Syarikat Islam (SI) Bima dan Perlawanan terhadap Kolonialisme Belanda

Syarikat Islam (SI) Bima dan Perlawanan terhadap Kolonialisme Belanda

Meskipun terus berada di bawah tekanan penjajahan Pemerintah Kolonial Belanda, namun rakyat Bima terus melawan. Pada tahun 1920, berdirilah gerakan Syarikat Islam (SI) Cabang Bima.


Oleh: Faisal Mawa’ataho

POJOKOPINI.COM — Kesultanan Bima merupakan salah satu kesultanan Islam paling penting di Indonesia timur. Sejak awal pendiriannya Kesultanan Bima telah menjadi institusi politik yang secara dialektis menerapkan Syariah Islam dengan hukum adat sekaligus. Menyajikan harmoni yang indah antara warisan leluhur dengan hukum Sang Pencipta. Adat bersendi syara’, syara’ bersendi kitabullah. Hukum adat memang tetap dipertahankan selama tidak bertentangan dengan syariah.

Namun harmony antara Syariah Islam dengan hukum adat itu mulai terganggu sejak VOC (Belanda) berhasil memenangkan perang Makassar dan mengikat Sultan Hasanuddin beserta Kesultanan Gowa- Tallo yang dipimpinnya dalam Perjanjian Bongaya (1667). Secara otomatis, Kesultanan Bima yang merupakan salah satu mitra Kesultanan Gowa-Tallo di Pulau Sumbawa harus turut merasakan konsekwensi dari Perjanjian Bongaya. Kolonilisme Belanda akhirnya mulai menelusup ke dalam sendi-sendi pemerintahan Kesultanan Bima sedikit demi sedikit.

Ketika Kerajaan Protestan Belanda mengambil alih VOC dan seluruh daerah yang dikuasainya, sejak tahun 1906 cengkeraman kolonialisme Belanda semakin erat dengan diwajibkannya pajak per kepala, beelasting (Bima-Dompu: Bea Tuta). Bahkan dua tahun setelah itu, kelicikan lobi politik Belanda akhirnya berhasil membuat sultan Bima menandatangani kontrak politik yang menyatakan bahwa Kesultanan Bima adalah bagian integral dari Kerajaan Belanda.

Pada tahun 1908 pula cengkeraman kolonialisme atas Dana Mbojo menjadi lebih mematikan. Pemerintah kolonial Belanda membubarkan lembaga Mahkamah Syari’ah yang merupakan struktur Kesultanan Bima yang berfungsi untuk melaksanakan penerapan hukum Islam sebagai hukum positif yang berlaku dalam Kesultanan Bima. Roda penerapan syariah pun tiba-tiba menjadi oleng seketika. Untungnya, sultan dan perdana menteri melakukan siasat kecil untuk menyelamatkan eksistensi struktural Mahkamah Syari’ah. Penerapan Syariah Islam berhasil diselamatkan meskipun kondisinya tidak lagi sempurna seperti sedia kala.

Meskipun tanpa dukungan pemimpinya sendiri, sebagian rakyat Bima pun melakukan perlawanan terhadap kebijakan penjajah ini. Terjadilah Perang Ngali (1908-1909), Perang Kala (1909-1910), dan Perang Dena (1910) sebagai efek dari reaksi keras desa-desa itu menentang bea tuta.

Meskipun terus berada di bawah tekanan penjajahan Pemerintah Kolonial Belanda, namun rakyat Bima terus melawan. Pada tahun 1920, berdirilah gerakan Syarikat Islam (SI) Cabang Bima. SI Cabang Bima diinisiasi oleh HM. Tahir, ulama asal Banjarmasin dan dipimpin oleh Syaikh Muhammad bin Mansyur. Beliau adalah putera dari Syaikh Mansyur bin Abdul Ghani yang berasal dari Kesultanan Dompu, saudara kembar Kesultanan Bima. Syaikh Mansyur bin Abdul Ghani adalah keturunan dari Syaikh Abdul Ghani Bima Al-Jawi, seorang ulama’ ahli hadis yang menetap di Makkah. Syaikh Abdul Ghani dan keturunannya di Bima dan Dompu digelari Ruma Sehe (Tuan Syaikh) sehingga Partai SI disebut sebagai Partai Ruma Sehe.

Wibawa Ruma Sehe dengan cepat mendongkrak popularitas SI di Bima. Beliau adalah ibarat magnet bagi masyarakat Bima untuk mendukung pergerakan SI. Salah satu misi utama SI saat itu penghapusan kerja paksa dan beelasting. Hal mana yang sangat bertentangan dengan kepentingan kolonialisme Belanda. Sultan M. Salahuddin (1915-1951) yang berkuasa waktu itu pun diam-diam mendukung gerakan SI.

Pejabat controluer Belanda di Bima akhirnya menyadari bahwa kehadiran SI adalah ancaman bagi penjajahan Belanda di Kesultanan Bima. Ia kemudian membujuk Sultan M. Salahuddin untuk membubarkan gerakan SI. Setelah berkali kali dibujuk akhirnya pada tahun 1923, sultan membubarkan SI Cabang Bima. Seluruh oknum pejabat dan pegawai kesultanan yang terlibat sebagai anggota maupun pengurus SI akhirnya dipecat.

Meskipun sultan telah mengeluarkan keputusan pembubaran SI di Kesultanan Bima, namun para pengurusnya tidak kehabisan akal. Mereka melanjutkan gerakannya di bawah tanah dengan mendirikan perkumpulan dagang “Setia Utama.” Toko milik perkumpulan dagang ini bermunculan di hampir seluruh wilayah Kesultanan Bima yaitu di Bima, Ra’ba, Sila, Tente, dan Sape.

Usaha dagang perkumpulan Setia Utama berkembang pesat. Mereka menyisihkan keuntungan usaha untuk kegiatan sosal. Kemajuan ekonomi yang dialami oleh para ex anggota SI rupanya dipantau terus oleh Pemerintah Kolonial Belanda. SI dianggap belum mati dan tetap menjadi ancaman laten bagi eksistensi penjajahan Belanda di Tanah Bima. Kemajuan ekonomi dapat menjadi pemicu munculnya kembali SI sebagai gerakan politik yang berbahaya bagi penjajahan Belanda.

Belanda kemudian mencari cara untuk kembali menghancurkan sisa-sisa kekuatan SI Bima. Caranya dengan melakukan adu domba di antara anak bangsa. Belanda kemudian menghasut dan menekan seluruh pedagang berkebangsaan asing di Kesultanan Bima yang merupakan saingan usaha Setia Utama untuk memboikot usaha dagang Setia Utama. Akibatnya lambat laun usaha dagang perkumpulan Setia Utama bangkrut dan gulung tikar.

Kehadiran Syarikat Islam di Kesultanan Bima, meskipun sangat singkat, namun telah memberikan warna baru dalam perjuangan melawan kolonialisme Belanda. Kematian SI kemudian disusul dengan munculnya berbagai gerakan politik dan keagamaan baru di Kesultanan Bima. Gerakan-gerakan ini kemudian melanjutkan perlawanan intelektual dan ekonomi yang telah dirintis oleh SI.[]

Picture source by Google

Disclaimer: Www.pojokopini.com adalah wadah bagi para penulis Islam untuk berkumpul dan berbagi informasi mengenai beragam hal dan menanggapinya dengan perspektif Islam. Pojokopini.com melakukan seleksi dan berhak menayangkan berbagai kiriman Anda. Tulisan yang dikirim tidak boleh sesuatu yang hoaks, berita kebohongan, hujatan, ujaran kebencian, pornografi dan pornoaksi, SARA, dan menghina kepercayaan/agama/etnisitas pihak lain. Pertanggungjawaban semua konten yang dikirim sepenuhnya ada pada pengirim.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *