Terowongan Silaturahmi, Wujud Intoleransi Hakiki

Terowongan Silaturahmi, Wujud Intoleransi Hakiki

Oleh: Amaliyah Krizna Waty(Aktivis Intelektual Muslimah Aceh, History Tutor)

WWW.POJOKOPINI.COM — Opini intoleransi selalu digoreng menjadi isu panas di tengah-tengah masyarakat. Seakan-akan negeri ini darurat intoleransi. Sungguh memilukan, negeri dengan penduduk Muslim terbesar di dunia ini menjadikan umat Islam sebagai bulan-bulanan pihak yang dituduh tidak toleran.

Hal ini ditampakkan dengan berbagai survei yang dilakukan oleh lembaga tertentu, maupun dari pihak Pemerintah. Pada desember 2018 lalu, Setara Institute melakukan survei seputar toleransi. Hasilnya, dari 94 kota yang disurvei, Singkawang berada di posisi atas dengan skor 6.513. Kota Banda Aceh di posisi terendah, yakni peringkat 93 dengan skor 2.830 ( jejaknasional.com).

Masih ditahun yang sama, Lembaga Survei Indonesia (LSI) juga melakukan survei soal tren persepsi publik tentang demokrasi, korupsi dan intoleransi sejak 2016 sampai 2018. Opini sarkas dan menyudutkan umat Islam pun muncul dari Burhanudin selaku peneliti LSI. Ia mengatakan bahwa aksi 212 membuka keran naiknya intoleransi.

Hasil survei dari kedua lembaga ini jelas bersifat provokatif dan menyerang umat Islam dengan gamblang. Hasil survei tersebut pun dibantah oleh Irwansyah, anggota DPR Banda Aceh. Kajian Setara dinilai bertentangan dengan fakta dan itu merupakan bentuk pengkerdilan terhadap syariat Islam (jejaknasional.com). Juru bicara PA 212, Novel Bamukmin membantah survei dari LSI. Beliau menyampaikan bahwa Aksi Bela Islam adalah puncak toleransi yang real dan keajaiban yang memecahkan teori apapun (detik.com).

Tak cukup sampai disitu, upaya mengarusderaskan isu intoleransi untuk menyasar umat Islam juga muncul dari survei dengan Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) yang dilakukan Kementerian Agama (Kemenag) RI pada desember 2019 lalu. Dengan indikator toleransi, kesetaraan dan kerjasama di antara umat beragama. Papua Barat mendapat ranking teratas sebagai wilayah paling toleran, disusul NTT, Bali, Sulawesi Utara, Maluku dan Papua. Adapun wilayah paling intoleran, lagi-lagi Aceh menempati ranking paling bawah. Disusul oleh Sumatera Barat, Jawa Barat, Banten, Riau dan NTB. Tampak sekali upaya untuk memojokkan Islam dan para penganutnya dengan memposisikan wilayah dengan semangat Islam yang baik dan tinggi sebagai aktor Intoleran.

Seolah menindaklanjuti survei-survei sebelumnya, awal februari 2020 Pemerintah justru merencanakan dan sudah menyetujui pembangunan terowongan yang menghubungkan Masjid Istiqlal dengan Gereja Katedral. Persetujuan itu sebagaimana dilansir dalam Republika (07/02/20). Digadang-gadang terowongan yang dinamai sebagai terowongan silaturahmi itu akan menjadi situs toleransi dan monumen kerukunan umat bergama di Indonesia.

Terowongan Silaturahmi ini jelas bukan sekadar bangunan yang menjadi fasilitas penghubung saja. Yakni untuk mempermudah jamaah Katedral tanpa harus berputar dan parkir di depan Istiqlal (tempo.co). Terowongan ini merupakan proyek penyebaran ide moderasi Islam. Sebagaimana rencana pembangunan kampus moderasi Islam bernama UIII (Universitas Islam Internasional Indonesia) tahun lalu (Antaranews, 26/11/19).

Moderasi Islam merupakan nama lain dari Islam moderat. Yakni Islam pertengahan, yang tidak belebih-lebihan dalam beragama atau menerapkan syariat. Juga tidak terlalu bebas yakni liberal. Sehingga jika ada upaya untuk menjadikan Islam sebagai aturan dalam seluruh lini kehidupan, apalagi dalam hal Pemerintahan maka akan dianggap berlebihan. Tuduhan radikal, Intoleran, ekstrimis pun siap untuk disematkan secara sepihak.

Hal ini tentu merupakan bentuk kezaliman. Karena didalam QS. AL Baqarah ayat 208 Allah memerintahkan umat Islam untuk masuk kedalam Islam secara kaffah. Jika sudah begini siapa sebenarnya yang tidak toleran?. Maka, pantas jika disebutkan bahwa upaya propaganda moderasi Islam dengan membangun bangunan fisik yakni terowongan silaturahmi merupakan bentuk intoleransi hakiki. Karena telah membatasi dan menghalangi kaum Muslimin untuk berislam secara kaffah, sebagaimana perintah Allah swt di dalam Al Quran.

Maka jika ingin mewujudkan toleransi belajarlah dari penerapan sistem Islam. Karena sangat menjunjung tinggi toleransi. Hal ini sudah dibuktikan sejak negara Islam pertama kali berdiri di Madinah yang dipimpin langsung oleh Rasulullah saw. sampai Kekhilafahan Islam berakhir.

Banyak kisah toleransi yang sangat fenomenal pada masa Rasulullah. Sebagai contoh beliau menyuapi pengemis buta di sudut pasar setiap harinya. Padahal pengemis itu adalah seorang Yahudi. Rasulullah juga menjenguk Yahudi yang sedang sakit. Walaupun dia sering meludahi Rasulullah karena kebencian yang tak beralasan.

Kemajemukan agama adalah hal biasa di dalam Kekhilafahan Islam. Pada masa Rasulullah memimpin di Madinah saja ada Islam, Yahudi dan Nasrani yang hidup berdampingan. Karena meskipun hidup dalam Pemerintahan Islam, hak non muslim sama dengan umat Islam. Non muslim diberikan kebebasan dan dilindungi dalam aktivitas ibadahnya masing-masing.

Kerukunan ini tetap berlanjut sampai masa Khilafah Ustmani. Ketika Muhammad Al Fatih telah menakhlukkan Konstantinopel. Kaum Kristiani dihantui rasa takut di sudut gereja. Namun begitu Muhammad Al Fatih datang, ketakukan mereka hilang. Wajah pucat pasi berubah berseri, karena sang pemimpin Islam tidak memaksa mereka masuk Islam, tidak pula menganiaya, atau mengusir mereka. Justru memberi mereka kebebasan dalam beragama bahkan memberikan jaminan keamanan dan perlindungan.

Kala itu umat Islam menerapkan Islam secara kaffah. Bukan penerapan yang setengah-setengah yakni moderat. Tidak pula mencampuradukkannya dengan sistem kufur, seperti dalam demokrasi saat ini. Aktivitas toleransi keagamaan berjalan harmonis, yakni tidak mencampuri urusan agama maupun perayaan non muslim, sebagaimana prinsip yang telah Allah firmankan dalam QS Al Kafirun ayat 6: “Untukmu agamamu, dan untukku agamaku”.

Begitulah keagungan penerapan Islam dalam naungan Khilafah. Maka sekali lagi, jika ingin mewujudkan toleransi belajarlah dari penerapan sistem Islam. Sebagai kaum muslimin, tidak pantas untuk menyetujui ide moderasi Islam karena jelas ide itu menjauhkan kaum muslimin dari Islam yang sebenarnya. Juga menjadi kewajiban bagi setiap muslim untuk berjuang menerapkan Islam kaffah dalam naungan Khilafah.[]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *