Suara Rakyat Diabaikan, Janji Demokrasi Ilusi?

Suara Rakyat Diabaikan, Janji Demokrasi Ilusi?

Inilah ironi, wajah asli kehidupan sistem hari ini yang sudah kadung dipenuhi oleh hasrat kepentingan duniawi. Meski jamaknya perpolitikan demokrasi kerap menggaungkan aspirasi rakyat adalah utama. Nyatanya nihil.


Oleh: Syahidah Muslimah

POJOKOPINI.COM — Pilkada serentak tetap akan digelar, meski sejumlah pihak keberatan. Pasalnya, Sebagian pihak khawatir Pilkada memicu kluster baru penyebaran virus Covid-19, karena menjadi sebab banyak kerumunan. Muhammad Qodari bahkan mengatakan, Pilkada akan menjadi superbig spreader alias bom atom kasus Covid-19 (12/09/2020). 

Sayang, gagap gempita sejumlah pihak yang meminta agar Pilkada ditunda tak dihiraukan penguasa. Sebagaimana  diungkapkan oleh Juru Bicara Kepresidenan, Pilkada tetap akan dilaksanakan demi menjaga hak konstitusi rakyat, hak pilih dan memilih (www.kompas.tv, 21/09/2020). Benarkah?

Sebelumnya, Mahfud MD juga mengungkapkan alasan mengapa Pilkada serentak tahun ini tak bisa ditunda. Karena ini sulit diwujudkan. Penundaan Pilkada dianggap berpotensi mengubah UU, dan itu memakan waktu yang lama. Selain itu, penerbitan Perppu juga perlu persetujuan DPR dan belum tentu disetujui (Makassar.terkini.id, 13/09/2020).  

Baca juga: Bahkan Trump Positif Covid19, masih ingin Pesta Demokasi?

Berbeda dengan Menkopolhukam,  Wakil Ketua Umum DPP Partai Hanura H Djafar Badjeber. Pihaknya justru mengatakan Pilkada sebaiknya ditunda. Pun dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR bersama Mendagri, KPU, Bawaslu, dan DKPP pada 30 Maret 2020 lalu, ada tiga opsi pelaksanaan penundaan Pilkada. Yaitu 9 Desember 2020 (opsi A), tanggal 17 Maret 2021 (opsi B), dan tanggal 29 September 2021 (opsi C). Pihaknya juga mengingatkan agar jangan semata kesehatan Demokrasi yang dipikirkan, keselamatan serta kesehatan rakyat juga harus dalam pertimbangan (www.beritasatu.com, 9/09/2020).

Menurut Ahli Hukum Tata Negara Universitas Sebelas Maret Agus Riwanto, Pilkada 2020 ini erat kaitannya dengan kepentingan dinasti politik. Sebagaimana diketahui,  sejumlah calon kepala daerah yang maju dalam pilkada tahun ini masih memiliki hubungan kekerabatan atau keluarga dengan berbagai tokoh public.

Lebih lanjut, pihaknya juga menyinggung soal ongkos politik yang sudah dialirkan Parpol maupun calon yang maju. Mulai dari biaya mahar dan lain sebagaInya. Tentu ini tak sedikit jumlahnya. Sehingga berat untuk menunda Pilkada. Akan tetapi meski begitu, keputusan berpulang kepada pemerintah (cnnindonesia.com, 08/09/2020).

Payah, mengharap Pilkada akan ditunda bak jauh panggang dari api, begitulah nasib rakyat kini. Karena pada faktanya, pesta demokrasi tetap akan digelar. Sehingga pupuslah sudah harapan rakyat. Janji demokrasi yang pro kepada kepentingan dan suara rakyat, juga Pilkada yang menjadi representasi dari suara dan kepentingan mereka, kini mulai dipertanyakan eksistensinya. 

Baca juga: Demokrasi tak Menghendaki Kemaksiatan Berhenti

Pasalnya, rakyat justru belum menghendaki adanya Pilkada. Namun, tetap saja di laksanakan. untuk kepentingan siapa sebenarnya hajatan ini? faktanya, Organisasi Masyarakat (ormas) seperti PBNU, Muhamadiyah dan lainnya meminta agar Pilkada ini ditunda dulu (ILC, 23/09/2020). 

Harapan rakyat kini sejatinya hanya mendambakan, bagaimana hidup tetap berjalan di tengah beratnya beban kehidupan akibat serangan wabah yang tiada henti. Rakyat butuh santunan dan bantuan. Belum lagi dengan nasib ekonomi menuju ke jurang resesi. Jelas ini akan semakin menamba beban berat bagi kehidupan mereka. Sementara Pilkada, rakyat sudah paham bahwa ini hanya menjadi ajang kontestasi para pemilik modal. 

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Refly Harun, elitisasi dan cukongisasi mewarnai jalannya setiap kontestasi politik di Negeri ini (23/09/2020). Jika sudah demikian, maka masih murnikah perjuangan tersebut untuk aspirasi rakyat semata? Kita menjadi sukar percaya.

Inilah ironi, wajah asli kehidupan sistem hari ini yang sudah kadung dipenuhi oleh hasrat kepentingan duniawi. Meski jamaknya perpolitikan demokrasi kerap menggaungkan aspirasi rakyat adalah utama. Nyatanya nihil. Keselamatan rakyat bahkan nyaris dikorbankan.  Ditambah pada faktanya, perhelatan akbar pesta demokrasi tak mampu memberi perubahan signifikan dalam kehidupan. Yang ada malah rakyat kian bertambah melarat, karena SDA mereka semakin terkuras oleh para pemilik modal. Dan gerbangnya bermula dari pesta demokrasi.  

Publik sejatinya telah mafhum bahwa baik Pemilu maupun Pilkada adalah sarana untuk meraih kekuasaan. banyaknya kepentingan dari para pemilik modal baik dari dalam maupun luar negeri, sebagai sponsor para kandidat untuk mendapatkan fasilitas dan kemudahan akses ijin investasi.

Miris! kelak rakyat akan kembali menderita, keselamatan mereka pun dikorbankan. Zalim nian kondisi hari ini!

Tak heran bila Direktur Social Policy dan Political Studies (Sospol’s) Cecep Sopandi mengatakan, jika Pilkada tetap akan digelar dan kelak benar-benar menimbulkan bencana dalam artian Pilkada menjadi corong baru penyebaran virus Covid-19, sungguh demokrasi telah mencatatkan sejarah buruknya di Negeri ini (telisik.id, 12/09/2020). Inilah fakta periayahan urusan rakyat di dalam sistem demokrasi kapitalis.

Berbeda dengan sistem Islam yang amat memuliakan dan menjunjung tinggi keselamatan nyawa setiap anak Adam. Sistem Islam berpegang teguh pada wahyu Ilahi, akan menutup semua celah yang mengarah pada kebinasaan serta memuliakannya. Sebagaimana firmanNya dalam QS al-Maidah ayat 32 “…Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya…” Sungguh sebuah pesan yang sukar didapat pada tatanan/ideologi manapun di dunia.

Untuk itu, semua problematika yang melanda di peradaban kapitalisme, hanya bisa terselesaikan tatkala kita mau kembali pada syariah Islam yang kaffah. Karena hanya dengannya manusia akan kembali menemukan kemuliaan dalam hidupnya. Berpegang pada aturan manusia hanya akan menyisakan derita juga kecewa yang tiada tara. Sebagaimana yang kita alami saat ini. Wallahu a’lam.[]

Picture source by Google

Disclaimer: Www.pojokopini.com adalah wadah bagi para penulis Islam untuk berkumpul dan berbagi informasi mengenai beragam hal dan menanggapinya dengan perspektif Islam. Pojokopini.com melakukan seleksi dan berhak menayangkan berbagai kiriman Anda. Tulisan yang dikirim tidak boleh sesuatu yang hoaks, berita kebohongan, hujatan, ujaran kebencian, pornografi dan pornoaksi, SARA, dan menghina kepercayaan/agama/etnisitas pihak lain. Pertanggungjawaban semua konten yang dikirim sepenuhnya ada pada pengirim tulisan/penulis, bukan www.pojokopini.com.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *