. Seperti sanksi pidana atau denda yang tertuang dalam pasal 20 Bab VI tentang Ketentuan Pidana RUU Minol, dimana sanksi berupa pidana penjara paling sedikit tiga bulan dan paling lama dua tahun atau denda paling sedikit Rp10 juta dan paling banyak Rp50 juta.

Selain itu sanksi atau denda bagi peminum akan ditambah jika yang bersangkutan mengancam orang lain atau mengganggu ketertiban umum. Sanksi tambahan berupa pidana maksimal lima tahun penjara hingga denda paling sedikit Rp100 juta.

Namun demikian, RUU ini hanya melarang bagi masyarakat untuk memproduksi, memasukkan, menyimpan, mengedarkan, menjual, serta mengonsumsi minol dan tidak berlaku untuk beberapa kepentingan semisal untuk kepentingan adat, ritual keagamaan, wisatawan, dan farmasi.

Minuman Beralkohol dalam Islam!

Khamr adalah sesuatu yang memabukkan yang diproduksi dari perasan anggur atau dari selainnya. Pendapat yang paling benar adalah khamr tersebut bisa dihasilkan dari perasan apa saja dan bukan hanya dari perasan anggur semata. Pasalnya ketika khamr diharamkan, di Madinah ketika itu tidak ada khamr yang di produksi dari perasan anggur. Minuman orang Madinah ketika itu dari kurma segar. Dinamakan Khamr karna dengan minum khamr (peminumnya) akan mengalami disfungsi akal atau menutupi fungsi akal.

Khamr adalah haram. Tidak ada perbedaan di kalangan ulama tentang hal ini. Banyak nash Al-Qur’an maupun hadits yang menunjukkan keharamannya. Pada awalnya ketentuan khamr diturunkan secara bertahap. Lalu pada akhirnya Allah mengharamkan khamr secara mutlak. Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. (QS.Al-maidah:90).

Bukan hanya bagi orang yang mengonsumsi khamr, tapi Islam juga melarang aktivitas yang berkaitan dengan khamr. Rasulullah Saw telah melaknat tentang khamr sepuluh golongan, yaitu: (1) pemerasnya, (2) yang minta diperaskan, (3) peminumnya, (4) pengantarnya, (5) yang minta diantarkan khamr, (6) penuangnya, (7) penjualnya, (8) yang menikmati harganya, (9) pembelinya, (10) yang minta dibelikan (HR.Tirmidzi).

Pengharaman khamr dalam Islam disebut secara terang-terangan dan rinci. Allah SWT menyebut bahwa khamr bisa memunculkan permusuhan dan kebencian di antara orang beriman, memalingkan mukmin dari mengingat Allah dan melalaikan shalat. Allah juga menyifati khamr dengan rijsun (kotor), perbuatan setan, yang mengisyaratkan kerusakan yang besar dan membahayakan badan.

Itulah kemudharatan yang bisa ditimbulkan oleh minuman beralkohol bagi manusia. Minol bukan hanya memberi dampak negatif bagi peminumnya tapi juga bisa menimbulkan kerusakan pada orang lain. Berdasarkan catatan Polri tahun 2018-2020 setidaknya terjadi 223 kasus kriminalitas yang dilatarbelakangi oleh konsumsi minuman beralkohol. Tidak sedikit juga kasus laka lantas yang terjadi akibat supir mabuk setelah mengkonsumsi minuman beralkohol.

Selain itu, dalam jangka panjang mengkonsumsi minol berdampak merusak tubuh, merusak sistem syaraf, kerusakan otak, merusak hati hingga menyebabkan depresi.

Pelarangan Minol dalam Demokrasi, Ilusi

Sungguh Ironi, Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduknya Muslim namun aturan yang diberlakukan justru bertolak belakang dengan keyakinan mayoritas. Sebagaimana halnya di negeri-negeri muslim belahan dunia lain, yang saat ini tidak menjadikan Al-Qur’an dan Sunnah sebagai sumber hukum, yang merupakan petunjuk hidup manusia. Melainkan justru mengambil aturan yang berasal dari manusia dengan sifatnya yang terbatas dan lemah, pasti akan memunculkan pertentangan, perselisihan dan kerusakan.

Adalah sebuah ilusi jika kita berharap penerapan syariat Islam bisa terwujud dalam sistem demokrasi-sekuler. Karena sistem ini telah menolak peran agama dalam kehidupan, termasuk menolak peran agama dalam urusan bernegara. Minuman beralkohol atau khamr yang sudah jelas keharamannya dan memberikan dampak negatif bagi kehidupan justru mereka pertimbangkan dan mencari dalih untuk menghalalkannya dengan alasan keberagaman ataupun kepentingan ekonomi semata.

Menaruh harapan pada demokrasi, bagai pungguk merindukan bulan. Demokrasi dan Islam berbeda dari asasnya, maka mustahil jika syariat Islam bisa diterapkan secara total dalam sistem ini. Sudah saatnya umat Islam bangkit melakukan perubahan hakiki, dengan menjadikan Islam sebagai satu-satunya sistem kehidupan. Sehingga halal dan haram menjadi standar dalam perbuatan termasuk dalam proses penyusunan undang-undang, bukan sekadar mempertimbangkan untung-rugi. Dengan begitu, maka keberkahan hidup akan kita peroleh, karena Islam adalah rahmat bagi alam semesta. Wallaahu a’lam.[]

Ilustrasi: Google

Disclaimer: Www.pojokopini.com adalah wadah bagi para penulis Islam untuk berkumpul dan berbagi informasi mengenai beragam hal dan menanggapinya dengan perspektif Islam. Pojokopini.com melakukan seleksi dan berhak menayangkan berbagai kiriman Anda. Tulisan yang dikirim tidak boleh sesuatu yang hoaks, berita kebohongan, hujatan, ujaran kebencian, pornografi dan pornoaksi, SARA, dan menghina kepercayaan/agama/etnisitas pihak lain. Pertanggungjawaban semua konten yang dikirim sepenuhnya ada pada pengirim tulisan/penulis, bukan www.pojokopini.com.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *