Seruan Sedekah di Tengah Wabah

Seruan Sedekah di Tengah Wabah

Apakah masih ada harta rakyat yang ditarik secara zalim? Atau adakah pembiayaan negara yang bersumber dari utang ribawi yang diharamkan Allah? Sudahkah suara rakyat yang kesulitan lapangan pekerjaan difasilitasi untuk mencari nafkah yang halal?


Oleh: Cut Khaliqun Setiawati (Praktisi Kesehatan dan Pegiat Literasi Islam)

POJOKOPINI.COM — Presiden Joko Widodo, sebagaimana dikutip dari harian Kompas (26/09/10), mengajak masyarakat untuk saling membantu antar sesama di tengah pandemi Covid-19 yang turut berdampak pada perekonomian. Bagi umat muslim, Jokowi mengajak untuk banyak infak dan sedekah di masa pandemi ini. Hal tersebut disampaikan Jokowi saat membuka Muktamar IV Persaudaraan Muslimin Indonesia (Parmusi) secara virtual.

Pandemi yang belum terkendali hingga hari ini, memberi dampak besar di berbagai bidang. Salah satunya, ekonomi. PHK massal karena perusahaan gulung tikar atau mengurangi produksi, merupakan realita yang tidak diinginkan siapapun. Negara tampak kewalahan mempertahankan perekonomian agar tidak jatuh ke dalam jurang resesi. Sementara, utang sudah menggunung. Keringkihan negara nyata dari ketidakmampuan menjamin kehidupan rakyat yang terimbas. Walhasil, seruan untuk bersedekah pun menggema. Bagaimanakah nantinya respon rakyat?

Terkait sedekah, Islam memang mengatur agar harta tidak berputar di kalangan orang kaya saja. Sedekah, salah satu instrumen distribusi harta. Allah menjanjikan keberkahan harta bagi muslim yang bersedekah. Keberkahan dekat dengan makna kecukupan, kebermanfaatan dan peningkatan ketakwaan. Sedekah juga mendatangkan balasan berlipat ganda yang bisa disegerakan di dunia, maupun diberikan kelak di akhirat.

Kalau terhadap individu Muslim ada perintah untuk bersedekah, berzakat, menunaikan shalat, berpuasa, berhaji, dan sebagainya. Maka, terhadap negara atau penguasa juga ada syariat-syariat yang wajib ditunaikan. Salah satunya adalah mengurusi urusan rakyat. Sebagaimana hadits Rasulullah Saw. “Imam (Khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya.” (HR al-Bukhari)

Penguasa wajib menjamin terpenuhinya kebutuhan asasi rakyat, baik secara individu maupun kolektif. Sandang, pangan dan papan yang termasuk kebutuhan pokok individu, harus dapat dijangkau oleh rakyat. Ada mekanisme sesuai syariat yang perlu dijalankan agar ini terwujud.

Kemudian, ada hak dasar rakyat yang juga harus dijamin oleh negara. Yakni, pendidikan, kesehatan dan keamanan. Maka, ketiga macam kebutuhan ini harus disediakan secara gratis dan bermutu oleh negara. Konsekuensinya, negara wajib menjamin ketersediaan dana untuk ketiga pos kebutuhan rakyat tersebut. Untuk menopangnya, dibutuhkan sistem ekonomi dan keuangan Islam.

Bila dicermati, hubungan antara penguasa dengan rakyat bisa kita analogikan seperti relasi orangtua dan anak. Keridhaan Allah kepada orangtua, ternyata sebesar upaya orangtua mengurusi anak-anaknya. Sebagaimana arti dari bait terakhir doa untuk kedua orangtua, yang pasti sudah sangat lekat dalam ingatan setiap Muslim. Yakni, ‘sayangilah mereka, sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecilku‘. Dan di antara keridhaan Allah kepada orangtua, yaitu dimudahkan untuk mendapat bakti serta doa dari anak-anaknya yang salih.

Demikian pula penguasa yang salih. Pasti akan dimuliakan Allah karena kesungguhannya dalam mengurus rakyat sesuai syariat. Allah akan memberikan naungan di hari yang amat berat, yaitu yaumil mahsyar. Ditambah keberkahan hidup di dunia. Namun sebaliknya, bila penguasa zalim dan khianat terhadap rakyat. Sudah pasti Allah akan mendatangkan siksa yang setimpal di dunia dan akhirat.

Teringat doa Rasulullah Saw. “Ya Allah, barangsiapa yang diberi tanggung jawab untuk menangani urusan umatku, lalu ia mempersulit mereka, maka persulitlah hidupnya. Dan barangsiapa yang diberi tanggung jawab untuk mengurusi umatku, lalu ia memudahkan urusan mereka, maka mudahkanlah hidupnya.” (HR Muslim)

Maka penguasa harus memperhatikan kebijakan terhadap rakyat selama ini. Sesuaikah dengan syariat? Apakah masih ada harta rakyat yang ditarik secara zalim? Atau adakah pembiayaan negara yang bersumber dari utang ribawi yang diharamkan Allah? Sudahkah suara rakyat yang kesulitan lapangan pekerjaan difasilitasi untuk mencari nafkah yang halal? Bermuhasabahlah, Wahai Penguasa. Bergegas perbaiki segala penyimpangan syariat dalam bernegara, agar Allah ridha. Sehingga Allah jadikan rakyatmu mudah untuk berbakti kepada negara, dan rela bersedekah untuk meringankan kesulitan negara di tengah wabah ini.[]

Disclaimer: Www.pojokopini.com adalah wadah bagi para penulis Islam untuk berkumpul dan berbagi informasi mengenai beragam hal dan menanggapinya dengan perspektif Islam. Pojokopini.com melakukan seleksi dan berhak menayangkan berbagai kiriman Anda. Tulisan yang dikirim tidak boleh sesuatu yang hoaks, berita kebohongan, hujatan, ujaran kebencian, pornografi dan pornoaksi, SARA, dan menghina kepercayaan/agama/etnisitas pihak lain. Pertanggungjawaban semua konten yang dikirim sepenuhnya ada pada pengirim tulisan/penulis, bukan www.pojokopini.com.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *