Surat Bebas Corona Jadi Syarat Mudik, Efektifkah?

Surat Bebas Corona Jadi Syarat Mudik, Efektifkah?

Oleh : Wina Amirah

Penyebaran pandemik corona kian mengkhawatirkan, pertambahan jumlah pasien positif pun semakin tak terkendali, akan tetapi perilaku masyarakat yang seolah tak peduli dan bahkan masih tak percaya dengan kondisi ini semakin tetap memperburuk situasi. Maka, tidak heran mereka masih melakukan aktivitas di tempat ramai bahkan tanpa masker sekalipun.

Tiada cara untuk menghentikan penyebaran pandemik selain membatasi interaksi antar masyarakat. Tentu, peran penguasa sangatlah dibutuhkan dalam menetapkan kebijakan tersebut. Di awali dengan kebijakan social distancing sampai psbb pun tak ada bedanya, masyarakat masih tidak mengindahkan kebijakan tersebut. Sementara, penguasa tidak tegas menindak masyarakat yang melanggar. Sebenarnya, jika penguasa memiliki ketegasan dalam menerapkan kebijakan dan memenuhi kebutuhan rakyat agar tak gelisah memikirkan kebutuhan hidup selama di rumah aja, maka pastilah pandemik ini akan segera berakhir.

Salah satu kebijakan penguasa yang diumumkan kepada masyarakat adalah pelarangan mudik bagi masyarakat yang ingin kembali berlebaran di kampung halamannya. Tidak dapat dipungkiri bahwa penyebab virus ini semakin merajalela disebabkan karena mobilisasi masyarakat yang keluar masuk pada daerah terkategori zona merah covid-19.

Penguasa sempat melarang dan menutup pengoperasian alat transportasi umum baik darat, laut maupun udara, bahkan mengancam akan memberikan sanksi bagi para pegawai negeri sipil yang bersikeras untuk mudik. Tentu, hal ini merupakan kebijakan yang sangat baik demi memutus mata rantai penyebaran corona. Dikutip dari keterangan resmi kemenpan rb, senin (13/4/2020), larangan tersebut tercantum dalam surat edaran menteri panrb no. 46 tahun 2020 tentang pembatasan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik dan/atau cuti bagi asn dalam upaya pencegahan covid-19. Sebelumnya, pemerintah mengeluarkan kebijakan larangan mudik yang berlaku mulai jumat, 24 april 2020. Kebijakan itu untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona. “larangan mudik ini berlaku efektif terhitung sejak hari jumat, tanggal 24 april 2020,” kata menhub ad interim luhut binsar pandjaitan dalam video conference, selasa (21/4). Detik.com (23/04/2020)

Sayangnya, kebijakan tersebut tidak berlangsung lama, karena saat ini penguasa justru telah membuka kembali pengoperasian transportasi darat, udara dan laut. Tentu bukan tanpa alasan, mengingat akibat pandemik ini negara juga mengalami masalah ekonomi. Sehingga, jalan tersebut adalah solusi yang dipilih oleh penguasa untuk mengupayakan penstabilan kondisi ekonomi negeri ini.

Pemberian izin mudik kepada masyarakat bukan tanpa syarat, dimana masyarakat yang ingin mudik ke kampung halaman harus mengantongi surat bebas corona agar lebih memastikan bahwa mereka tidak membawa pulang virus kepada keluarga di kampung halaman. Sungguh bukanlah syarat yang berat bagi masyarakat yang sangat ingin mudik dan berlebaran di kampung halamannya. Namun, tidak dipungkiri bahwa biaya untuk tes kesehatan tersebut bukanlah biaya yang sedikit bagi masyarakat yang juga menjadi korban terdampak pandemik corona ini.

Sehingga, banyak oknum tertentu yang memanfaatkan pengadaan surat bebas corona dengan harga yang murah tanpa jalur tes yang seharusnya dilakukan oleh pemudik. Seperti terjadi di bali baru baru ini, empat pelaku pemalsuan surat bebas corona diringkus oleh pihak kepolisian. Para pelaku sudah menjual beberapa lembar surat keterangan sehat palsu seharga rp 50-300 ribu. Mereka menjual surat keterangan bebas corona palsu setelah terbitnya surat edaran (se) tentang pengecualian orang yang diperbolehkan melakukan perjalanan. Pelaku yang bernama ivan dan roni mengaku telah menjual 5 lembar surat palsu. Keduanya mengaku mendapat surat palsu tersebut dengan membeli dari pelaku widodo seharga rp 25.000. Sementara itu, pelaku widodo mengakui mendapatkan blangko surat kesehatan dengan cara dapat memungut di depan minimarket di gilimanuk. Dia lalu memfotokopi bersama putu endra ariawan dan berhasil menjual 10 lembar surat palsu seharga rp 50 ribu per lembar. Detiknews.com (15/05/2020)

Sungguh miris, kebijakan yang membawa bencana bagi masyarakat. Banyak pemudik yang membeli surat palsu tersebut saat ini telah sampai ke kampung halamannya, tidak menutup kemungkinan mereka benar membawa virus kepada keluarganya dan bisa dibayangkan berapa besar ledakan pasien positif yang akan terjadi beberapa hari kedepan, dan para tenaga kesehatan masih akan terus berjuang untuk merawat pasien corona. Walau tak sedikit nyawa mereka berjatuhan bagai daun yang berguguran, merekalah pahlawan covid-19 yang tidak mendapatkan perhatian oleh penguasa. Bahkan hanya dengan kebijakan boleh mudik pun sudah sangat mendzolimi para tenaga kesehatan.

Inilah buah dari sistem kapitalisme yang sangat buruk pengaturan dan penerapannya. Alih-alih melindungi rakyat dari corona, justru malah membuat kebijakan yang lebik bertitik tolak hanya pada pengembangan dan perbaikan ekonomi semata, sementara keselamatan rakyat dikesampingkan dan rakyat menjadi korbannya.

Pada akhirnya masyarakat hanya berjuang dan berusaha sendiri melawan pandemik ini dan juga bertahan
hidup di tengah himpitan ekonomi yang teramat sangat menyesakkan. Kebijakan mudik dengan syarat surat bebas corona yang dimiliki pemudik, tidak menjamin pemudik bebas dan bersih dari virus. Hal ini karena pemudik masih menempuh perjalanan yang membuat jarak para pemudik sangat dekat bahkan berdesa-desakkan. Sungguh miris dan sadis kebijakan penguasa dalam sistem kapitalisme yang mengabaikan kewajibannya sebagai pelayan rakyat.

Kebijakan yang dilakukan dalam sistem islam sangat jauh berbeda dengan sistem kapitalisme. Dalam islam setiap kebijakan yang diterapkan pasti hanyalah mempertimbangkan kesejahteraan dan kepentingan rakyat. Dan tidak membuat kebijakan yang menyengsarakan rakyat apalagi sampai berpihak pada para pemilik modal. Pun dalam penanganan wabah, penguasa dalam sistem islam pasti akan berpatokan pada syariat. Sebagaimana sabda Rasulullah saw.

“Jika kalian mendengar wabah melanda suatu negeri. Maka, jangan kalian memasukinya. Dan jika kalian berada didaerah itu janganlah kalian keluar untuk lari darinya”
(HR. Bukhari & Muslim).

Maka kebijakan boleh mudik atau keluar masuk dalam wilayah terkategori zona merah covid-19 dengan syarat surat bebas corona, tidak akan dilakukan dalam sistem islam. Hal ini karena akan memicu penyebaran Covid-19 yang semakin meluas. Wallahu’alam bishowwab.[]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *