Sekaratnya Demokrasi di Tengah Kebebasan Pers

Masalah media memerlukan persiapan sarana pengetahuan dan sumber daya manusia seperti para ahli. Sebab sarana media rawan menjadi sasaran penghancuran dan serangan oleh musuh.


Oleh: Siti Aisah, S. Pd (Praktisi Pendidikan Kabupaten Subang)

POJOKOPINI.COM — Ibarat memotong rumput liar di antara tanaman. Tak akan habis-habisnya untuk tumbuh, walaupun sudah dipotong berulang kali. Itulah gambaran berita hoax yang muncul di alam demokrasi. Tidak bisa dipungkiri keberadaannya mengisyaratkan bahwasanya ada jembatan tersendiri bagi penyebar hoax yang ingin tetap eksis. Atas nama kebebasan berpendapat, hoax bisa muncul dengan leluasa. Keberadaan pers atau media, akan menjadi angin segar agar pemberitaan tidak menjadi-jadi.

Tepat tanggal 9 Februari 1998 yaitu sejak tumbang orde baru, ditetapkan sebagai Hari Pers Nasional. Pada pasal 28 F UUD 1945, melalui amandemen kedua, yang berbunyi, “Setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan mengungkapkan segala jenis saluran yang tersedia.”

Namun nyatanya, demokrasi sudah mati ditangan penguasa. Hal ini ditandai dengan kelompok yang berseberangan dengan penguasa, secara tidak langsung didepak eksistensinya. Yang teranyar adalah kasus FPI dan pada tahun 2017 kelompok politik Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dicabut badan hukum keorganisasiannya oleh Kemenkumham. Tidak hanya itu merekapun didaulat sebagai organisasi terlarang di Indonesia, dengan dalih bahwa di beberapa negara pun mereka masuk daftar hitam sebagai organisasi yang anti-pemerintah.

Padahal, mereka hanya menyuarakan pendapatnya sesuai akidah yang diyakininya. Yaitu, mereka hanya berpendapat bahwa kepemimpinan Islam didunia hanya ada satu yaitu khilafah, solusi atas seluruh permasalahan manusia hanya mampu diselesaikan jika dikembalikan kepada aturan Sang Pencipta, Pemilik seluruh alam dan segala isinya. Allah SWT mengetahui apa yang akan, sedang dan telah dilalui. Jika hal ini hanyalah sebuah kebebasan berpendapat saja. Maka semestinya tidak ada larangan dalam mengutarakan pendapat baik secara individu maupun kelompok. Hal ini dikarenakan sistem ini seharusnya menjaga kebebasan berpendapat agar nilai-nilai demokrasi tetap eksis.

Hasil survei Lembaga Indikator Politik Indonesia yang dirilis Juni 2020 menunjukkan kepuasan masyarakat terhadap implementasi demokrasi turun menjadi hanya 45,2 persen, dibandingkan 75.6 persen pada Februari tahun ini, sebelum kasus pertama COVID-19 diumumkan di Indonesia. Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, mengatakan hasil tersebut dan merupakan angka demokrasi Indonesia yang terburuk dalam 16 tahun terakhir sejak tumbangnya Orba. ()

Namun, pada faktanya tidak seindah teori. Kebebasan pers sebagai salah satu ciri demokrasi saat ini justru sedang mengalami kekangan. Media yang dinilai melanggar peraturan dan mengkritik penguasa bisa dikenakan pembredelan dan delik UU ITE. Mekanisme penerbitan media massa pun dikontrol melalui ”rezim SIUPP” (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers).

Walhasil, kebebasan pers seperti tong kosong nyaring di alam demokrasi. Indonesia sebagai negara penganut demokrasi, seharusnya menjamin kebebasan menyatakan pendapat dan berserikat. Jaminan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), adanya kebebasan pers, dan eksistensi pemerintahan yang nyata di tangan rakyat melalui pemilu serentak dan sebagainya, ini menjadi ciri dari negara demokrasi. Sayangnya, demokrasi saat ini sedang mengalami ajal dan habis oleh senjatanya sendiri.

Dalam buku How Democracies Die karangan Steven Levitsky and Daniel Ziblatt, dari Harvard University di Amerika menyatakan ada beberapa indikator yang menyebabkan matinya demokrasi ditangan penganutnya. Salah satunya adalah lemahnya komitmen pelaksanaan sendi demokrasi itu sendiri. Ciri-cirinya tiada lain adalah sering mengubah-ubah aturan seleranya. Merekapun akan menyingkirkan apa saja yang dianggap tidak satu visi dengan kebijakan politik yang diterapkannya. Selanjutnya, dengan pasal karet yang dibuatnya. Ia bisa membatasi gerak-gerik warganegaranya.

Undang-undang kontoversial seperti UU Minerba yang dinilai hanya menguntungkan oligarki pengusaha besar saja. Lalu Revisi UU KPK yang membuat KPK seakan tidak berdaya sesuai kewenangannya. Tak hanya itu, pro-kontra UU Omnibuslaw Cipta Kerja yang banyak dinilai hanya menguntungkan investasi semata, dan merugikan rakyat Indonesia sehingga memunculkan aksi protes. Undang-undang tentang Corona pun agaknya menjadi daftar UU kekebalan hukum bagi penyelenggara negara yang menjalankan kebijakannya di tengah pandemi virus corona. Dengan demikian ini menjadi bukti nyata, kesukaan penguasa mengubah Undang-undang sesuai dengan seleranya.

Dengan demikian keberadaan pers dalam pemerintahan menjadi penting. Inilah berbagai tantangan-tantangan pers dalam cakupan politik pers dan para pelaksananya harusnya diberdayakan dalam rangka kemaslahatan umat, bukan untuk kemudaratan umat. Kebebasan pers untuk mendapatkan informasi dan menyampaikan informasi serta tidak menutupi informasi dan selalu terbuka akan informasi. Sehingga pers butuh kerja keras melaksanakan fungsinya sebagai penjernih informasi dan momentum bahwa media arus utama tak lekang oleh waktu.

Pers semestinya diarahkan kepada penyembahan Rabb semesta alam, tidak bermanis muka kepada pribadi, serta tidak melakukan teror, intimidasi dan memfilter penyebaran berita hoax.

Dalam Islam, negara akan membuat beberapa kelompok pers untuk menyusun program-program sesuai dengan politik media (penerangan). Kelompok inilah yang bertugas memonitor, mengarahkan dan mempersiapkan program – program yang diinstruksikan Khalifah (baca : pemerintahan Islam) secara langsung. Sebab, masalah media berbeda dengan program-program pendidikan dilihat dari sisi kecepatan dan besarnya transformasi di tengah masyarakat. Media mengusung politik Daulah secara langsung kepada masyarakat dengan jalan paling cepat.

Kelompok pers akan diarahkan untuk mengokohkan akidah dan hukum-hukum di dalam akal dan hati rakyat, disertai penjelasan akan pemikiran-pemikiran yang merusak dan aspek kerusakannya; menguatkan ikatan antara rakyat dengan pemerintah dari sisi ketaatan, keterikatan kecintaan, dan keikhlasan; menyiarkan apa yang bisa memperkuat ikatan Islamiyah di antara seluruh kelompok Islam di dalam Daulah; menjelaskan dan menyebarkan berbagai instruksi yang dikeluarkan Daulah baik dalam bentuk resmi maupun perkara-perkara umum; menampakkan potret terbaik dan terkuat Daulah ke luar negerinya dalam rangka mendakwahkan Islam, serta menampakkan kekuatan Daulah kepada musuh-musuhnya. Untuk itu, masalah media memerlukan persiapan sarana pengetahuan dan sumber daya manusia seperti para ahli. Sebab sarana media rawan menjadi sasaran penghancuran dan serangan oleh musuh. Wallahu a’lam bishshawab.[]

Disclaimer: Www.pojokopini.com adalah wadah bagi para penulis Islam untuk berkumpul dan berbagi informasi mengenai beragam hal dan menanggapinya dengan perspektif Islam. Pojokopini.com melakukan seleksi dan berhak menayangkan berbagai kiriman Anda. Tulisan yang dikirim tidak boleh sesuatu yang hoaks, berita kebohongan, hujatan, ujaran kebencian, pornografi dan pornoaksi, SARA, dan menghina kepercayaan/agama/etnisitas pihak lain. Pertanggungjawaban semua konten yang dikirim sepenuhnya ada pada pengirim tulisan/penulis, bukan www.pojokopini.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *