Tanpa Lockdown, Social Distancing Hanya Kebijakan Setengah Hati

Tanpa Lockdown, Social Distancing Hanya Kebijakan Setengah Hati

Oleh : Raihanatur Radhwa (Ibu Rumah Tangga)

WWW.POJOKOPINI.COM — Total yang meninggal 55 orang per Selasa, 22 Maret 2020. Pasien yang positif penderita COVID-19 berjumlah 686 orang. Terus bertambah. Diperkirakan setelah rapid tes, jumlah ini akan melonjak mengingat penderita yang selama ini belum terdeteksi akan ketahuan. Sebaran pasien juga meluas meliputi 24 provinsi. Ibukota DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur menempati urutan teratas banyaknya pasien terkonfirmasi positif COVID-19 (tirto.id, 24/03/2020).

Sejak Senin, tanggal 16 Maret 2020 lalu, Pemerintah DKI Jakarta mengumumkan aktivitas belajar mengajar di sekolah ditiadakan. Murid diminta belajar di rumah. Kebijakan ini disusul provinsi-provinsi lain hari berikutnya. Kebijakan work from home juga mulai diambil oleh Kementerian ESDM mulai hari Senin, 16 Maret 2020. Menyusul kementerian dan lembaga lain hari kemudian.

Berbeda dengan ASN, karyawan swasta masih banyak yang tetap beroperasi meskipun telah ada himbauan social distancing dari Pemerintah pasca merebaknya wabah corona di Indonesia. Kecemasan pegawai tertular virus yang cepat penyebarannya itu tak dihiraukan oleh manajemen perusahaan. Tentu saja bagi perusahaan akan berhitung untung rugi apabila meminta pekerja untuk tidak ngantor. Produktifitas jelas menurun. Begitu pula di sisi karyawan kekhawatiran tidak digaji memaksa tetap berangkat mengalahkan rasa was-was terhadap wabah corona (cnnindonesia.com, 23/03/2020).

Pelambatan ekonomi dan berkurangnya aktifitas membuat berbagai sektor informal kelimpungan. Warung, ojek online, pedagang mengeluh dilema. Tidak bekerja darimana akan mencari nafkah. Tetap bekerja khawatir tertular atau menularkan kepada orang lain. Meskipun nampak sehat belum ada yang memastikan bahwa seseorang tak terinfeksi corona karena sistem imun yang baik.

Kebijakan Pemerintah tidak menerapkan lockdown, namun memilih social distancing dipertanyakan publik. Tim Pakar Gugus Tugas Penanganan COVID-19, Prof. Wiku Adisasmito menyebut Indonesia belum memilih opsi lockdown secara nasional karena akan berdampak secara ekonomi mengingat saat ini masih banyak warga yang mengandalkan upah harian. Membatasi wilayah atau daerah dan memiliki implikasi ekonomi, sosial, dan keamanan, tambahnya (news.detik.com, 18/03/2020).

Begitu dalamnya sistem kapitalisme telah mencengkeram negara. Perekonomian menjadi pilar utama mengalahkan keselamatan nyawa. Alasan ekonomi memang telah mengemuka sejak Pemerintah tetap membuka akses masuk untuk pendatang dari luar negeri saat munculnya wabah corona di Wuhan, China. Bahkan ketika virus corona sudah ditemukan di Singapura, kebijakan Pemerintah Indonesia masih melonggarkan kunjungan wisata ke berbagai destinasi.

Namun, bagaimana dengan pendapat pakar kesehatan? Pengurus Besar Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (PB PAPDI) meminta Ikatan Dokter Indonesia (IDI) merekomendasikan kepada pemerintah untuk melakukan karantina wilayah di daerah yang telah terjangkit Covid-19. Selain PB PAPDI, organisasi yang mengeluarkan pernyataan serupa adalah Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI), Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), Ikatan Ahli Urologi Indonesia (IAUI), Laboratorium Eijkman, RS Cipto Mangunkusumo, RSUP Persahabatan, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, dan Wecare.id. Tindakan karantina wilayah atau lockdown dinilai penting secara medis untuk meningkatkan kecepatan dalam membatasi penyebaran Covid-19 (tirto.id, 20/03/2020).

Datangnya serangan wabah corona membuka bobroknya negara kapitalis. Pertumbuhan ekonomi yang dikejar melahirkan kekuatan semu suatu negara. Kebutuhan lockdown, setidaknya karantina wilayah, menguji kokohnya pilar suatu negara dalam hal ketahanan pangan, keamanan, kedaulatan dan struktur ekonomi serta keuangan negara. Ketidaksiapan karantina dengan alasan banyak masyarakat yang berpenghasilan harian mengungkap masih banyaknya masyarakat yang rentan miskin, dengan indikator tidak bisa bertahan dalam dua minggu saja apabila kegiatan ekonomi dihentikan sementara.

Gagalnya gagasan karantina wilayah DKI Jakarta sebagai episentrum wabah corona di Indonesia dengan alasan kebijakan lockdown hanya boleh diambil oleh Pemerintah Pusat menuai banyak kritik. Penggagalan ini dinilai banyak pihak sebagai kebijakan yang tak etis, bernuansa politis di tengah kebutuhan mendesak menghadapi wabah agar tak meluas. Kekhawatiran apabila DKI Jakarta dikarantina akan memperburuk ekonomi membuktikan bahwa perekonomian Indonesia masih berpusat di ibukota.

Dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 2018 dijelaskan mengenai tanggung jawab Pemerintah apabila diberlakukan karantina baik rumah maupun karantina wilayah. Pemerintah berkewajiban memenuhi hak dasar di antaranya kebutuhan pangan. “Secara konten seharusnya sudah diterapkan UU ini. Kalau diberlakukan, orang-orang di rumah atau wilayah itu tidak boleh keluar, tapi kebutuhan dasarnya dijamin oleh pemerintah,” kata Haris Azhar, Direktur Eksekutif Lokataru kepada reporter Tirto, Kamis (19/3/2020).

Menanggapi kemungkinan lockdown, Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan keterangan. “Masalahnya bukan uang tapi SDM untuk logistic delivery, bagaimana menyampaikan kepada mereka supaya bisa mendapatkan kebutuhan pokok. Ini jadi pusat perhatian dari gugus tugas,” ujar dia ketika melakukan video conference di Jakarta, Rabu (18/3/2020), sebagaimana dikutip dari Kompas.com. Pernyataan Menteri Keuangan ini dinilai janggal. Bukankah SDM Indonesia dapat dikatakan melimpah. Bahkan angka pengangguran juga banyak. Tugas delivery kebutuhan pokok juga bukan tugas yag membutuhkan keahlian. Pernyataan tersebut hanya makin menampakan keengganan Pemerintah melayani rakyat bahkan di saat wabah melanda.

Demikianlah kebijakan yang setengah hati menghadapi wabah corona, membuktikan bahwa ideologi kapitalisme telah membuat hilangnya empati penguasa kepada rakyat. Demi angka pertumbuhan dan menjaga perekonomian kesehatan dan keselamatan rakyat digadaikan. Padahal Allah telah memberi petunjuk yang jelas melalui sabda Rasul :
Hadits Shahih Riwayat Bukhari dan Muslim.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّاعُونُ آيَةُ الرِّجْز ابْتَلَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِ نَاسًا مِنْ عِبَادِهِ فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ فَلَا تَدْخُلُوا عَلَيْهِ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَفِرُّوا مِنْهُ

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Tha’un (wabah penyakit menular) adalah suatu peringatan dari Allah Subhanahu Wa Ta’ala untuk menguji hamba-hamba-Nya dari kalangan manusia. Maka apabila kamu mendengar penyakit itu berjangkit di suatu negeri, janganlah kamu masuk ke negeri itu. Dan apabila wabah itu berjangkit di negeri tempat kamu berada, jangan pula kamu lari daripadanya.” (HR Bukhari dan Muslim dari Usamah bin Zaid).

Jelas melalui hadis ini bahwa Islam menuntun agar saat terjadi wabah, lokasi tersebut harus dikarantina terlebih dahulu. Masyarakat dalam lokasi wabah diminta bersabar dan tetap dilayani kebutuhan pokoknya sebagai tanggung jawab negara. Sembari penelitian mencari obat dan solusi menghentikan wabah terus dilakukan. Hingga wabah terselesaikan maka karantina akan dibuka. Demikian wabah yang pernah terjadi di Syam saat Khalifah Umar berkuasa dapat dipecahkan.[]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *