Uang Baru, Kebijakan ala Jualan Jajan Pasar?

Uang Baru, Kebijakan ala Jualan Jajan Pasar?


Sungguh sistem kapitalisme telah merusak kehidupan ini dengan menjadikan rakyat sebagai sapi perah kebijakan mereka. Jika penguasa hanya bisa jualan kepada rakyatnya bukankah itu sama artinya tak lebih bagaikan penjual jajanan pasar?


Oleh: Muhammad Ayyubi (Peneliti LiKES -Lingkar Kajian Ekonomi Syariah)

POJOKOPINI.COM — Melansir Kompas.com, Senin (17/8/2020), Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, uang rupiah edisi khusus ini tidak ditujukan untuk peredaran secara bebas. Oleh karena itu, uang Rp 75.000 dicetak secara terbatas. Uang tersebut juga bukan sebagai tambahan likuiditas kebutuhan pembiayaan. Peluncuran uang rupiah khusus untuk memperingati peristiwa atau tujuan khusus, dalam hal ini adalah peringatan kemerdekaan ke-75 Republik Indnesia. “Mata uang ini berbentuk uang kertas pecahan nominal Rp 75 ribu dengan jumlah lembar yang dicetak 75 juta lembar. Ditandatangani oleh Menkeu selaku wakil pemerintah dan Gubernur BI,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers virtual peluncuran rupiah edisi khusus HUT ke-75 RI.

Sementara agaknya pada saat ini pendapatan negara menurun 10 persen. Belanja negara melebihi APBN 2020 dari Rp. 2.540 T menjadi Rp. 2.613 T. Kita bersama tahu, pandemi covid19 menyebabkan ekonomi lesu. Hal ini secara langsung berpengaruh pada penerimaan pajak. Akibat relaksasi fiskal berupa keringanan administrasi dan beban perpajakan yang digelontorkan pemerintah untuk mengantisipasi kelesuan ekonomi akan semakin menggerus penerimaan pajak.

Dalam ekonomi kapitalisme, di tengah situasi seperti ini perluasan basis pajak semakin mendesak untuk dilakukan. Salah satu cara yang dipakai adalah meningkatkan moral pajak untuk membangun kepatuhan pajak.
Pemerintah telah melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak. Bahkan kemudian menaikkan jumlah iuran BPJS dan mengurangi subsidi. Menjual SUN atau surat utang negara, mengelola dana haji yang batal terpakai. Tetapi hal itu agaknya belum cukup bagi penguasa sistem kapitalisme untuk menutup defist keuangan.

Maka, seolah menemukan momentum yang tepat jika kemudian dicetak mata uang baru tetapi bukan semata sebagai alat transaksi yakni hanya sebagai koleksi berkaitan dengan peringatan 75 tahun kemerdekaan Indonesia.

Kebijakan mencetak uang kertas dengan nominal Rp75 ribu tersebut diduga sebagai upaya dalam rangka mencari dana segar dari masyarakat. Menginat, pencetakan mata uang adalah upaya cepat untuk itu, di mana biaya cetak satu lembar hanya Rp250,-. Sehingga total pendapatan dari pencetakan 75 juta lembar uang kertas yang bisa diterima mencapai Rp5.625 miliar atau Rp5,6 T. Tak aneh banyak pihak menduga ada proses “galang dana” dari masyarakat walau tak diakui secara langsung.

Kebijakan tak Bijak

Hubungan penguasa dan rakyat dalam sistem ekonomi kapitalisme ibarat hubungan penjual dan pembeli. Begitulah asas yang dibangun oleh Adam Smith. Maka paradigma untung dan rugilah yang dibangun selama ini. Bukanlah pelayanan dan mengurusi urusan rakyat. Sehingga tak heran penguasa akan terus menganggap rakyat hanya objek untuk mendapatkan keuntungan. Tidak peduli jika itu akan membuat mereka kelaparan atau justru semakin menambah kemiskinan. Sebaliknya rakyat pun menuding bahwa segala kebijakan penguasa dalam sistem kapitalisme sekuler tak lebih hanya sekadar pencitraan belaka.

Sungguh sistem kapitalisme telah merusak kehidupan ini dengan menjadikan rakyat sebagai sapi perah kebijakan mereka. Jika penguasa hanya bisa jualan kepada rakyatnya bukankah itu sama artinya tak lebih bagaikan penjual jajanan pasar?

Sistem Ekonomi Islam yang Menyejahterakan

Islam memandang bahwa keberadaan penguasa adalah dalam rangka mengurusi rakyatnya. Semua itu dijalankan berdasarkan syariat Islam. Sehingga kebijakan ekonomi Islam adalah kebijakan untuk memenuhi hajat asasi rakyatnya orang per orang. Jika ada satu orang tidak makan dan tidak memiliki baju pada hari itu, maka itu adalah kewajiban negara untuk melayaninya.

Penguasa di dalam Islam pun merasa bahwa kerja mereka mengurusi rakyat tidak hanya dipertanggungjawabkan di hadapan rakyat, tetapi juga dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Dalam sejarah kita bisa melihat bagaimana kebijakan Umar bin Khattab menyelesaikan kelaparan rakyatnya bahkan hingga beliau sendiri yang memanggul gandumnya.
Begitu juga ketika terjadi paceklik di Madinah dia memerintahkan kaum muslimin di Syam untuk mengirimkan bantuan logistik untuk membantu rakyat yang kelaparan di sana. Dan secara heroik, Umar bin Khattab juga menangis ketika jalanan di Irak berlubang, dan ketika ditanya kenapa dia menangis, dengan meneteskan air mata dia menjawab, “Aku takut seekor keledai terperosok di lubang, maka Umar akan diminta tanggung jawab di akhirat kelak.

Di sisi lain rakyat di negara Islam akan terus melakukan muhasabah lil hukkam agar senantiasa hukum-hukum Allah ditegakkan kepada mereka. Bahkan rakyat akan melakukan protes jika terjadi kezaliman, karena bagi mereka tegaknya hukum Allah SWT adalah harga mati yang tidak bisa ditawar-tawar.[]

Picture source by Google

Disclaimer: Www.pojokopini.com adalah wadah bagi para penulis Islam untuk berkumpul dan berbagi informasi mengenai beragam hal dan menanggapinya dengan perspektif Islam. Pojokopini.com melakukan seleksi dan berhak menayangkan berbagai kiriman Anda. Tulisan yang dikirim tidak boleh sesuatu yang hoaks, berita kebohongan, hujatan, ujaran kebencian, pornografi dan pornoaksi, SARA, dan menghina kepercayaan/agama/etnisitas pihak lain. Pertanggungjawaban semua konten yang dikirim sepenuhnya ada pada pengirim.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *