WHO dan Diplomasi Senyap China di Tubuh Institusi Global

WHO dan Diplomasi Senyap China di Tubuh Institusi Global

Hal yang terpenting bagi masyarakat dunia adalah memahami bahwa lembaga-lembaga internasional sejatinya ada dan didirikan bukan untuk melindungi dunia. Lembaga-lembaga global ada justru untuk melaksanakan kepentingan negara-negara dalam menguasai dunia. Untuk itu hal terbaik yang harus dilakukan adalah menghentikan partisipasi dalam organisasi mereka.


Oleh: Aisyah Karim (Lingkar Studi Perempuan dan Peradaban)

POJOKOPINI.COM — Presiden AS Donald Trump menghentikan pendanaan untuk Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Trump membuat keputusan itu setelah menuduh WHO memiliki `hubungan khusus’ dengan China. Beberapa kali dia mempertanyakan peran dan netralitas lembaga tersebut (serambinews.com 16/4/2020).

Pada awal penyebaran virus, WHO adalah lembaga yang memuji transparansi China, meski dunia tengah meragukannya. Lembaga tersebut juga menerima begitu saja pernyataan Beijing bahwa virus corona tidak ditularkan antar manusia dan tidak perlu ada larangan perjalanan dari dan menuju negara tersebut.

Ketika Trump memberlakukan pembatasan perjalanan dari AS ke China, Dr. Tedros justru memperingatkan bahwa pembatasan seperti itu dapat meningkatkan “ketakutan dan stigma, serta hanya menghasilkan sedikit manfaat kesehatan masyarakat”.

Selain itu WHO telah gagal untuk mengamankan sampel DNA sebenarnya dari virus Corona baru, yang dapat membantu menentukan di mana wabah dimulai, mungkin di “pasar basah hewan hidup yang kontrovesial di China, dan seberapa banyak virus ini telah berkembang.” Sejumlah 2.153.620 orang telah terinfeksi oleh Covid-19 sebagaimana yang dijelaskan oleh data dari Coronavirus Resource Center di John Hopkins University (liputan6.com 17/4/2020).

Menanggapi keputusan AS, Juru bicara Kementerian luar negeri China, Zhao Lijian mengaku pihaknya sangat khawatir atas pernyataan AS tersebut. Zhao menganggap keputusan AS yang dilakukan di era krisis dunia seperti saat ini bisa melemahkan kapasitas WHO (cnnindonesia.com 15/4/2020).

Beberapa orang menganggap hal ini hanya upaya Trump untuk mengurangi hegemoni China saja. Meski kemungkinan itu tak bisa dilepaskan, namun apa yang disampaikan ada benarnya. Bagi orang yang mengamati aktivitas China di PBB, kedekatan WHO dengan China bukan hal yang mengejutkan.

Melansir dari Politico 16/4/2020 yang menyebut hal itu hanya `puncak gunung es.’ Politico menyebut Beijing telah memposisikan warganya di berbagai posisi strategis di PBB. Badan Pangan dan Pertanian (FAO) PBB dipimpin Qu Dongyu, mantan Menteri Pertanian Tiongkok sejak 2019.

Sebelumnya Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menunjuk Liu Zhenmin, mantan Wakil Menteri Luar Negeri China, untuk posisi kunci di Departemen Urusan Ekonomi dan Sosial PBB. Badan itu bertugas mengurusi program ciri khas PBB untuk mempromosikan pembangunan, memerangi perubahan iklim dan mengurangi ketidaksetaraan.

Bahkan Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO), badan PBB yang mengatur perjalanan udara global, juga dipimpin oleh warga China. Dominasi warga China di berbagai lembaga PBB ini mencerminkan menuver diplomatik China yang cerdas, serta pengaruh yang mulai tumbuh. Selain itu hal tersebut juga menunjukkan posisi China yang mampu menjadi negara dengan ekonomi terbesar kedua, sekaligus penantang utama superioritas AS.

Keberhasilan Beijing dalam mengirimkan wakilnya di organisasi-organisasi dunia bisa juga karena kekosongan yang ditinggalkan AS. Dibawah kepemimpinan Trump, AS seakan menolak peran untuk memimpin di organisasi internasional yang sebelumnya dipegang. Bahkan AS tak kunjung memberi kepastian mengenai komitmennya untuk berperan dalam pandemi.

Di waktu yang sama, Beijing mencoba mengisi kekosongan di PBB dan membangun sistem demi keuntungan mereka. Ketika AS menurunkan tingkat keikutsertaannya di lembaga dunia, maka ini menjadi peluang bagi China dalam memperkuat pengaruhnya.

AS telah dibuat bertambah berang ketika Kementerian Luar Negeri China menyebut bahwa WHO telah menyatakan tidak ada bukti yang menunjukkan virus corona di produksi di sebuah laboratorium di negara itu. Membantah hal tersebut laporan dari Washington Post, menyebut lab virus yang dimaksud Trump adalah Wuhan Institute of Virology.

Dr. Tedros menolak untuk mengkritik langkah awal China untuk membungkam dan bahkan memenjarakan para profesional medis yang berani menyebutkan penyebaran penyakit tersebut. Pada Januari lalu, dua bulan sejak wabah corona muncul di Wuhan, diplomat AS di China mengirimkan peringatan ke Washington DC bahwa ada masalah manajemen resiko dan keamanan di institut tersebut (tempo.co 16/4/2020)

Pekan ini China memutuskan untuk mengontrol ketat publikasi jurnal-jurnal penelitian yang berkaitan dengan asal-usul virus corona. Setiap kali peneliti akan menerbitkan sebuah jurnal, pemeriksaan berlapis akan dilakukan mulai dari badan akademis di kampus hingga satgas khusus di pemerintahan. Pemerintah China tidak menyangkal hal tersebut. Mereka hanya mengatakan bahwa aturan itu bersifat internal dan tidak seharusnya tersebar ke publik.

Menurut Analisis Kimberly Dozier dari TIME, pola serangan terhadap WHO akan menimpa beberapa lembaga internasional lain, seperti Dewan Hak Asasi Manusia PBB. Langkah Trump ini justru berperan dalam strategi China yang lebih luas untuk mengubah PBB menjadi wahana untuk menegakkan kebijakan luar negerinya sendiri, kata Kristine Lee, peneliti di Asia-Pacific Security Program di Center for New American Security (matamatapolitik.com 17/4/2020).

Partai Komunis China memandang Covid-19 sebagai “kesempatan untuk bersinar di panggung global” seiring negara itu telah “mengalami katalisasi ambisi yang diperbaharui.” Ambisi semacam ini relatif baru, Deng Xioping, penerus dari pendiri revolusioner China, Mao Zedong, mengadopsi strategi isolasionis. Bertahun-tahun China dibawah Deng telah menghindari keterlibatan internasional.

Namun presiden China saat ini, Xi Jinping telah mengusahakan perluasan pengaruh di badan-badan internasional. China telah mengarahkan para pejabat partai ke posisi teratas setidaknya 4 dari 15 lembaga khusus PBB, sementara AS hanya memimpin satu lembaga.

Menurut Council on Foreign Relations, kontribusi China telah tumbuh sebesar 52 persen sejak 2014 menjadi sekitar USD86 juta selama siklus pendanaan dua tahun lembaga tersebut. Angka ini masih merupakan angka yang sederhana jika dibandingkan dengan USD 839 juta yang diberikan AS dalam periode yang sama.

Namun China telah memberikan pengaruh politik tidak langsung pada saat yang sama. China telah mendukung kuat pencalonan Direktur Jenderal WHO saat ini Tedros Adhanom Ghebreyesus, mantan pejabat senior pemerintahan Ethiopia. China telah mengundangnya untuk berbicara di China sebelum pemilihannya pada 2017 untuk posisi tersebut (nationalinterest.org 23/3/2020).

Michael McCaul, anggota terkemuka Komite Urusan Luar Negeri DPR AS, menegaskan harus ada upaya investigasi bipartisan terhadap apa yang disebut sebagai “upaya penutupan kesalahan terburuk dalam sejarah” oleh China. Senada dengan itu, anggota kongres AS dari partai Republik kepada TIME menyatakan bahwa WHO “melalui ketidakmampuan atau keterlibatan,” telah bertanggung jawab untuk perkembangan wabah menjadi pandemi global.

WHO kini berhadap-hadapan dengan adidaya yang dulu menggenggam urusan dan kebijakannya. Kredibilitasnya mulai diragukan. Meski sedikit terpojok, WHO tetap bertahan dengan simpati sejumlah pihak. Bagaimanapun peran WHO adalah sebuah keniscayaan untuk menjembatani kerjasama global mengatasi pandemi ini.

Jejak kelam WHO juga tertinggal di negeri ini ketika wabah flu burung melanda. Melansir dari alinea.id 14/4/2020 yang mewawancarai mantan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Ibu Siti Fadilah Supari. Pada saat itu WHO mengatakan kebohongan tentang telah terjadi human to human transmission. Hal itu karena mereka hanya menggunakan kriteria epidemiologi, sedangkan beliau menggunakan virologi yang lebih definit.

Kemudian beliau melakukan protes ke PBB dan pernyataan pandemik WHO pun dicabut pada 2006. Setelah itu beliau membuat resolusi yang akhirnya didukung oleh 128 negara. Indonesia bersama 128 negara menghadapi negara adidaya yang selama ini membiayai WHO membuat sistem yang tidak adil. Resolusi Indonesia, dibawah kepemimpinan beliau berhasil disetujui di dunia tahun 2011.

Mulai saat itu lalu lintas virus ganas harus transparan. “Saya tidak hanya menduga tentang kongkalikong WHO dengan perusahaan-perusahaan farmasi. Tapi saya melihat buktinya ketika parlemen Uni Eropa menggerebek WHO saat itu.” Perjuangan vaksin Indonesia berbuah kepahitan bagi masa pensiun ibu Siti Fadilah Supari dengan kriminalisasi yang harus diterimanya akibat cengkraman kaki tangan penguasa global yang menuntut balas.

Demikian Langkah Trump terhadap WHO sejatinya telah membuka pintu semakin lebar bagi China. China justru menjanjikan tambahan donasi sejumlah USD 20 juta yang kembali mendapat pujian Dr. Tedros di Twitter. China juga telah mengirimkan bantuan medis ke Eropa, Timur Tengah bahkan ke AS. China memosisikan dirinya sebagai pemimpin global dalam memerangi wabah. China juga telah mampu memblokir kritik terhadap penindasan di dalam negeri terhadap etnis Uighur di Xinjiang.

Namun hal yang terpenting bagi masyarakat dunia adalah memahami bahwa lembaga-lembaga internasional sejatinya ada dan didirikan bukan untuk melindungi dunia. Lembaga-lembaga global ada justru untuk melaksanakan kepentingan negara-negara dalam menguasai dunia. Untuk itu hal terbaik yang harus dilakukan adalah menghentikan partisipasi dalam organisasi mereka.

Dunia butuh tatanan baru yang menjamin perlindungan hakiki kepada seluruh manusia, alam dan kehidupan di dalamnya. Dan perlindungan yang demikian hanya mampu diberikan oleh Islam dengan meraih kembali kepemimpinan dunia melalui tegaknya Khilafah Islamiyah. Dunia pernah mencatat perlindungan tersebut melalui catatan sejarah yang tidak akan pernah dapat disangkal oleh siapapun.[]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *