Siapa Untung, Siapa Buntung

Siapa Untung, Siapa Buntung

Oleh: Syifa Putri ( Ummu Warabbatul Bayt, Kab. Bandung )

WWW.POJOKOPINI.COM — Lagi-lagi pemerintah membuat kebijakan yang sangat tidak pro rakyat. Bagaimana tidak, alih-alih memperbanyak investasi dan pembangunan lapangan pekerjaan, Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law, Cipta Lapangan Kerja, malah menjadi ladang para kapitalis untuk meraup untung sebesar-besarnya tanpa memperdulikan lingkungan dan hak pekerja. Pasalnya dalam RUU ini, seperti yang dilansir TEMPO.CO, pemerintah menghilangkan ketentuan izin lingkungan dalam draf omnibus law, atau RUU Cipta Kerja.

Sebagai gantinya, pemerintah memunculkan ketentuan yang disebut persetujuan lingkungan dalam rangka penyederhanaan persyaratan dasar perizinan berusaha dan pengadaan lahan. “Izin lingkungan dihilangkan, diganti perizinan berusaha,” kata Direktur Indonesian Centre for Environmental Law (ICEL) Raynaldo Sembiring, dalam keterangan tertulis, Kamis, 13 Februari 2020. Raynaldo mengatakan perubahan ketentuan ini akan mempersulit upaya melawan perusakan lingkungan. Menurut dia, akses masyarakat terhadap penegakan hukum akan kian sempit.

Kemudian salah satu yang disoroti kalangan pekerja yakni beleid tentang kewajiban bagi pengusaha yang memberi waktu istirahat atau hari libur minimal satu hari dalam seminggu. Disebutkan dalam Pasal 79, berbunyi waktu istirahat antara jam kerja, minimal setengah jam setelah bekerja selama 4 jam terus-menerus. Istirahat ini tidak termasuk jam kerja.

Selanjutnya tidak ada jaminan mengenai perlindungan terhadap kepastian kerja, jaminan pendapatan, dan jaminan pensiun serta kesehatan. Di antaranya:

Pertama, adalah job security, kepastian kerja, outsourcing yang seumur hidup, karyawan kontrak yang boleh seumur hidup, tidak ada kepastian kerja. Dalam RUU Omnibus Law itu tercermin.


Kedua, adalah income security, jaminan pendapatan dengan sistem upah minimum yang dihapus, walaupun tetap diperkenalkan Upah Minimum Provinsi (UMP). Yang berlaku sekarang itu hanya UMK, dan UMSK.


Ketiga, adalah yang disebut dengan perusahaan social security, sistem yang sekarang dikenal dalam Omnibus Law, yaitu model hubungan industrial, dimana bebas outsourcing, karyawan kontrak, upah per jam.

Otomatis tidak mungkin buruh yang masuk dalam pasar kerja, karena bekerja akan memperoleh jaminan pensiun. Lalu siapa yang bayar?
Kebijakan Pemerintah yang lebih menekankan pada ko pertumbuhan ekonomi bukan pemerataan juga mengakibatkan banyak ketimpangan dan pengangguran.

Banyaknya pembukaan industri tanpa memperhatikan dampak lingkungan telah mengakibatkan pencemaran dan mematikan lapangan kerja yang sudah ada. Dalam sistem ekonomi kapitalis juga muncul transaksi yang menjadikan uang sebagai komoditas yang di sebut sektor non-real, seperti bursa efek dan saham perbankan sistem ribawi maupun asuransi. Sektor ini tumbuh pesat. Nilai transaksinya bahkan bisa mencapai 10 kali lipat daripada sektor real.

Pertumbuhan uang beredar yang jauh lebih cepat daripada sektor real ini, mendorong inflasi dan penggelembungan harga aset sehingga menyebabkan turunnya produksi dan investasi di sektor real. Akibatnya, hal itu mendorong kebangkrutan perusahan dan PHK serta pengangguran. Peningkatan sektor non-real juga mengakibatkan harta beredar hanya di kelompok tertentu dan tidak memilki kontribusi dalam penyediaan lapangan pekerjaan.
Sangat berbeda dalam sistem Islam.

Negara (Khilafah), melalui kepala negaranya (Khalifah) berkewajiban memberikan pekerjaan kepada mereka yang membutuhkan sebagai realisasi politik ekonomi Islam. Mekanisme yang dilakukan oleh Khalifah dalam mengatasi pengangguran dan menciptakan lapangan pekerjaan secara garis besar dilakukan dengan dua mekanisme, yaitu: mekanisme individu dan sosial ekonomi.

  • Mekanisme individu.
    Dalam mekanisme ini Khalifah secara langsung memberikan pemahaman kepada individu, dalam hal ini kaum lelakii, terutama melalui sistem pendidikan, tentang wajibnya bekerja dan mulianya kedudukan orang-orang yang bekerja di hadapan Allah Swt. serta memberikan keterampilan dan modal bagi mereka yang membutuhkan. Islam pada dasarnya mewajibkan lelaki untuk bekerja dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan hidup.
    Jelas, Islam mewajibkan kepada lelaki untuk bekerja. Ketika lelaki tidak bekerja, baik karena malas, cacat, atau tidak memiliki keahlian dan modal untuk bekerja maka Khalifah berkewajiban untuk memaksa kaum lelaki bekerja serta menyediakan sarana dan prasarananya, termasuk di dalamnya pendidikan.

  • Mekanisme sosial ekonomi.
    Mekanisme ini dilakukan oleh Khalifah melalui sistem dan kebijakan, baik kebijakan di bidang ekonomi maupun bidang sosial yang terkait dengan masalah pengangguran. Dalam bidang ekonomi kebijakan yang dilakukan Khalifah adalah meningkatkan dan mendatangkan investasi yang halal untuk dikembangkan di sektor real baik di bidang pertanian dan kehutanan, kelautan, dan tambang maupun meningkatkan volume perdagangan.

  • Dalam sektor industri, Khalifah akan mengembangkan industri alat-alat (industri penghasil mesin) sehingga akan mendorong tumbuhnya industri-industri lain. Selama ini negara-negara Barat selalu berusaha menghalangi tumbuhnya industri alat-alat di negeri-negeri kaum Muslim agar negeri-negeri Muslim hanya menjadi pasar bagi produk mereka. Di sektor kelautan dan kehutanan serta pertambangan, Khalifah sebagai wakil umat akan mengelola sektor ini sebagai milik umum dan tidak akan menyerahkan pengelolaannya kepada swasta. Selama ini ketiga sektor ini banyak diabaikan atau diserahkan kepada swasta sehingga belum optimal dalam menyerap tenaga kerja.
    Sebaliknya, negara tidak mentoleransi sedikitpun berkembangnya sektor non-real. Sebab, di samping diharamkan, sektor non-real dalam Islam juga menyebabkan beredarnya uang hanya di antara orang kaya saja serta tidak berhubungan dengan penyediaan lapangan kerja, bahkan sebaliknya, menyebabkan perekonomian labil.

  • Dalam iklim investasi dan usaha, Khalifah akan menciptakan iklim yang merangsang untuk membuka usaha melalui birokrasi yang sederhana dan penghapusan pajak serta melindungi industri dari persaingan yang tidak sehat. Adapun dalam kebijakan sosial yang berhubungan dengan pengangguran, Khalifah tidak mewajibkan wanita untuk bekerja, apalagi dalam Islam, fungsi utama wanita adalah sebagai ibu dan manajer rumah tangga (ummu wa rabbah al-bayt). Kondisi ini akan menghilangkan persaingan antara tenaga kerja wanita dan laki-laki. Dengan kebijakan ini wanita kembali pada pekerjaan utamanya, bukan menjadi pengangguran. Sementara lapangan pekerjaan sebagian besar akan diisi oleh laki-laki, kecuali sektor pekerjaan yang memang harus diisi oleh wanita.

Itulah mekanisme Islam yang insya Allah bisa mengatasi pengangguran dan menciptakan lapangan pekerjaan secara adil. Ini hanya akan terwujud jika sistem Islam diterapkan secara menyeluruh dalam bingkai Khilafah Islamiyah. Wallâhu a‘lam bi ash-shwwab.[]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *