Sekularisme Demokrasi Melahirkan Manusia Hedonis

Sekularisme Demokrasi Melahirkan Manusia Hedonis

Inilah akibatnya jika kita masih saja terus percaya dengan sistem sekuler demokrasi yang menjalankan roda kehidupan tak mau diatur dengan aturan Allah SWT. Kita akan terus terbuai dengan kesepakatan-kesepakatan manusia yang cenderung hidup selalu berorientasi pada kepentingan dan kepuasan diri sendiri.


Oleh: Ns. Sarah Ainun, M.Si

POJOKOPINI.COM — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuai polemik terkait usulan anggaran pengadaan mobil dinas baru bagi pemimpin, dewan pengawas dan pejabat struktural di lingkungan KPK dalam rencana anggaran 2021 yang telah disetujui komisi lll DPR RI (wartaekonomi.co.id, 17/10/2020).

Dikutip dari CNN Indonesia 16/10/2020. Total anggaran yang telah disetujui oleh anggota DPR untuk pengadaan mobil dinas dan bus jemputan Rp 47.7 miliar. Rincianya, mobil dinas jabatan ketua KPK dianggarkan sebesar Rp 1,45 miliar, untuk jabatan empat wakil KPK masing-masing dianggarkan Rp 1 miliar dan mobil jabatan dewan pengawas KPK serta enam pejabat eselon 1 KPK masing-masing dianggarkan sebesar Rp 702,9 juta. Dan ada pula pengadaan mobil dinas untuk pejabat eselon ll dan pengadaan bus jemputan bagi pegawai KPK.

Usulan anggaran pengadaan mobil dinas KPK ini mendapatkan kritikan pedas dari berbagai kalangan tidak hanya dari masyarakat tetapi kritikan juga datang dari mantan wakil ketua KPK Laode M. Syarif, “Pimpinan KPK dan seluruh jajaranya harus berempati pada kondisi bangsa yang orang miskinya masih mencapai 20 jutaan dan penambahan kemiskinan baru akibat covid-19 yang menurut BPJS sebanyak 26,42 juta, sehingga kurang pantas untuk meminta fasilitas negara saat masyarakat masih prihatin seperti sekarang.” Kata Laode. Ia juga mengingatkan, jika ini terealisasi, nilai-nilai independesi dan kesederhanaan pejabat KPK akan luntur (tirto.id, 17/10/2020).

Sementara itu peneliti dari Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana menyebut pimpinan KPK tak etis dan serakah (tirto.id, 18/10/2020). Bukankah itu sama saja dengan bertolak belakang dengan filosofi KPK? Yaitu kesederhanaan, tidak hedonis, dan menjadi contoh atau role model untuk efesiensi anggaran negara bagi lembaga negara dan lembaga pemerintahan seperti yang diungkapkan oleh mantan pimpinan KPK periode l Mochammad Jasim dalam wawancaranya di channel youtube kompasTV, pada 19/10/2020.

Wajar jika masyarakat dan beberapa mantan pejabat KPK tidak setuju dan mengkritik KPK. Di tengah wabah covid-19 yang semakin tidak terkendali dan situasi ekonomi Indonesia yang memprihatinkan. Kehidupan masyarakat yang semakin sempit, kemiskinan meningkat karena sulitnya lapangan pekerjaan dan PHK di mana-mana menambah jumlah pengangguran yang terdampak covid-19. Sementara KPK bukannya menunjukan kinerja dan prestasinya dalam memberantas korupsi, seolah-olah tidak cukup dengan gaji yang lumayan besar dan tunjangan transportasi yang lebih dari cukup serta adanya mobil operasional sebagai penunjang kerja KPK. Namun, para pejabat KPK menginginkan fasilitas mewah dengan pengadaan mobil dinas dengan harga yang fantastis.

Inilah akibatnya jika kita masih saja terus percaya dengan sistem sekuler demokrasi yang menjalankan roda kehidupan tak mau diatur dengan aturan Allah SWT. Kita akan terus terbuai dengan kesepakatan-kesepakatan manusia yang cenderung hidup selalu berorientasi pada kepentingan dan kepuasan diri sendiri.

Sistem sekuler demokrasi mencetak karakter dan sifat pemimpin yang mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan rakyat, melahirkan pemimpin-pemimpin yang hedonis untuk memenuhi syahwat dunianya semata.

Berbeda dengan sistem Islam, seperti yang dicontohkan oleh Khalifah Umar bin Al Khatab yang dijelaskan dalam buku the great leader of Umar Bin Al Khatab. Dijelaskan dalam buku tersebut para gubernur pada masa kepemimpinnanya wajib mempunyai akidah yang benar, mengakui dan senantiasa terikat dalam hukum-hukum Allah SWT. Dalam kepemimpinan Khalifah Umar mensyaratkan pegawai yang diangkat harus bersumpah “Dia (pegawai) tidak akan menunggang kuda milik pemerintah, tidak makan enak, tidak memakai pakaian yang bagus dan tidak menutup pintu untuk melayani keperluan orang-orang Islam kemudian berdoa. Ya Allah saksikanlah apa yang dia katakan“.

Dengan demikian mengharuskan para pejabat untuk hidup zuhud, rendah hati kepada orang lain dan selalu hidup dalam kesederhanaan dalam pakaian dan kendaraan, ini menjadi langkah awal untuk memperbaiki keadaan masyarakat. Tanpa mengabaikan hak-hak mereka sebagai pegawai yang diatur dalam hukum ijarah (kontrak kerja) sesuai dengan hukum syariah, maupun hak-hak mereka sebagai rakyat. Sistem Islam yang berlandaskan akidah Islam mendorong para pemimpin maupun pejabat negara dalam melayani rakyat dan melaksanakan kewajibanya hanya berorientasi pada keridhaan Allah SWT semata dan selalu terikat dengan syariah Allah SWT.[]

Picture source by Google

Disclaimer: Www.pojokopini.com adalah wadah bagi para penulis Islam untuk berkumpul dan berbagi informasi mengenai beragam hal dan menanggapinya dengan perspektif Islam. Pojokopini.com melakukan seleksi dan berhak menayangkan berbagai kiriman Anda. Tulisan yang dikirim tidak boleh sesuatu yang hoaks, berita kebohongan, hujatan, ujaran kebencian, pornografi dan pornoaksi, SARA, dan menghina kepercayaan/agama/etnisitas pihak lain. Pertanggungjawaban semua konten yang dikirim sepenuhnya ada pada pengirim tulisan/penulis, bukan www.pojokopini.com.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *