Sertifikat Halal Dihapus, Mengapa?

Sertifikat Halal Dihapus, Mengapa?


Oleh : Indriana R. Nasution

WWW.POJOKOPINI.COM — Dibalik biaya hidup yang kian meningkat di setiap periodenya dan lapangan pekerjaan yang kian sempit karena badai PHK yang melanda banyak perusahaan. Kondisi Indonesia kini sangat jauh dari kata sejahtera karena sistem pemerintahan yang menerapkan Kapitalisme secara kaffah. Ditambah lagi dengan isu kewajiban penghapusan Sertifikat Halal yang telah di masukkan ke dalam Draf Omnibus Law.

Jaminan konsumen untuk mendapatkan produk UMKM yang tersertifikasi menjadi salah satu hal yang diusulkan masuk ke dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Demikian diungkapkan Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki di dalam wawancara khusus dengan Kompas.com, beberapa waktu lalu. “Itu berbagai usulan dari kami untuk Omnibus Law. Misalnya yang paling pokok untuk UMKM adalah sertifikat dari BPOM dan sertifikat halal. Karena itu yang sekarang memberatkan pelaku UMKM,” ujar Teten.

Saat ini, UMKM sulit menyertakan sertifikasi BPOM maupun halal pada produknya. Pasalnya, sertifikasi itu diperuntukkan ke masing-masing produk. “Misalnya warung Padang. Sertifikat halalnya mesti satu per satu produk. Katakanlah dia punya 20 menu, satu menu biayanya Rp 10 juta. Satu restoran Padang untuk sertifikasi bisa Rp 80 juta. Ini kan menghambat,” ujar Teten. Kementeriannya pun mengusulkan agar sertifikasi bukan lagi pada produk jadi, namun pada bahan bakunya. Dengan demikian, sertifikasi tidak dibebankan kepada pelaku UMKM, namun kepada produsen bahan baku. (www.kompas.com )

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) lantas memaparkan kajian terkait UU Jaminan Produk Halal.
Dikutip dari detiknews.com bahwa Ketua PBNU Robikin Emhas menjelaskan, pihaknya melakukan kajian terhadap UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dalam Rapat Pleno PBNU 20-22 September 2019 di Purwakarta. Berdasarkan hasil kajian, ada sejumlah aspek yang dinilai bermasalah, antara lain:

  1. Secara filosofis, UU ini bertentangan kaedah dasar hukum yakni al ashlu fil asyiya al ibahah illa an yadulla dalil ‘ala tahrimiha (pada dasarnya semua dibolehkan/halal kecuali terdapat dalil yang mengharamkan). Oleh karenanya, UU ini perlu ditinjau ulang secara menyeluruh, karena bertentangan dengan kaedah hukum.
  2. Secara sosiologis, masyarakat Indonesia mayoritas muslim, berbeda dengan negara-negara lain di mana masyarakat muslim merupakan penduduk minoritas, sehingga yang perlu dilindungi oleh negara melalui regulasi adalah kelompok minoritas dari segi konsumsi makanan haram. Oleh karena itu, produk dari regulasi adalah jaminan halal (sertifikat halal). (https://news.detik.com/)

Seperti yang telah kita ketahui bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJH) bertugas sebagai penjamin Kehalalan suatu produk, baik itu pangan, obat-obatan, kosmetika, serta barang gunaan. Bukan hanya produk perusahaan nasional dan multinasional. Dikutip dari laman HalalCorner.id “…usaha kecil,mikro seperti pedagang Asongan, gerobak, tukang baso, gorengan pun wajib di sertifikasi halal. Apabila masa berlaku sertifikasi halal habis, pelaku usaha wajib memperbarui sertifikasi tersebut secara berkala. Sementara mulai dari (17/10/19) MUI tidak lagi mengelola sertifikat halal.

Prof. Dr. Ir. Anton Apriyantono pernah menyatakan bahwa sertifikasi ini ada kaitannya dengan Kapitalisme, “Ini Kapitalisasi, harusnya produk beredar itu wajib Halal bukan wajib bersertifikat Halal. Tapi akibat kapitalisme dimana tidak semua pelaku usaha paham Halal-Haram dan ketidakpastian ketentuan halal di masyarakat. Akhirnya sertifikat halal menjadi solusi pragmatis” ucapnya.

Menurut Endah “Inilah efek samping sistem yang kemudian dimanfaatkan untuk meraup keuntungan. Faktanya, memang Gerakan ‘sadar halal’ sudah mulai terwujud di tengah-tengah masyarakat. Tentu kita tidak boleh terjebak pada siapa yang mengeluarkan sertifikat halal. Karena sejatinya pemerintah berkewajiban menjamin kehalalan setiap produk yang beredar di tengah-tengah masyarakat. Sebagaimana Islam memandang semua komoditas ekonomi harus halal, tidak mengandung zat-zat yang diharamkan. Namun, di sistem kapitalisme saat ini, sertifikasi produk halal menjadi perlu adanya, mengingat geliat perekonomian lebih didominasi kepentingan bisnis, sehingga banyak menabrak halal-haram yang digariskan oleh Syariat. Dalam sistem islam hal tersebut tak akan pernah terjadi, karena sejatinya sistem Islam dilandasi oleh Akidah Islamiyah sehingga segala aktivitasnya terikat dengan hukum syara’.

Allah swt berfirman dalam surah Al-Baqarah : 168
يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya : Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.

Jelaslah bahwa hanya sistem Islam yang diberlakukan oleh negara yang mampu menjamin keberadaan produk halal di tengah-tengah masyarakat.
Maka, kita membutuhkan penerapan aturan Islam secara Kaffah seperti firman Allah swt dalam surah Al-Baqarah :208
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu.

Dari ayat ini jelas bahwa hukum syara’ tentang menkonsumsi makanan dan minuman halal dan toyyib serta menggunakan kosmetik berbahan halal harus dijalankan oleh kaum muslimin secara Sempurna. Bukan semata hanya kesadara individu.

Jika negara abai dalam menjamin beredarnya produk halal di masyarakat, apalagi sampai mengkapitalisasi proses sertifikasinya, niscaya negara menjerumuskan masyarakat yang notabenenya adalah muslim pada pelanggaran hukum syara’. Pemimpin seperti itu telah melalaikan amanah kepemimpinan yang digariskan oleh Islam.

Dalam hal makanan dan pakaian, umat non-Muslim berhak mengikuti aturan agama mereka tentang tata kehidupan publik. Mazhab Imam Abu Hanifah menyatakan: “Islam membolehkan ahlu dzimmah meminum minuman keras, memakan daging babi, dan menjalankan segala aturan agama mereka dalam wilayah yang diatur oleh syariat.”

Maka, selama hal tersebut dilakukan secara privat dan tidak dilakukan di ruang publik, Negara Islam tidak punya urusan untuk mengusik masalah-masalah pribadi mereka. Namun bila, misalnya seorang ahlu dzimmah membuka toko yang menjual minuman keras, maka dia akan dihukum berdasarkan aturan syariat Islam. (tsaqafah.id)

Seperti di masa kekhilafahan Umar bin Khattab ra, beliau pernah memerintahkan agar memusnahkan babi-babi yang berasal dari suatu kaum Non muslim yaitu dengan cara membelinya untuk dimusnahkan. Supaya babi yang berjumlah banyak tersebut tidak mengkontaminasi produk-produk atau makanan-makanan yang dikonsumsi oleh kaum Muslimin. Seperti kambing, sapi dan daging lainnya tidak bercampur dengan daging babi. Ini dilakukan secara nyata oleh Khalifah Umar bin Khattab. Negara secara langsung memastikan produk yang beredar di masyarakat terutama kaum Muslimin tentunya adalah produk-produk yang halal dan bukan yang haram. Tidak dibiarkan mereka yang Non-Muslim meyebarluaskan produk haram kepada kaum Muslimin di dalam Daulah, karena jika itu terjadi maka mereka (Non-Muslim) akan dikenakan sanksi hukuman.[]

Tanggung jawab tulisan kiriman ini sepenuhnya ada pada penulis. Pojokopini.com merupakan media yang terbuka atas segala pendapat kritis.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *