Ummu Afkar’s Diary: Global Bond, What Kind of Cookie is It?

Ummu Afkar’s Diary: Global Bond, What Kind of Cookie is It?

Pilihan ada pada kita. Kapan mau shutdown kapitalismenya?


Oleh: Ummu Afkar

POJOKOPINI.COM — Kemarin sempat lihat sekilas sebuah postingan di salah satu grup WhatsApp yang saya ikuti. Judulnya menyelinapkan banyak tanda tanya di benak saya. Hari ini topik itu terus menggelitik pikiran saya. Sayangnya sedari tadi belum tergerak jari ini untuk membukanya. Saya masih rempong menyiapkan sarapan. Sudah beberapa hari tukang lontong di seberang tidak berjualan. Rumah juga masih membutuhkan sentuhan tangan seorang penikmat kerapian. Haha. Tidaklah terlalu lebay, karena mengurus rumah tangga itu memang perlu dinikmati. Kebersihannya. Kerapiannya. Keteraturannya. Hingga keapikan ilmu multi tasking yang tak ada tandingannya. Nanti kapan-kapan akan saya bahas ini dalam tulisan yang lain.

Back to laptop. Sekarang saya sudah agak senggang. Dan klik. Saya membuka postingan tadi. Ini cerita tentang surat utang terbesar sepanjang sejarah Republik Indonesia. Demikian judul berita yang dimuat CNBC Indonesia 08/04/2020. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengumumkan bahwa pemerintah Indonesia menerbitkan Global Bond sebesar US$ 4,3 miliar dalam 3 bentuk surat berharga global yaitu Surat Berharga Negara (SBN) seri RI1030, RI 1050, dan RI0470. Ketiganya terbagi dalam tiga tenor (jangka waktu pinjaman) yang berbeda, 10,5 tahun, 30,5 tahun dan 50 tahun. Kemudian memiliki penawaran kupon (tingkat bunga) secara berurutan 3,85%, 4,25% dan 4,45%. Semua dibayarkan dua kali dalam setahun.

Watchau. Berat sekali topik ini saudara-saudara. Makjleb bacanya. Tapi berhubung penasaran, maka kita akan lanjutkan perjuangan memahami isu ini. Kelihatannya sesuatu yang sangat penting. Bersejarah. Begitulah yang tertera di judul beritanya.

Tak asing lagi sebenarnya bagi kita tatkala menyusuri media. Seantero dunia tidak pernah sepi dari pembahasan seputar utang. Utang luar negeri. Loan. Utang dari lembaga donor. Itu semua istilahnya.

Tidak berlebihan jika kita katakan tak satu negarapun di dunia saat ini yang tak menggunakan instrumen utang sebagai penopang keuangan negara. Inilah sebenarnya prototipe negara pengadopsi kapitalisme. Utang selalu digadang untuk menyelesaikan segala persoalan. Padahal ini ibarat mencoba menghilangkan malapetaka, namun yang dituai malah katastrofi.

Pembiayaan beragam program untuk menyejahterakan rakyat bisa dengan menerbitkan surat berharga nasional. Salah satunya Surat Utang Negara (SUN). Produk ini diterbitkan dan ditawarkan kepada masyarakat yang ingin ikut berpartisipasi membantu negara dengan memberikan bantuan pinjaman kepada pemerintah.

Pada penjabaran APBN bisa kita lihat, pendapatan negara ada tiga sumber. Pajak, Penerimaan Negara Bukan Pajak (retribusi yang ditarik oleh instansi pemerintah, sumber daya alam, pendapatan BLU, bagian pemerintah atas laba BUMN), dan dana hibah. Di mana posisi utang luar negeri? Adanya di komponen pembiayaan defisit. Artinya, selisih dari total belanja dan pendapatan negara. Jika belanja lebih besar dari pendapatan, maka anggaran defisit.

Tahun 2020, target pendapatan negara dari pajak lebih dari 80 persen. Perkiraan defisit yang akan ditutup dengan utang adalah 1,76 persen atau sekitar 300 trilyun. Terakhir untuk menghadapi pandemi Covid-19, pemerintah memperlebar defisit APBN 2020 hingga 5,07 persen dari produk domestik bruto (PDB). Atau menembus batas defisit 3 persen yang diatur dalam Undang-Undang (UU). Untuk itu Presiden akan mengeluarkan perppu sebagai payung hukum penambahan alokasi belanja dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2020.

Perbaikan defisit negara bisa dengan jalan penghematan belanja dan meningkatkan pendapatan. Cara penghematannya, seperti penghentian program yang tidak efektif, pemangkasan biaya operasional dan rutin lainnya, serta pemotongan subsidi. Dari sisi pendapatan, yang bisa digenjot tentu saja dari pajak. Namun bisa pula dengan mengambil pinjaman dan mengeluarkan surat utang.

Dengan kondisi hari ini, kita bisa pahami alasan pemerintah kemudian menerbitkan surat utang. Tapi mengapa ada SUN denominasi dolar AS, apa maksudnya? Ternyata itu merupakan surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang dolar. Pembayaran bunga dan pokoknya dijamin oleh negara Republik Indonesia sesuai dengan masa berlakunya. Utang ini memiliki tingkat suku bunga (kupon) dan jangka waktu pinjaman (tenor).

Pemerintah pusat berwenang menerbitkan surat ini setelah berkonsultasi dengan Bank Indonesia dan setelah mendapat persetujuan DPR yang disahkan dalam kerangka pengesahan APBN. Dana untuk pembayaran bunga SUN disediakan di dalam APBN.

SUN denominasi dolar (global bond) ini akan dilepas ke bursa saham internasional. Sehingga bisa dibeli oleh orang asing. Mereka disebut juga investor, yang akan mendapat bunga dari uang yang mereka keluarkan untuk membeli SUN. Sebagai imbal hasil dari utang yang diberikan kepada negara penerbit SUN ini. Global bond ini dinilai beresiko kecil karena tanpa syarat apapun.

Apa yang bisa kita andalkan untuk membayar utang besar selama 50 tahun? Sementara kondisi negara ketergantungan impor. Sumber daya alam hampir seluruhnya dikuasai asing dalam jangka puluhan tahun.

Kalau mengandalkan sektor pajak, kita seperti diminta gigit buah simalakama. Tak bayar mati negara. Bayar menyiksa warga negara. Realita saat ini terlalu banyak relaksasi bagi investor. Tinggal pengusaha lokal dan rakyat yang diharapkan jiwa nasionalismenya untuk menggenjot pajak. Jika tidak maka pembangunan mangkrak dan utang tertunggak. Bunga kan berbuah penalti. Total besaran semakin tak terbayarkan.

Begitulah realita negara yang menerapkan sistem ekonomi kapitalisme. Utang berbunga dan pajak terus menjadi andalan pembiayaan kehidupan negara. Belum lagi terapi dari lembaga dunia untuk mengatasi permasalahan negara malah menimbulkan reaksi toksis dan efek samping yang fatal. Hal ini terus membuat negara terpuruk dalam kubangan masalah.

Nyata sudah kita membutuhkan sistem alternatif. Pengganti kapitalisme yang rusak dan merusak. Islam dengan seperangkat aturan yang lengkap, sebenarnya sudah siap untuk diinstal kapan saja. Termasuk di dalamnya software maupun hardware untuk mendiagnosa dan me-repair problem-problem yang dianggap baru. Silahkan pelajari dulu bila belum yakin. Pilihan ada pada kita. Kapan mau shutdown kapitalismenya?[]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *