Sertifikasi Wawasan Kebangsaan dan Proyek Snouck Hurgronje

Sentimen keterikatan dan harapan akan bantuan dari Khilafah Utsmaniyah bahkan meluas hampir ke seluruh kawasan di Hindia Timur. Apa yang dilakukan Belanda saat itu? Salah satunya adalah menghalang-halangi kaum Muslim di Hindia Belanda berhaji, jika pun mereka berhasil berangkat, maka kedutaan Belanda di Arab akan mengawasi mereka, ketika mereka kembali ke Nusantara mereka digelari haji dan hajjah sebagai penanda, sejak itu mereka senantiasa dicurigai dan diawasi gerak geriknya.


Oleh: Aisyah Karim (Lingkar Studi Perempuan dan Peradaban)

POJOKOPINI.COM — Di tengah permasalahan bangsa yang berderet-deret, Kementerian Agama justru menambah kegaduhan nasional akibat rencana sertifikasi wawasan kebangsaan bagi para Dai dan Penceramah. Dengan dalih penguatan moderasi beragama dan peningkatan kompetensi bagi para Dai, narasi lama yang telah bergulir sejak 2015 dilanjutkan kembali. Proyek ini sempat terhenti karena di tolak keras oleh masyarakat, namun ternyata agenda ini hanya mati suri. Di tangan Yaqut Cholil Qoumas narasi ini kembali dihidupkan.

Menteri Agama dalam rapat dengan Komisi VIII DPR pada 31/5/2021 menyampaikan, “Jaringan stakeholders dari Kementerian Agama yang berasal dari organisasi ke masyarakat agama dan lembaga dakwah cukup luas, dan perlu berkontribusi dalam memecahkan problematika umat,” kata Yaqut.

Sejumlah pihak mempertanyakan urgensitas program ini. Sudah jelas permasalahan negara saat ini adalah batalnya haji, korupsi sistemik, pandemi, TKA, kebocoran data kependudukan, utang luar negeri, kisruh KPK, BUMN yang terus merugi, pajak sembako dan lain-lain. Logikanya, mengapa para Dai yang harus disertifikasi wawasan kebangsaan? Dimana peran para Dai untuk setumpuk persoalan bangsa itu???

Maka wajar jika semua pihak mempertanyakan dan mengkritik keras bahkan menolak wacana ini. Mengutip pernyataaan Politisi Partai Gerindra, Fadli Zon mengatakan dalam laman tribunnews.com tertanggal 5/6/2021 bahwa wacana ini harus ditolak. Menurutnya, sertifikat itu hanya akan menjadi alat segregasi para Dai, terutama meminggirkan Dai yang kritis. Sementara Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Prof Dadang Kahmad mempertanyakan siapa target dari sertifikasi ini dan apa manfaat yang diterima oleh penceramah dan Dai yang disertifikasi.

Senada dengan itu, Ketua Umum Ikatan Dai Seluruh Indonesia (IKADI) KH Ahmad Satori mengingatkan bahwa jangan sampai ada syahwat-syahwat dari golongan tertentu dalam sertifikasi Dai berwawasan kebangsaan. Jika nantinya Dai tidak bersertifikat wawasan kebangsaan tak boleh berceramah, maka hal itu seakan-akan upaya memadamkan cahaya Allah (republika.co.id 4/6/2021).

Begitulah, wawasan kebangsaan nyatanya ketika diterapkan justru membuat gaduh, contohnya pada Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK), dimana orang-orang dengan kompetensi tinggi, terdepan dalam pemberantasan korupsi, berkomitmen dengan tugas, profesional dan mumpuni justru dinyatakan gagal menjalani tes tersebut. Ini mengundang tanda tanya masyarakat.

Sementara jika menilik istilah wawasan kebangsaan yang terdiri dari dua suku kata yaitu “wawasan” dan “kebangsaan”, maka wawasan kebangsaan dapat diartikan sebagai konsepsi cara pandang yang dilandasi diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Wawasan kebangsaan dapat juga diartikan sebagai sudut pandang/cara memandang yang mengandung kemampuan seseorang atau kelompok orang untuk memahami keberadaan jati diri sebagai suatu bangsa dalam memandang dirinya dan bertingkah laku sesuai falsafah hidup bangsa dalam lingkungan internal dan lingkungan eksternal (Suhady dan Sinaga, 2006).

Nah, berkaca pada definisi tersebut, tidak sepatutnya wacana sertifikasi wawasan kebangsaan di lakukan pada para Dai dan Penceramah, mereka adalah para ulama. Jejak ulama di negeri ini jelas, keberpihakannya kepada bangsa dan negara tidak dapat diragukan sedikitpun. Justru ulamalah yang telah memberi spirit bagi tegaknya bangsa ini. Konstitusi berbunyi, “Atas berkat rahmat Allah Yang Mahakuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

Selain itu, wacana sertifikasi Dai dan Penceramah ini senatiasa dikaitkan dengan isu radikalisme. Disinilah Kemenag harus menjawab, dimana relevansinya radikal-radikul atau moderasi agama terhadap permasalahan bangsa saat ini? Justru yang harus dipertanyakan adalah sejauh mana kontribusi Kementerian Agama dalam menyelesaikan persoalan bangsa. Paling dekat, bagaimana tanggung jawab Kemenag terhadap pembatalan haji, ini sangat memalukan. Sebaiknya Kemenag berkonsentrasi mengurus tugas utamanya dalam melayani umat bukan meresahkan masyarakat dengan sertifikasi wawasan kebangsaan.

Menarik menyimak ungkapan Dosen pascasarjana Universitas Islam Nusantara Bandung, KH Iskandar Mirza, beliau menyampaikan bahwa sertifikasi dai melalui wawasan kebangsaan adalah perbuatan yang sia-sia. Alasan utamanya dari sertifikasi ini adalah dagangan radikalisme terorisme kepada para Dai. Jika benar tuduhan tersebut maka hal itu merupakan pelecehan kepada para ulama. Pandangan seperti ini berpotensi memecah belah, penguasa disatu sisi curiga kepada ulama sementara disisi lain ulama hilang kepercayaannya kepada penguasa (republika.co.id 7/6/2021).

Hal ini tak dapat dinafikan mengingat tanpa sertifikasi itupun selama ini gesekan di akar rumput terus terjadi, belum lagi potensi persekusi dari pihak tertentu kepada Dai yang tidak memiliki sertifikasi. Sering dijumpai persekusi menimpa para Dai yang kemudian diusir atas tuduhan radikal, intoleran dan anti kebangsaan.

Anggota Komisi VIII DPR RI, Iskan Qolba Lubis dari Fraksi PKS menanggapi kebijakan sertifikasi Dai ini menyerupai Penelitian Khusus (Litsus) yang terjadi di Zaman Orde Baru dengan tujuan untuk mengontrol dan membatasi siapa yang disukai dan tidak disukai oleh penguasa (tribunnews.com 7/6/2021).

Ungkapan ini mengingatkan saya pada sikap Belanda di masa kolonial dalam menghadapi kebangkitan umat Islam. Kala itu pemerintah Belanda demikian panik dan ketakutan pada gerakan yang disebut sebagai kebangkitan Islam politik. Ini menjadi penting dan masuk akal, sebab kala itu kolonial Belanda sudah punya garis yang tegas seperti dinasihatkan oleh Snouck Hurgronje. Kebijakannya adalah kalau sekedar Islam hanya sebagai bentuk ibadah ritual semata tak dipersoalkan. Namun, kala sudah menjadi ekpresi apalagi gerakan politik maka harus segera dimatikan atau ditumpas.

Nicko Pandawa dalam bukunya Khilafah dan Ketakutan Penjajah Belanda, menyampaikan pada 22 Agustus 1873, Kementerian Luar Negeri Belanda yang berkedudukan di Den Haag mengirim sebuah edaran yang ditunjukkan kepada para konsulnya di negeri-negeri Islam untuk melaporkan gejala “kebangkitan agama dan politik” di kalangan kaum Muslim. Wajar saja jika Pemerintah Belanda merasa awas, karena memang saat itu kekuasaan yang dianggap paling tinggi di seluruh dunia Islam, Khilafah Utsmaniyah, sedang melancarkan politik Pan-Islamisme baik untuk Muslim yang ada dalam teritorialnya maupun yang berada di bawah penjajahan Eropa.

Dalam konteks kekuasaan atas tanah jajahan, Belanda begitu khawatir dengan gencarnya arus Pan-Islamisme yang melanda rakyat Hindia-Belanda. Kekhawatiran itu dirasakan betul tatkala Belanda mendeteksi pengaruh Pan-Islamisme Khilafah Utsmaniyah secara langsung, apalagi semenjak Khilafah Utsmaniyah menempatkan konsul-konsulnya di Batavia dari tahun 1882 sampai 1924.

Belanda amat keberatan dengan pembukaan konsulat Khilafah di wilayah jajahan mereka, karena dikhawatirkan para konsul Utsmaniyah (Osmanlı Sehbenderleri) akan membangkitkan “fanatisme yang penuh dendam dan mudah terbakar” di kalangan penduduk terjajah. Dari ‘fanatisme Islam’ yang dimaksud Belanda itu, efeknya akan merongrong kekuasaan mereka di tanah Hindia-Belanda. Mana ada penguasa yang ingin kekuasaan yang sedang dinikmatinya itu tumbang?

Christiaan Snouck Hurgronje (1857-1936) membeberkan potensi Pan-Islamisme untuk menumbangkan kekuasaan Belanda. Contohnya tatkala Basiret, surat kabar yang terbit di İstanbul, menulis artikel bertanggal 9 Juli 1873 yang memberitakan bahwa Khilafah akan mengirim delapan kapal perang ke Sumatera, berita ini dikutip oleh Reuters, agen berita dari Inggris dan informasinya sampai ke Penang.

Walaupun berita tersebut di kemudian hari tidak bisa dibuktikan kebenarannya, seorang Aceh yang kebetulan berada di Penang terlanjur menyampaikan berita tersebut kepada khalayak Aceh sehingga menghebohkan seluruh nanggroe. Pengaruh Khilafah Utsmaniyah di Aceh ketika masa-masa perang melawan Belanda (1873-1903) begitu kuat, sebagaimana perkataan orang-orang Aceh kepada seorang pedagang Prancis pada tahun 1875, bahwa banyak pemimpin mereka telah memutuskan untuk tidak pernah berhenti berperang sampai Khalifah sendiri turun tangan untuk menyelesaikannya.

Sentimen keterikatan dan harapan akan bantuan dari Khilafah Utsmaniyah bahkan meluas hampir ke seluruh kawasan di Hindia Timur. Apa yang dilakukan Belanda saat itu? Salah satunya adalah menghalang-halangi kaum Muslim di Hindia Belanda berhaji, jika pun mereka berhasil berangkat, maka kedutaan Belanda di Arab akan mengawasi mereka, ketika mereka kembali ke Nusantara mereka digelari haji dan hajjah sebagai penanda, sejak itu mereka senantiasa dicurigai dan diawasi gerak geriknya.

Kembali ke wacana sertifikasi Dai dan penceramah yang diskriminatif, karena hanya dikenakan terhadap umat Islam saja, ini sangat melukai perasaan umat. Selain itu hal ini bertentangan dengan hak kebebasan berbicara dan berpendapat. Siapapun seharusnya bebas menebarkan ilmu yang dimiliki tanpa harus bersertifikasi. Lebih jauh upaya ini bertentangan dengan perintah Allah untuk berdakwah menyampaikan amar makruf nahi mungkar. Oleh karenanya wacana ini harus ditolak.[]

Disclaimer: Www.pojokopini.com adalah wadah bagi para penulis Islam untuk berkumpul dan berbagi informasi mengenai beragam hal dan menanggapinya dengan perspektif Islam. Pojokopini.com melakukan seleksi dan berhak menayangkan berbagai kiriman Anda. Tulisan yang dikirim tidak boleh sesuatu yang hoaks, berita kebohongan, hujatan, ujaran kebencian, pornografi dan pornoaksi, SARA, dan menghina kepercayaan/agama/etnisitas pihak lain. Pertanggungjawaban semua konten yang dikirim dan dipublikasikan sepenuhnya ada pada pengirim tulisan/penulis, bukan www.pojokopini.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *