Wakil Rakyat Sarankan Ekspor Ganja, Bukti Demokrasi Abaikan Agama

Wakil Rakyat Sarankan Ekspor Ganja, Bukti Demokrasi Abaikan Agama

Oleh : Raihanatur Radhwa (Ibu Rumah Tangga)

WWW.POJOKOPINI.COM — Tak malu-malu politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Rafli Kande mengusulkan diperbolehkannya ekspor ganja pada rapat koordinasi Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan yang membahas kepastian pemasaran hasil pertanian daerah. Anggota DPR Komisi VI asal Aceh ini menyampaikan kemudahan menanam ganja di Aceh menjadi potensi ekspor yang seharusnya ditangkap oleh Kementerian Perdagangan. “Misalnya, ganja ini. Entah untuk kebutuhan farmasi atau apa aja jangan kaku lah kita harus dinamis. Ganja ini tumbuhnya mudah di Aceh. Saya rasa ini ganja harus jadi komoditas ekspor bagus,” kata Rafli. Ia tambahkan pula bahwa bahaya konsumsi ganja lebih ringan daripada sabu-sabu (detik.com, 01/02/2020).

Meski akhirnya Rafli Kande meminta maaf, pernyataan kontroversialnya telah viral diberitakan. Pernyataannya sangat berbahaya, Sebagaimana diketahui, ganja masuk ke dalam narkotika yang tidak dapat diperdagangkan secara bebas. Dalam Islam, narkotika dan obat-obatan terlarang, seperti ganja, heroin, dan lainnya disebut dengan istilah mukhaddirat. Hukum mengonsumsi benda-benda ini telah disepakati keharamannya oleh para ulama.

Narkotika bisa mengacaukan akal dari fungsinya yang dapat membedakan antara sesuatu dan mampu menetapkan sesuatu. Fatwa kontemporer Dr. Yusuf Qardhawi menjelaskan bahwa akibat yang ditimbulkan pemakai narkotika sama saja dengan mabuk karena khamar (alkohol). Imam Abu Daud meriwayatkan dari Ummu Salamah mengatakan, “Rasulullah SAW melarang segala sesuatu yang memabukkan dan melemahkan (menjadikan lemah)” (republika.co.id).

Di alam demokrasi, pernyataan-pernyataan nyeleneh menyelisihi ketentuan agama kerap bermunculan. Hal yang demikian adalah perkara legal karena demokrasi tidak mengenal halal dan haram menurut agama. Wajar saja karena demokrasi merupakan anak kandung sekulerisme yang menempatkan agama sebagai persoalan privat. Agama tidak berhak mengatur urusan-urusan publik.

Lebih jauh demokrasi memberi ruang pada kemaksiatan selama ada masyarakat yang menggemarinya termasuk perdagangan ganja. Tak jarang juga nilai-nilai agama dikesampingkan hanya untuk meraih pundi-pundi ekonomi sebagaimana usulan Rafli untuk meraup devisa dari ekspor ganja. Kondisi ini pun wajar terjadi dalam sistem kapitalisme yang menyertai demokrasi dimana kapitalisme meletakkan segala hal sebagai komoditas yang diperdagangkan selama ada permintaan masyarakat meskipun komunitas kecil dan seseorang dapat mengambil keuntungan darinya.

Padahal dalam Islam, negara wajib memastikan benda yang diperdagangkan adalah benda yang halal. Tentu saja, salah satu syarat sah hukum jual beli adalah objek yang diperdagangkan merupakan benda yang suci dan halal. Oleh karena itu negara dalam Islam dengan tegas melarang jual-beli ganja. Apalagi mengekspornya.

Munculnya saran ekspor ganja karena potensinya di lahan perkebunan Aceh yang keluar dari politisi Partai Keadilan Sejahtera juga sangat disayangkan. Partai yang dikenal masyarakat sebagai partai islami ternyata memiliki kader yang mengusulkan ide tidak berdasarkan Islam. Di alam demokrasi, hal seperti ini pun wajar terjadi. Partai islami hanya dijadikan kendaraan meraih kekuasaan tanpa adanya seleksi yang jelas atas ideologi yang dianut kader apakah sejalan dengan ideologi partai atau tidak. Partai islami akhirnya terjebak dimanfaatkan oleh oknum untuk merangkul suara di wilayah dan negeri yang terkenal islami.

Peristiwa ini seharusnya menjadi pelajaran bagi partai agar tidak terkungkung pada mekanisme demokrasi dalam memperjuangkan ideologi yang diembannya. Juga tak terpenjara dalam keinginan meraih kekuasaan menghalalkan berbagai cara mengorbankan ideologi partai. Menjaring kader seadanya asal menyetor mahar mahal ke kas partai. Demi biaya kampanye yang tak murah guna bersaing dengan partai lawan yang disokong pengusaha modal raksasa.

Terlebih selayaknya umat mengambil pelajaran pula. Bahwa perjuangan Islam bukanlah sekedar memilih wakil rakyat yang islami dari partai islami lalu selesai. Karena demokrasi dihiasi politik citra mengikat hati dengan simbol-simbol agama. Namun perjuangan Islam yang sesungguhnya adalah berupaya sungguh-sungguh melakukan aktifitas yang dicontohkan Rasulullah dalam rangka penerapan aturan-aturan Islam di segala lini kehidupan, termasuk politik pemerintahan. Mengoreksi kebijakan yang tak sesuai dengan Islam lantas mengenalkan aturan-aturan Islam yang mengatur kewajiban negara pada rakyat agar diterapkan untuk meraih ridho Yang Maha Kuasa. Itu perjuangan Islam yang sebenarnya.[]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *