Sumber Daya Kelautan, Terawat dengan Islam

Sumber Daya Kelautan, Terawat dengan Islam

Dalam Islam, kebutuhan akan makanan, minuman, kesehatan, pendidikan, keamanan, kebersihan lingkungan, berbagai sarana komunikasi, serta fasilitas publik lainnya, adalah tugas Negara untuk mengupayakannya.  Bayangkan, bila hal-hal ini menjadi milik individu? Tidakkah ke-chaos-an yang terjadi? Kecemburuan sosial, ketidakadilan, kesenjangan, bahkan bisa berujung pada konflik di tengah kehidupan. 


Oleh: Rosmiati, S.Si

POJOKOPINI.COM — Wajah asli Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law seolah tiada habisnya terungkap. Agaknya tak hanya menjadi mimpi buruk bagi komponen makhluk di daratan. Sektor lautan pun disapunya. Belum lama ini Organisasi Internasional Maritim Local Government Network (LGN) mengadakan webinar yang bertajuk, “RUU Omnibus Law: Peluang dan Tantangan Pada Sektor Perikanan”  guna memberi sumbangan saran kepada pemerintah dan wakil rakyat terkait masalah kelautan dan perikanan dalam pusaran RUU Omnibus Law. Karena Hadirnya RUU baru ini ditengarai mengancam keanekaragaman hayati sektor kelautan dan perikanan (Telisik.id, 22/05/2020).

Omnibus Law menyederhanakan banyak undang-undang. Yang mana di dalamnya sarat dengan spirit implifikasi, pemangkasan hukum, dan kemudahan-kemudahan untuk mengekstraksi sumber daya alam menjadi sumber daya ekonomi. Yang pada akhirnya, keanekeragaman hayati biota laut akan ikut semakin tergerus. Bagus, bila untuk kepentingan rakyat tapi kalau bukan? Mengingat kelak pasca UU ini benar-benar dijalankan, tak ada lagi istilah nelayan kecil dan nelayan besar. Secara hukum mereka telah sejajar. Meski pada faktanya, bila ditinjau dari cara/metode menangkap ikan keduanya amat berbeda. 

Tidak hanya itu, UU ini juga diduga akan memandulkan peran daerah dimana daerah tidak lagi memiliki kewenangan untuk mengoptimalkan sumber daya kelautannya. Karena semua telah menjadi kewenangan pusat. Jika begitu, daerah akan bersikap masa bodoh dengan sejumlah kerusakan lingkungan yang terjadi di wilayah otonominya, karena  telah beralihnya wewenang ke pusat. Imbasnya, rakyat kecil yang menggantungkan hidup pada sektor ini akan menjadi pihak yang paling terdampak. Karena akan banyak kebijakan baru dan pemain baru yang berburu hasil laut baik penduduk lokal maupun mancanegara. Ditambah, spirit Omnibus Law menurut pakar memang kental dengan kepentingan ekonomi jauh dari prinsip keadilan sosial dan kesejahteraan (kompas.com, 6/03/2020). Mengapa semua ini bisa terjadi?

Buah Kapitalisasi 

Kebijakan demi kebijakan yang lahir hari ini sukar dibantah bahwa ini adalah buah dari penerapan sistem kapitalisme yang telah lama diadopsi dan dianggap biasa. Padahal impact buruknya bagi segenap komponen bangsa begitu kuat terasa.

Sejak awal sistem kapitalisme telah mengonfirmasi bahwa hadirnya hanya untuk memfasilitasi kalangan kaum pemodal saja. Maka wajar, bila pancaran aturan/kebijakan yang lahir di atasnya selalu memuaskan hati para kalangan borjuis semata. Bukan pada kaum proletar yang papa. Saking besarnya syahwat mengejar kepuasaan materi,  sistem ini mampu menyulap harta milik publik menjadi milik pribadi. 

Birokrasi yang inkosistensi dalam menegakan aturanpun seolah ikut memuluskan niatnya, terbukti dengan mudahnya hukum perundang-undangan diubah sesuai kehendak para pemodal. Kondisi semakin tak tertolong ketika, sistem ini tidak punya aturan jelas dan baku soal harta kepemilikan. Baik harta milik individu, Negara dan umum. Semuanya abu-abu bahkan  semua dipukul rata. Siapa yang bermodal banyak, ia boleh menguasai dan memilikinya. Meski itu berkaitan dengan kemaslahatan hidup orang banyak. Lantas, apa yang harus kita dilakukan kini?

Islam Punya Solusi

Berbeda dengan sistem yang diwasiatkan Nabi Saw. Aturan perundangan-undangan dalam Islam tidak dapat diubah sesuka hati, apalagi mengikut pendapat hawa nafsu setiap individu. Aturan di dalam Islam sejak awal disusun oleh Zat yang menciptakan  langit dan bumi beserta seluruh isi di dalamnya. Sedikitpun tak ada yang melenceng darinya. 

Kalaupun ada penambahan hukum, maka tidak sembarang dilakukan. Melainkan butuh proses yang ketat, dan dilakukan oleh ahlinya, dengan mengedepankan sikap kehati-hatian. Dan tidak ada kepentingan lain, selain untuk kemaslatan umat dan agama. Misal, munculnya temuan baru yangmana umat butuh kejelasan terkait hukum dan lain-lain. Maka dalam kondisi ini, para ulama (mujtahid) dibolehkan untuk mengeluarkan hukum atasnya. 

 Tidak sampai di situ, sejak awal Islam telah mempunyai sederet aturan dan ketentuan pakem, bahwa sektor kelautan berikut komponen biotik dan abiotik di dalamnya, adalah milik umum dimana haram hukumnya diprivatisasi atau dikuasai oleh segelintir orang. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Saw, “Manusia berserikat dalam tiga hal: air, padang, dan api” (HR. Abu Dawud, Ibnu Majah, Ahmad dan al-Baihaqi). 

Komponen air pada hadis di atas mencakup, sungai, laut, pantai, dan danau. Dimana kesemuanya itu adalah harta milik umum. Semua individu dimungkinkan untuk memanfaatkan sumber daya tersebut baik secara langsung atau melalui pengaturan Negara. Sektor-sektor ini terlarang untuk dikuasai oleh orang-perorang.

Islam melarang privatisasi harta milik bersama rakyat, karena dapat berpeluang menciptakan kekacaun di tengah kehidupan masyarakat. Dimana sebagian masyarakat akan kesulitan memenuhi kebutuhan hidup. Sedang di dalam Islam, kebutuhan akan makanan, minuman, kesehatan, pendidikan, keamanan, kebersihan lingkungan, berbagai sarana komunikasi, serta fasilitas publik lainnya, adalah tugas Negara untuk mengupayakannya.  Bayangkan, bila hal-hal ini menjadi milik individu? Tidakkah ke-chaos-an yang terjadi? Kecemburuan sosial, ketidakadilan, kesenjangan, bahkan bisa berujung pada konflik di tengah kehidupan. 

Rasul Saw bersabda, “ Siapa dari kalian yang bangun pagi, dia sehat badannya, aman pada minumannya, punya makanan untuk harinya, maka seakan dia telah diberi dunia” (HR. al-Bukhari, at-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan al-Baihaqi). 

Karena itulah, Islam mengharamkan Individu menguasai harta milik bersama. Lain halnya dengan sesuatu yang memang masuk dalam kepemilikan pribadi. Seperti, warisan, kontra atas tenaga dan jasa, hukum-hukum berburu, syirkah (perseroan) dan masih banyak lagi. Dimana ini boleh dikuasasi secara pribadi. 

Namun, kekayaan alam yang nilainya tiada terkira, haram dikuasai oleh segelintir orang/individu. Hal ini dikuatkan dengan hadis Nabi Saw yang diriwayatkan oleh Imam at-Tirmidzi dari Abyadh bin Hamal:
 “Bahwa dia pernah menghadap Rasulullah Saw dan meminta tambang garam. Lalu beliau memberikannya tambang itu kepada dia. Ketika ia hendak pergi, seseorang dari majelis berkata, “Tahukah Anda apa yang Anda berikan? Tidak lain Anda memberikan kepada dia sesuatu laksana air yang terus mengalir.”Ia (perawi) berkata, “Lalu beliau menarik kembali tambang itu dari dia.” (HR. at-Tirmidzi).

Amat berbeda dengan paradigma di dalam sistem kapitalisme hari ini yang dengan mudahnya mengalihkan kepemilikan umum menjadi kepemilikan Negara dan Individu.

Begitupula perihal sumber daya di sektor kelautan dan perikanan yang hari ini tengah dikhawatirkan akan terancam. Sungguh tidak akan terjadi bila di atur dengan aturan Ilahi. Karena dalil syara’ telah menegaskan bahwa kesemuanya itu, adalah milik bersama rakyat dan peruntukannya benar-benar untuk membiayai pos-pos kebutuhan mereka. Maka pengelolaannya harus memperhatikan prinsip-prinsip kesejahteraan mereka pula. 

Islam juga melarang keras pengelolaan hasil alam tanpa memperhatikan dampak sekitarnya. Sebagaimana firman Allah Swt dalam surah al-Baqarah ayat 11, “ … Janganlah berbuat kerusakan di bumi!

Maka sumber daya kelautan berikut komponen di dalamnya betul-betul terawat di dalam Islam. Tak hanya sektor kelautan dan perikanan, sektor lainpun menemui keamanan dan kenyamanannya. Karena diatur dengan aturan Zat yang menciptakannya. Wallahu a’lam bishshawab.[]

Ilustrasi: Bing.com

Disclaimer: Www.pojokopini.com adalah wadah bagi para penulis Islam untuk berkumpul dan berbagi informasi mengenai beragam hal dan menanggapinya dengan perspektif Islam. Pojokopini.com melakukan seleksi dan berhak menayangkan berbagai kiriman Anda. Tulisan yang dikirim tidak boleh sesuatu yang hoaks, berita kebohongan, hujatan, ujaran kebencian, pornografi dan pornoaksi, SARA, dan menghina kepercayaan/agama/etnisitas pihak lain. Pertanggungjawaban semua konten yang dikirim sepenuhnya ada pada pengirim.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *