Sengkarut Kebijakan Lobster, Ulah Kapitalisme Demokrasi

Dengan dua upaya yang ditawarkan oleh sistem Islam akan menuntaskan praktik korupsi yang sudah menggurita di negeri kapitalisme dan demokrasi. Sehingga sudah seyogianyalah kita beralih pada sistem yang mampu dan pasti dalam menuntaskan segala problematika negara, tak terkecuali dalam mengurus sumber daya laut.


Oleh : Nur Rahmawati, S.H (Penulis dan Praktisi Pendidikan)

POJOKOPINI.COM — Lobster adalah salah satu potensi kekayaan laut Indonesia yang sangat menjanjikan. Bahkan potensi ini mampu menjadikan siapapun tergiur untuk membudidayakannya, sehingga berbagai upaya untuk dapat memiliki benih dari lobster tersebut. Kekayaan laut yang dimiliki Indonesia berupa lobster menjadikan adanya kebijakan untuk mengekspor benih binatang laut yang satu ini.

Dilansir dari cnnindonesia.com, Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) ad interim Luhut Binsar Pandjaitan, menyatakan bahwa adanya ekspor benih lobster, hanya saja menyayangkan adanya monopoli dalam pengangkutannya oleh perusahaan tunggal (28/11/2020).

Masih dari media yang sama, hal tersebut tak senada dengan Eks Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti. Yang memberikan tanggapannya melalui cuitan di Twitter, ketidaksetujuannya dan lebih vokal dalam menyerukan penolakannya jika benur diekspor di era Edhy Prabowo.

Memang tidak berlebihan, jika kita melihat bagaimana hal ini dapat membuka peluang untuk korupsi, jika ditelisik lebih dalam lagi bahwa kementerian KKP lebih fokus pada regulasi lobster sehingga terkesan abai terhadap bidang lain. Inipun membuktikan bagaimana monopoli ekspor benih berkelindan dengan pejabat korup. Pun merunut kontroversi ekspor benih lobster ini sebenarnya demi siapa? Jika negara hanya mendapat pajak Rp 9.350,- hingga juni 2020.

Serangkaian keganjilan di atas merupakan bagian dari karut marutnya penanganan potensi kekayaan laut. Di mana kebijakan berganti ketika menterinya berganti. Serta tidak ada pijakan merupakan potret buram pemerintahan demokrasi. Inilah mengapa sandaran kebijakan bukan pada kemaslahatan rakyat, tapi hanya segelintir pejabat. Sehingga atas nama suara terbanyak dapat dijadikan putusan dalam mengambil kebijakan, tak perduli lagi apakah membawa kesejahteraan rakyat atau tidak, yang berdampak peluang korupsi terbuka lebar.

Berbeda, dengan sistem Islam yang dengan ketat dan jelas mencegah adanya celah korupsi, serta memiliki pijakan yang kokoh bagi lahirnya regulasi. Korupsi dalam sistem Islam disebut sebagai perbuatan hianat yang dikategorikan sebagai penggelapan atas harta yang diamanatkan (Lihat Abdurrahman Al Maliki, Nizhamul Uqubat, hlm. 31).

Pelaku hianat ini diberikan sanksi ta’zir yaitu sanksi yang jenis dan kadarnya ditentukan oleh hakim, sebagaimana diamanatkan dalam QS Al Ma`idah ayat 38. Di mana sanksi ini bisa ringan, bisa berat yaitu hukuman mati, dan pemberian hukuman ini tergantung kadar kejahatannya, yang semua ini ditentukan oleh hakim, (Abdurrahman Al Maliki, Nizhamul Uqubat, hlm. 78-89).

Oleh karenanya syariat Islam, mengatur bagaiamana pencegahan tindakan korupsi tersebut melalui dua hal yaitu:

Pertama, secara preventif (pencegahan) yaitu dengan beberapa cara salahsatunya, rekrutmen SDM aparat negara wajib memenuhi kriteria kifayah(kapabilitas) dan berkepribadian Islam (syakhshiyah islamiyah). Kemudian melakukan pembinaan kepada aparat negara. Serta memberikan gaji dan fasilitas yang layak kepada aparatnya.

Kedua, secara represif (penanganan) yaitu tindakan yang dilakukan oleh negara setelah adanya kejahatan korupsi. Tentu dengan memberikan hukuman tegas dan tanpa memandang siapapun yang berbuat akan diberikan sanksi sesuai kadar perbuatan. Dapat berupa hukuman ringan yaitu berupa nasehat atau teguran sampai yang berat yaitu hukuman mati.

Dengan dua upaya yang ditawarkan oleh sistem Islam akan menuntaskan praktik korupsi yang sudah menggurita di negeri kapitalisme dan demokrasi. Sehingga sudah seyogianyalah kita beralih pada sistem yang mampu dan pasti dalam menuntaskan segala problematika negara, tak terkecuali dalam mengurus sumber daya laut. Sehingga negeri ini memiliki pijakan yang pasti dan tidak akan ada peluang monopoli, korupsi dan pemanfaatan bagi segelintir orang. WalLâhu a’lam bi ash-shawâb.[]

Disclaimer: Www.pojokopini.com adalah wadah bagi para penulis Islam untuk berkumpul dan berbagi informasi mengenai beragam hal dan menanggapinya dengan perspektif Islam. Pojokopini.com melakukan seleksi dan berhak menayangkan berbagai kiriman Anda. Tulisan yang dikirim tidak boleh sesuatu yang hoaks, berita kebohongan, hujatan, ujaran kebencian, pornografi dan pornoaksi, SARA, dan menghina kepercayaan/agama/etnisitas pihak lain. Pertanggungjawaban semua konten yang dikirim sepenuhnya ada pada pengirim tulisan/penulis, bukan www.pojokopini.com.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *