THR, Antara Harapan dan Impian

Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Baihaqi, “Bayarlah upah kepada karyawan sebelum kering keringatnya, dan beri tahukan ketentuan gajinya terhadap apa yang dikerjakan.”


Oleh: Nilma Fitri S. Si

POJOKOPINI.COM — Keputusan pembayaran THR Hari Raya 2020 secara dicicil telah digulirkan pemerintah tahun lalu. Dalih pandemi Covid-19 yang masih berlangsung, para pelaku usaha lagi-lagi mengajukan kelonggaran pembayaran THR Hari Raya 2021.

Surat Edaran Menaker Nomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2021 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan, telah dikeluarkan tanggal 12/4/2021. Waktu pembayarannya dilakukan selambat-lambatnya H-7  dan besarnya THR disesuaikan dengan peraturan yang berlaku.

Bagi perusahaan yang masih terdampak pandemi Covid-19 dan berakibat tidak mampu memberikan THR Keagamaan tahun 2021 sesuai waktu yang ditentukan dapat melakukan dialog dengan pekerja/buruh untuk mencapai kesepakatan (Tribunnews.com, 12/4/2021).

Kesepakatan yang diberikan bagi perusahan terdampak Covid-19 ini, membuka peluang bagi pelaku usaha untuk kembali mencicil pembayaran THR 2021. Tak ayal, tuntutan dari para buruh pun dilontarkan, agar Mentri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mewajibkan perusahaan yang masih terdampak Covid-19, memberikan laporan kerugian keuangan mereka 2 tahun berturut dalam kesepakatan bipartit, seperti yang diungkapkan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal (tempo.co, 11/4/2021).

Berdasarkan keterangan Menteri Ketenagakerjaan, masih ada 103 perusahaan yang belum memberikan hak THR 2020 kepada para pekerjanya. Sedangkan data KSPI menunjukkan sebanyak 1.487 karyawan dari 13 perusahaan belum menerima THR 2020 secara penuh (tribunews.com, 12/4/2021). Sangat disayangkan, tindakan tegas yang diharapkan dari pemerintah, tidak juga dikeluarkan. Ketiadaan sanksi bagi perusahaan yang melanggar, tidak akan membuat jera pelaku usaha melakukan kembali hal yang sama.

Antara harapan dan asa, larangan mudik ditetapkan, berbagi THR pengganti pertemuan pun disangsikan akan terwujud. Ditambah lagi kebijakan UU Cipta Kerja yang sudah dikeluarkan menjadi pelengkap penurunan kesejahteraan para pekerja di masa pandemi. Sungguh, suatu beban hidup yang harus dipikul rakyat dalam kungkungan kapitalisme.

Menguak Akar Permasalahan

Pada sistem ekonomi kapitalisme, sebagian besar faktor produksi dan distribusinya dimiliki oleh sektor swasta/individu, adanya mekanisme pasar dan minimnya peran pemerintah, menyebabkan jaminan kesejahteraan hanya bagi para kapital yang mementingkan diri mereka sendiri serta mengesampingkan kesejahteraan masyarakat banyak.

Sistem ekonomi kapitalisme memandang manusia sebagai homo-economicus, yakni pribadi yang selalu mengejar keuntungan sendiri, sehingga menimbulkan tidak adanya keterbatasan individu untuk memiliki harta yang banyak, mengakibatkan ketidakseimbangan distribusi kekayaan dalam bermasyarakat, dan akan merusak sistem perkenomian. Tentu saja keadaan ini dapat menciptakan jurang perbedaan yang dalam antara hak pelaku usaha (majikan) dan pekerja.

Permasalahan pemberian THR yang dirasakan para pekerja tidak akan terasa tajam, jika kesejahteraan berada dalam standar yang diharapkan, inilah penyebab konflik terjadi. Kelayakan gaji pekerja yang ditetapkan pemerintah berdasarkan upah minimum daerah hanya bisa sekedar untuk mempertahankan hidup. Hal inilah yang dapat membuka eksploitasi pengusaha terhadap pekerja. Apakah sekadar memepertahankan hidup dapat dikatakan hidup sejahtera?

Jalan Keluar Permasalahan

Dalam Islam, keadilan bagi pelaku usaha dan pekerja akan menjadi perhatian pemerintah sebagai penanggung jawab kesejahteraan semua kalangan masyarakat.

Dampak pandemi wabah tidak hanya dirasakan oleh pengusaha, tetapi juga dialami para pekerja. Keputusan pemerintah memberikan kelonggaran THR, secara dicicil bahkan ditunda pembayarannya  tentu saja dirasakan tidak adil bagi pekerja.

Kebijakan pemerintah selayaknya dapat memberikan keadilan yang merata. Pembayaran THR apabila tercantum dalam akad kesepakatan kerja, tetapi perusahaan tidak sanggup membayar akibat kerugian yang dialami, maka hal ini dapat dirundingkan dengan pekerja, agar bisa diterima dengan ikhlas. Pemeriksaan laporan keuangan perusahaan dengan seksama harus dilakukan oleh pemerintah dan juga pemberian sanksi tegas bagi perusahaan yang melanggar, dapat menjamin kadilan bagi pengusaha dan pekerja, agar kejadian yang sama tidak terulang kembali.

Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Baihaqi, “Bayarlah upah kepada karyawan sebelum kering keringatnya, dan beri tahukan ketentuan gajinya terhadap apa yang dikerjakan.” Berdasarkan hadist ini, besarnya upah yang didapat pekerja harus disesuaikan dengan kebutuhan standar hidup sejahtera. Pembayaran upah tepat waktu juga merupakan amanah yang harus segera ditunaikan oleh pengusaha.

Dalam menentukan standar upah pekerja, Islam menetapkan berdasarkan manfaat tenaga yang diberikan pekerja, bukan upah minimum terendah suatu daerah. Sehingga ekaploitasi pekerja oleh pengusaha sebagai majikan tidak akan terjadi.

Akad ijarah antara pekerja dan pengusaha tidak boleh dilalaikan. Upah berdasarkan kemanfaatan pekerja oleh pengusaha tidak dipengaruhi oleh naik-turunnya nilai harga produksi pasar. Apabila terjadi pelanggaran akad, maka negara wajib menetapkan sanksi, sehingga kesejahteraan pengusaha dan pekerja dapat terjaga.

Peran pemerintah dalam Islam adalah sebagai pengurus rakyat dan pelaksana hukum syara’. Pengaturan sistem ekonomi dalam Islam pun sesuai dengan aturan yang Allah SWT turunkan bagi manusia. Pemerintah adalah pemegang kebijakan ekonomi utama bukan sektor swasta ataupun individu. Kepemilikan harta dalam Islam terbagi dalam tiga aspek, yaitu kepemilikan individu, umum dan negara, sehingga pendistribusian harta bagi seluruh masyarakat dapat merata.

Sudah selayaknya semua aturan Allah SWT diterapkan secara menyeluruh, demi terwujudnya kesejahteraan secara adil dan merata. Wallaahu a’lam bishshawab.[]

Disclaimer: Www.pojokopini.com adalah wadah bagi para penulis Islam untuk berkumpul dan berbagi informasi mengenai beragam hal dan menanggapinya dengan perspektif Islam. Pojokopini.com melakukan seleksi dan berhak menayangkan berbagai kiriman Anda. Tulisan yang dikirim tidak boleh sesuatu yang hoaks, berita kebohongan, hujatan, ujaran kebencian, pornografi dan pornoaksi, SARA, dan menghina kepercayaan/agama/etnisitas pihak lain. Pertanggungjawaban semua konten yang dikirim dan dipublikasikan sepenuhnya ada pada pengirim tulisan/penulis, bukan www.pojokopini.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *