Tarif BPJS Kesehatan Batal Naik, Tasyakur atau Tafakur?

Tarif BPJS Kesehatan Batal Naik, Tasyakur atau Tafakur?

Pihak yang lebih kuat akan menindih yang lemah. Begitu terus secara bergantian. Karena masing-masing pihak akan berusaha survive dalam sistem kesehatan ala asuransi ini. Maka sudah tepat jika ada yang menyebut ini era ‘Tsunami Sistem Kesehatan Indonesia’. Jadi sepertinya, inilah saatnya kita bertafakur.


Oleh: Ummu Afkar (Lingkar Studi Perempuan dan Peradaban)

POJOKOPINI.COM — Defisit masih membayang, namun tarif BPJS Kesehatan batal naik. Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permintaan Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI) untuk uji materi Perpres Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan. Perpres ini dinyatakan tidak berlaku. Konsekuensinya tarif BPJS Kesehatan kembali seperti sediakala. Menurut MA, jaminan kesehatan merupakan hak asasi manusia dan hak rakyat sesuai Undang-Undang Dasar. Kewajiban negara mewujudkannya, yakni dengan merealisasikan alokasi lima persen APBN untuk kesehatan.

Defisit BPJS Kesehatan, Cycle of Fear

Banyak pengamat saat ini kasak kusuk urun bicara menelaah penyebab defisit BPJS Kesehatan. Bila dicermati bentuk lembaganya, BPJS kesehatan ini antik. Kalau dibilang bukan asuransi, tapi memang BPJS Kesehatan mengutip premi dari peserta. Meskipun ada premi yang dibayar oleh pemerintah. Namun jika dinilai sebagai asuransi, menurut Kepala Departemen Investasi Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) Iwan Pasila, maka batasan kepesertaan dan cakupan penyakit yang dilayani termasuk sangat berani. Mungkin tidak ada asuransi di dunia yang bisa kalahkan BPJS Kesehatan untuk luasan jaminannya. Menurut Ketua Bidang Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar, biasanya di atas 70 tahun sudah sulit menjadi nasabah perusahaan asuransi swasta.

Imbas dari over kapasitas plus premi yang jauh di bawah asuransi swasta ini, BPJS Kesehatan tentu saja akan kewalahan menalangi pembiayaan kesehatan. Khususnya klaim layanan rumah sakit. Sistem kapitalisme yang melingkupi dunia saat ini termasuk bidang kesehatan, menjadikan kualitas pelayanan ditentukan oleh harga.

Jika besaran premi rendah tapi ingin memberikan layanan kesehatan prima untuk masyarakat, sama saja mencekik leher rumah sakit. Namun mencukupi biaya layanan rumah sakit dengan hitungan fee for service tentu saja akan melangitkan premi. Ini menekan masyarakat umum, swasta serta pemerintah pusat dan daerah. Atau alternatif lain. Dengan pola premi tidak naik, kemudian pembayaran rumah sakit sesuai layanan, tetapi direksi dan pekerja BPJS Kesehatan menjadi pekerja sosial yang tidak mendapat gaji atau tunjangan apapun. Mau?

Jadi dalam bahasa lain, keberlangsungan BPJS Kesehatan dengan Jaminan Kesehatan Nasionalnya hanya akan mengekalkan cycle of fear. Lebih parah dari memakan buah simalakama, yang pilihannya mati bapak atau mati ibu. Ini yang akan terjadi adalah saling memangsa antara masyarakat, pemerintah, rumah sakit, dan BPJS Kesehatan sendiri. Pihak yang lebih kuat akan menindih yang lemah. Begitu terus secara bergantian. Karena masing-masing pihak akan berusaha survive dalam sistem kesehatan ala asuransi ini. Maka sudah tepat jika ada yang menyebut ini era ‘Tsunami Sistem Kesehatan Indonesia’. Jadi sepertinya, inilah saatnya kita bertafakur.

Paradigma Pembiayaan Kesehatan

Pada dasarnya semua negara mempunyai paradigma yang sama bahwa seluruh warga negara harus memiliki akses ke layanan kesehatan. Karena memang kesehatan merupakan salah satu faktor penentu kualitas Human Development Index yang menentukan tingkat kemajuan suatu negara. Hanya saja, cara mewujudkannya berbeda-beda.

Saat ini WHO dan Bank Dunia mengontrol penerapan universal health coverage (cakupan layanan kesehatan bagi seluruh rakyat) di setiap negara. Sebagian besar negara yang ada di dunia sekarang memberlakukan sistem asuransi kesehatan wajib dengan pengenaan premi yang bersumber dari peserta, perusahaan dan pemerintah. Hanya segelintir negara yang menerapkan pelayanan kesehatan nasional gratis berbasis pajak, dengan konsekuensi rakyat dikenai pajak yang tinggi. Kenaikan pajak sering menimbulkan resistensi dari banyak kalangan.

Tapi sebenarnya premi yang bersumber dari rakyat juga menambah beban rakyat. Mandat universal health coverage yang masuk Sustainable Development Goals dari United Nations, menjadikan setiap negara yang tidak mampu membiayai kesehatan dari pajak mewajibkan rakyat ikut asuransi kesehatan. Otomatis premi dari rakyat bersifat wajib. Lalu apa bedanya dengan pajak. Kalau ikut cara pandang kapitalisme maupun kampiun sosialis komunis era ini, untuk mendapatkan jaminan kesehatan memang mau tidak mau, beban itu rakyat yang menanggung. Via pajak yang ditarik dari rakyat, atau premi wajib yang harus dibayar rakyat setiap bulan.

Inilah batas kemampuan akal manusia berpikir dalam membuat aturan. Dahulu negara komunis China pernah mencoba menggratiskan pelayanan kesehatan bagi rakyatnya, dengan biaya ditanggung oleh negara. Tapi kemudian konsep itu ambruk diterpa krisis ekonomi 1998. Saat ini tidak ada negara yang tidak terwarnai kapitalisme. Namun, tak adakah konsep alternatif?

Islam, Basis Ideologi Terbaik untuk Universal Health Coverage

Kita sudah terlalu lama menjadi sekuler, yakni memisahkan agama dari kehidupan dan menyusun aturan berdasarkan akal pemikiran manusia dalam pengelolaan negara. Barat memilih sekularisme karena trauma dengan kekuasaan tiran teokrasi di zaman kegelapan Eropa. Kaum Muslimin sempurna menenggak sekularisme pasca keruntuhan kekhilafahan terakhir di Turki tanggal 3 Maret 1924.

Kita semua kini dirundung kesulitan hidup yang seolah tak pernah putus. Termasuk dalam perkara akses masyarakat terhadap layanan kesehatan. Semua pihak terus memikirkan cara terbaik untuk menjamin kesehatan masyarakat. Yang adil dan merata, namun tidak membebani masyarakat.

Setelah kapitalisme dan sosialisme menyerah pada jaminan kesehatan dengan konsep asuransi, mengapa kita tidak melihat kepada peradaban yang pernah gemilang selama lebih dari 12 abad. Yaitu peradaban Islam, Khilafah. Mari kita kupas sedikit gambaran sistem pembiayaan kesehatan di dalam sistem Khilafah.

Pertama, paradigma Khilafah dalam memandang kesehatan, adalah bahwa ini merupakan kebutuhan dasar rakyat. Selain pendidikan dan keamanan. Sandang, pangan dan papan tergolong kebutuhan primer individu.

Kedua, karena kesehatan adalah hak rakyat, maka pemerintah wajib menyediakan layanan kesehatan secara gratis. Baik untuk yang miskin maupun kaya. Bagi Muslim maupun kafir yang menjadi warga negara. Meskipun pemerintah tidak melarang rakyat menyewa jasa dokter dan menjual obat-obatan. Namun kesehatan tidak dijadikan lahan bisnis oleh kaum Muslimin.

Ketiga, negara menjamin ketersediaan anggaran untuk kesehatan. Anggaran pembiayaan kesehatan bersumber dari pos pendapatan harta milik negara dan pengelolaan harta milik umum. Antara lain dari pengelolaan sumber daya alam dan harta waqaf.

Keempat, apabila kas negara kosong, pajak dipungut dari orang-orang kaya untuk sementara waktu. Setelah negara terlebih dahulu membuat skala prioritas penggunaan anggaran. Kegiatan yang bersifat tidak mendesak ditunda.

Prinsip ekonomi tanpa pajak ini membuat para pengusaha produktif dan mudah untuk menginfakkan hartanya bagi yang membutuhkan. Sehingga kesetiakawanan sosial terlihat dalam masyarakat Islam. Sejarah mencatat pada masa kekhilafahan abasiyah orang-orang kaya menginfakkan hartanya untuk membangun rumah sakit.

Kelima, jika tidak mencukupi, alternatif terakhir negara mengambil hutang tanpa riba atau persyaratan yang membahayakan kedaulatan negara.

Keenam, negara membekali kaum perempuan dengan pengetahuan tentang perilaku hidup bersih dan sehat, termasuk tentang gizi serta pencegahan dan penanggulangan awal gejala penyakit. Karena kaum perempuan adalah ibu dan pengurus rumah tangga, serta sekolah pertama bagi anak-anaknya.

Ketujuh, negara menanamkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah bagi rakyatnya. Sehingga mereka menjauhi segala perbuatan yang dilarang di dalam Islam, seperti konsumerisme yang erat kaitannya dengan pemborosan (tabdzir), zat-zat aditif yang membahayakan tubuh masuk dalam larangan menimbulkan dharar (bahaya), maupun makan secara berlebihan termasuk berlebihan gula dan lemak. Olah raga dengan tata cara yang syar’i dilakukan sebagai suatu kesunnahan, dan bagian dari rasa syukur untuk menjaga kesehatan tubuh yang merupakan karunia Allah.

Kedelapan, negara menjaga kehalalan dan ketayiban bahan pangan dan obat-obatan termasuk vaksin melalui sejumlah regulasi bagi produsen. Sehingga masyarakat dapat tercegah dari penyakit akibat zat-zat berbahaya.

Kesembilan, negara melarang segala bentuk hubungan dengan negara kafir yang sedang dalam hubungan perang dengan kaum Muslimin (kafir harbi fi’lan). Sehingga menutup celah konspirasi negara kafir untuk melemahkan kaum Muslimin.

Kesepuluh, negara mendorong berkembangnya industri dalam negeri. Sehingga alat kesehatan hingga obat-obatan dan vaksin maupun bahan habis pakai yang digunakan di rumah sakit akan diproduksi di dalam negeri. Negara tetap membolehkan impor dengan pertimbangan yang ketat agar tidak membahayakan kedaulatan negara dan keselamatan rakyat.

Kesebelas, negara mendukung penelitian-penelitian ilmiah untuk kemasalahatan kaum muslimin dan agamanya. Bahkan vaksin sudah dikenal di masa kekhilafahan Turki Usmani dengan istilah ‘ashi‘.

Keduabelas, negara memastikan rakyat bisa memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan melalui mekanisme penjaminan lapangan kerja bagi laki-laki dan ketentuan penafkahan di dalam Islam. Ini terwujud dengan penerapan sistem ekonomi Islam yang unik.

Masya Allah. Dengan seperangkat kebijakan yang saling menopang, Khilafah menjamin layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat. Maka tidak berlebihan jika kita katakan, Universal Health Coverage tercapai secara manusiawi hanya dalam Sistem Khilafah. Jika sepakat, mari perjuangkan![]

Picture source: VOA-Islam.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *