Simalakama Daring di Daerah Terpencil 

Simalakama Daring di Daerah Terpencil 

Alih-alih menjadi solusi. Para siswa justru kehilangan waktu belajarnya. Kebijakan ini tentu harus dievaluasi kembali. Karena hakikatnya akses kepada pendidikan tak boleh dibuat sulit dan berbelit.


Oleh: Rosmiati, S.Si (Tenaga Pendidik)

POJOKOPINI.COM — Sejak pandemi Covid-19 melanda. Seluruh aktivitas kegiatan belajar mengajar dilakukan dari rumah. Belajar dalam jaringan (daring)  menjadi pilihan. Sayangnya, metode ini belum mampu ditempuh oleh seluruh anak negeri. Karena terkendala akses listrik dan jaringan, Serta tak ditopang dengan kekuatan ekonomi masing-masing siswa. 

Pasalnya, belajar daring butuh biaya selangit. Di samping harus punya media komputer, laptop, gawai, ataupun  ponsel pintar. Para siswa juga harus bersiap dengan pulsa paket internet agar dapat terhubung dengan proses pembelajaran. Tentu ini sarat dengan biaya, dan terkesan memberatkan bagi sebagian orangtua siswa. Utamanya bagi pelajar yang tak mampu secara finansial, serta tinggal di daerah terpencil. 

Sarat Kendala

Hasil riset dari INOVASI yang termuat pada laman www.asumsi.com (12/05/2020), Mengungkapkan ada kesenjangan akses yang amat dalam terlihat selama belajar daring ini diterapkan.  Dari 300 orangtua siswa sekolah dasar di 18 Kabupaten dan Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Nusa Tenggara Barat (NTB), Kalimantan Utara, dan Jawa Timur yang diteliti, hanya sekitar 28 persen anak yang sanggup belajar menggunakan media daring. Adapun 66 persen menggunakan buku dan lembar kerja siswa. Sedangkan 6 persen sisanya menyatakan tak ada pembelajaran sama sekali selama siswa diminta belajar dari rumah. Itu artinya, cara ini masih tak efektif. 

Hasil ini kemudian dipertegas lagi dengan adanya fakta siswa mogok belajar di kampung Ili Gai Desa Hokkor NTT yang sudah berlangsung beberapa bulan ini. Berawal dari orangtua siswa yang tak mampu membeli radio sebagai media pembelajaran setelah gawai tak bisa ditempuh, karena terkendala jaringan internet serta ekonomi.  
Anak-anak di pedalaman Papua pun sama, hanya sekitar 46 persen saja yang dapat belajar daring, sedang sisanya masih belum bisa mengakses. Kendala utamanya pun tak jauh berbeda. Rata-rata karena minimnya sinyal, dan tak tersedianya aliran listrik. Kalaupun listrik dan jaringan ada. Gawai atau ponsel yang tak ada (m.cnnindonesia.com, 21/07/2020). 

Begitupula dengan anak-anak di pelosok Kalimantan Utara yang juga sama sekali tak bisa menempuh metode belajar baik melalui daring. TV, radio ataupun cetak (www.niaga.asia, 13/07/2020).

Bak Buah Simalakama

Harus diakui bahwa di beberapa tempat, solusi daring justru semakin menyulitkan anak dari proses belajar. Bahkan tak jarang anak harus bertaruh nyawa demi mendapatkan jaringan internet. Sebagaimana anak-anak di pedalaman Aceh yang harus mendaki bukit demi bisa belajar online (regional.kompas.com, 26/07/2020). 

Terlebih di sana terindera ada faktor kelalaian penguasa dalam mengupayakan kelengkapan di dalamnya. Ya, fakta sekolah yang tak miliki aliran listrik, komputer bahkan jaringan internet, adalah buah dari minimnya perhatian dari petinggi bangsa. Dilansir dari kompas.id (13/07/2020), ada sebanyak 48.331 satuan pendidikan kita yang tak miliki akses listrik dan internet. Sedangkan data dari Kemendes, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, terdapat 433 desa tanpa listrik dan 13.577 desa belum berakses internet (m.bisnis.com, 30/06/2020). Jelas ini amat berpengaruh dengan capaian proses pendidikan di sana. 

Inilah simalakama daring di daerah terpencil. Alih-alih menjadi solusi. Para siswa justru kehilangan waktu belajarnya. Kebijakan ini tentu harus dievaluasi kembali. Karena hakikatnya akses kepada pendidikan tak boleh dibuat sulit dan berbelit. Apalagi sampai membuat anak negeri tak bisa mengaksesnya secara utuh. Harusnya metode/solusi yang ditawarkan tak boleh melenceng dari kemampuan masyarakat. Apalagi sampai memberatkan mereka. 

Itulah mengapa, pandemi lagi-lagi telah membuka tabir sektor kehidupan utamanya pendidikan yang  ternyata kian lemah dan sempoyongan. Akibat faktor pendukungnya tak ada. Setidaknya ada beberapa hal yang patut digaris bawahi dari adanya wabah ini. Pertama, ada ketidakmerataan akses dalam dunia pendidikan kita hari ini. Anak-anak yang tinggal jauh dari pusat pembangunan hak-hak belajar mereka kerap terabaikan. Mulai dari kurangnya tenaga pengajar yang berkualitas serta minimnya sarana dan prasana penunjang dalam pembelajaran.

Berikutnya, kebijakan pembangunan belum sepenuhnya berpihak kepada sektor pendidikan. Terbukti dengan belum terpenuhinya sejumlah sarana dan prasarana pendukung di dunia pendidikan. Sementara dalam masa terakhir ini jor-joran proyek pembangunan  infrastruktur berjalan. Akan tetapi, lagi-lagi semua itu tak menyentuh sektor vital bangsa (baca: pendidikan). Khususnya di daerah tapal batas negeri.  

Hal ini tentu dipicu oleh hitung-hitungan kapitalistik  yang selama ini telah membayang-bayangi paradigma dalam periayahan. Dimana pembangunan tak lagi disesuaikan dengan apa yang dibutuhkan rakyat, melainkan lebih condong pada kepentingan ekonomi dan bisnis. Yang itu hanya menjayakan para kapitalis/pelaku bisnis. Alhasil banyak sektor yang berhubungan dengan kepentingan hajat hidup publik terabaikan. Dan di masa pandemi ini efeknya terasa. 

Sektor pendidikan merupakan lembaga vital yang harus dijaga, agar rodanya tak berhenti berputar meski bagaimanapun situasi dan kondisi di sekitarnya. Ibarat mesin, pendidikan adalah instrumen yang akan terus mencetak lahirnya generasi-generasi unggul sebagai bibit-bibit penerus kehidupan bangsa dan peradaban di masa mendatang. Maka tak sepatutnya ia diabaikan apalagi dibiarkan berhenti total. Wallahu a’lam bishawab.[]

Picture source by Google

Disclaimer: Www.pojokopini.com adalah wadah bagi para penulis Islam untuk berkumpul dan berbagi informasi mengenai beragam hal dan menanggapinya dengan perspektif Islam. Pojokopini.com melakukan seleksi dan berhak menayangkan berbagai kiriman Anda. Tulisan yang dikirim tidak boleh sesuatu yang hoaks, berita kebohongan, hujatan, ujaran kebencian, pornografi dan pornoaksi, SARA, dan menghina kepercayaan/agama/etnisitas pihak lain. Pertanggungjawaban semua konten yang dikirim sepenuhnya ada pada pengirim.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *