Tsunami Stunting di Tengah Pandemi

Tsunami Stunting di Tengah Pandemi

PBB memperkirakan Covid-19 memicu ancaman stunting terhadap hampir 7 juta anak Indonesia, dan 180 ribu diantaranya terancam meninggal.


Oleh: Irma Sari Rahayu, S.Pi

POJOKOPINI.COM — Pandemi Corona belum berlalu. Namun persoalan demi persoalan bermunculan seiring belum tuntasnya penanganan pandemi ini. Mulai dari persoalan ekonomi, sosial, pendidikan bahkan ancaman bahaya kelaparan dan stunting.

PBB memperkirakan Covid-19 memicu ancaman stunting terhadap hampir 7 juta anak Indonesia, dan 180 ribu diantaranya terancam meninggal (bbc.com/indonesia, 2/8/2020). 

Di Kabupaten Bekasi sendiri terdapat 10.348 kasus stunting dan terdapat 23 desa yang menjadi titik prioritas penanganan stunting. “Berdasarkan hasil penimbangan yang dilakukan bulan Februari 2020 se- kabupaten Bekasi terhadap 230.654 balita, sebanyak 4,48 persen prevalensi stunting,” kata  Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi Milik Sapiah (radarbekasi.id, 12/8/2020).

Stunting adalah kondisi gagal pertumbuhan pada anak (pertumbuhan tubuh dan otak) akibat kekurangan gizi dalam waktu lama, sehingga anak tumbuh lebih pendek dari anak seusianya dan mengalami kesulitan berpikir. Gejala stunting di antaranya adalah tubuh lebih pendek dari anak seusianya, proporsi badan normal tapi terlihat lebih muda/ kecil dari usianya, berat badan rendah dan pertumbuhan tulang tertunda.

Faktor penyebab stunting di antaranya adalah kondisi sanitasi yang buruk dan rendahnya asupan gizi pada ibu hamil dan balita, baik karena kurangnya edukasi, faktor ekonomi ataupun gaya hidup.

Penanggulangan stunting harus dilakukan dengan serius dan tuntas. Negara harus berperan dalam menyediakan fasilitas kesehatan secara totalitas, mulai dari penyediaan sanitasi yang sehat, edukasi kepada masyarakat mengenai makanan bergizi, penyediaan fasilitas kesehatan yang lengkap, mudah diakses dan gratis serta menjamin kebutuhan pokok yang mampu dijangkau masyarakat.

Semua upaya ini dilakukan oleh negara sebagai bentuk ri’ayatus su’un lil ummah atau bentuk pengaturan atas urusan umat/rakyat yang kelak akan dimintai pertanggungjawabnnya di hadapan Allah SWT. Sabda Rasulullah Saw, “Imam atau Khalifah adalah pengurus dan ia bertanggungjawab terhadap rakyat yang diurusnya” (HR. Muslim dan Ahmad).[]

Picture source by Google

Disclaimer: Www.pojokopini.com adalah wadah bagi para penulis Islam untuk berkumpul dan berbagi informasi mengenai beragam hal dan menanggapinya dengan perspektif Islam. Pojokopini.com melakukan seleksi dan berhak menayangkan berbagai kiriman Anda. Tulisan yang dikirim tidak boleh sesuatu yang hoaks, berita kebohongan, hujatan, ujaran kebencian, pornografi dan pornoaksi, SARA, dan menghina kepercayaan/agama/etnisitas pihak lain. Pertanggungjawaban semua konten yang dikirim sepenuhnya ada pada pengirim.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *