Work From Bali, untuk Siapa?

Sayyidina Umar bersumpah untuk tidak merasakan daging dan mentega hingga rakyatnya sejahtera. Khalifah Umar mengajarkan prinsip-prinsip keindahan yang bisa diketahui oleh manusia dalam seni kepemerintahan. “Bagaimana saya bisa memperhatikan kondisi rakyat bila saya tidak tertimpa apa yang menimpa mereka?”


Oleh: Aisyah Karim (Lingkar Studi Perempuan dan Peradaban)

POJOKOPINI.COM — Provinsi Bali menyiapkan diri menyambut pelaksanaan program work from Bali (WFB) pada Juni mendatang. Laman tempo.co pada 29/5/2021 mengabarkan sejumlah destinasi wisata di 9 kabupaten/kota bersiap dengan penerapan protokol kesehatan.

Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, merencanakan program work from Bali bagi aparatur sipil negara (ASN) di Kemenko Bidang Kemaritiman dan tujuh kementerian atau lembaga lainnya. Nantinya akan diberangkatkan sebanyak 25 % dari jumlah ASN di Jakarta, khususnya mereka yang bekerja di kementerian dan masuk dalam kuota ASN work from Bali, dengan syarat tidak mengikutsertakan keluarga dalam tugas dinas di Bali selama waktu yang ditentukan tersebut.

Program ini didaulat berbasis nomadic tourism, yaitu aktivitas berwisata mengunjungi satu destinasi untuk kepentingan bekerja dengan masa tinggal lebih lama. Work from Bali ini kemudian diketahui dicanangkan untuk mendorong pemulihan ekonomi pariwisata di Bali. Adanya program ini dianggap dapat menaikkan permintaan sektor pariwisata di Pulau Dewata.

Pandemi Covid-19 selama lebih dari setahun ini tidak hanya membuat Bali kehilangan lebih 1.475 penduduknya, namun juga meruntuhkan sendi-sendi perekonomian yang selama ini mayoritas bergantung pada sektor pariwisata. Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali mencatat pada Maret 2021 jumlah wisatawan mancanegara (wisman) yang datang ke pulau ini hanya tiga orang saja.

Dengan kata lain Bali mengalami penurunan kunjungan wisman sebanyak 99,99 persen dibandingkan bulan Maret 2020 yang mencatat kunjungan 167.461 wisatawan. Secara kumulatif dari periode Januari hingga Maret 2021, BPS Bali mencatat Bali hanya didatangi 25 wisatawan mancanegara. Akibat terpuruknya pariwisata Bali karena dampak pandemi, Bali pun tercatat sebagai daerah dengan kontraksi pertumbuhan ekonomi yang terparah dibandingkan provinsi lainnya di Indonesia.

Tingkat penghunian kamar (TPK) hotel berbintang pada bulan Maret 2021 juga tercatat sangat minim yakni sebesar 10,24 persen. Jika dibandingkan bulan Maret 2020 (year over year/yoy) yang mencapai 25,41 persen, tingkat penghunian kamar pada bulan Maret 2021 tercatat turun sedalam 15,17 poin. Sementara itu, TPK hotel non bintang tercatat sebesar 5,64 persen, turun 2,05 poin dibandingkan bulan Februari 2021. Oleh karena itu program work from Bali diharapkan menjadi angin segar yang bisa menumbuhkan semangat dan optimisme pariwisata di Pulau Dewata.

Hanya saja program ini menimbulkan sejumlah tanda tanya. Pasalnya pembiayaan program ini mengorbankan APBN yang tidak sedikit untuk perjalanan dinas. Sementara dampak yang diharapkan tidak signifikan. Selama ini yang menyumbang keuntungan bagi Bali adalah wisatawan mancanegara. Work from Bali, meski dipaksakan tetap tidak akan bisa menambal kerugian para kapitalis pemilik usaha-usaha pariwisata di Bali.

Selain itu, work from Bali ini menunjukkan sikap inkonsisten karena berseberangan dengan kebijakan yang ada. Menteri Keuangan Sri Mulyani telah mengeluarkan surat edaran terbaru terkait dengan penghematan belanja kementerian/lembaga tahun anggaran 2021. Satu sisi pengetatan anggaran sementara di sisi lain wisata sambil bekerja, Ambyar.

Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah pun menilai kebijakan Work From Bali ini keliru. Bahkan, cenderung berlawanan dengan upaya pengetatan untuk mencegah penularan COVID-19, larangan mudik misalnya. Kebijakan ini disebut keliru karena dengan membawa pegawai negeri sipil kementerian ke Pulau Bali maka potensi penyebaran virus antar daerah bisa terjadi. Bahkan Trubus menyebutkan, saat ini Bali sebetulnya adalah wilayah dengan potensi penularan yang tinggi. Hal ini masih ditambah dengan telah adanya varian baru dari virus Covid-19 di pulau tersebut (dw.com 20/5/2021).

Pengamat dari Institute for Development of Economic and Finance (INDEF), Bhima Yudhistira Adhinegara memprediksi bahwa work from Bali hanya memberi dampak kecil bagi ekonomi Bali. Sementara untuk memulihkan Bali maka kuncinya adalah pengendalian pandemi dan pemulihan mobilitas. Namun bagaimana turis mancanegara datang jika vaksinasi rate untuk dua dosis masih dibawah 5 % dari target nasional? (tribun-bali.com 24/5/2021).

Di sisi lain, kebijakan Work From Bali dinilai juga memiliki sederet potensi penyimpangan yang bisa dilakukan para pegawai negeri sipil kementerian. Mulai dari pemborosan, bolos kerja, bahkan korupsi. Program ini memang terlihat mubadzir dengan format berlibur yang identik dengan santai, foya-foya dan bersenang-senang. Padahal pembiayaan program ini menghabiskan APBN yang seharusnya lebih baik diarahkan untuk pembelanjaan kesehatan dan jaringan pengamanan sosial berupa bantuan langsung tunai.

Apa yang terjadi di Bali mengingatkan kita bahwa sektor pariwisata yang selama ini menjadi prioritas ekonomi dan investasi merupakan pilar yang sangat rapuh. Penguasa melupakan sektor pertanian, padahal inilah kunci bertahan di tengah krisis. Sebagaimana masyarakat Bali telah menyadari kekeliruan mereka menggantungkan hidupnya pada sektor pariwisata, kini mereka kembali bertani untuk bertahan.

Selain itu, program work from Bali juga menggambarkan kepada kita, masyarakat awam, akar rumput dan rakyat jelata, tentang betapa tidak siapnya negara ini meng-handle berbagai tantangan. Betapa kacau dan tumpang tindih kebijakan mereka. Work from Bali memperlihatkan kepada rakyat betapa kepekaan penguasa demikian parah. Bagaimana bisa ditengah kesulitan keuangan yang demikian payah, masih saja menggelar program yang menghabiskan APBN seperti work from Bali ini hanya untuk menyenangkan para kapitalis pemilik bisnis pariwisata yang sejatinya dimiliki asing.

Mengutip dari kompas.com pada 25/11/2012, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kabupaten Badung mencatat sekitar 80 persen jumlah investasi di sektor pariwisata di Bali berasal dari para pemilik modal dari luar negeri. Investasi yang masuk tersebut tidak terlalu dirasakan secara nyata oleh masyarakat Pulau Dewata, khususnya kalangan masyarakat kurang mampu. Manfaat itu hanya dirasakan oleh pemilik modal asing sehingga keuntungan yang didapat pun dibawa ke luar Bali.

Jelas work from Bali sejatinya bukan untuk masyarakat Bali. Meski para ASN akan diuntungkan oleh program ini dengan berwisata sambil bekerja ke Bali. Namun, dalam kacamata bernegara, ini adalah konsep pemborosan yang semakin dekat dengan kehancuran.

Alangkah baiknya jika di tengah krisis ini para penguasa negeri berkaca pada Khalifah Umar bin Khatthab. Di masa-masa kelabu, ditengah krisis pangan dan paceklik, Sayyidina Umar bersumpah untuk tidak merasakan daging dan mentega hingga rakyatnya sejahtera. Khalifah Umar mengajarkan prinsip-prinsip keindahan yang bisa diketahui oleh manusia dalam seni kepemerintahan. “Bagaimana saya bisa memperhatikan kondisi rakyat bila saya tidak tertimpa apa yang menimpa mereka?

Prof DR Ali Muhammad Ash-Shallabi dalam bukunya Biografi Umar bin Al-Khathab pada halaman 337 menceritakan bagaimana kulit Umar sampai berubah warna karena menderita. Di lain waktu ketika seseorang datang menghadiahkan setungku daging punuk dan hati. Umar bertanya, “Dari mana ini?” Orang-orang menjawab, “Wahai Amirul Mukminin, dari unta yang kita sembelih hari ini.” Umar berkata, “Bagus, seburuk-buruk pemimpin adalah saya, bila aku memakan daging terbaik sementara saya memberikan tulang-tulangnya pada orang bawah.

Inilah Al-Faruq dan inilah seni kepemimpinan dalam Islam. Rasa tanggungjawabnya atas pemerintahan di hadapan Allah membuatnya mampu mengatasi tantangan demi tantangan bahkan tantangan pendemi sekalipun. Ia tak berharap terang dari lampu bagi aktivitas pribadinya yang dihidupkan dengan energi milik negara. Ia sederhana dan mementingkan urusan rakyatnya. Ia tak boros untuk urusan pribadinya, apalagi berboros dengan APBN negara. Inilah teladan yang harus dimiliki oleh pemimpin bangsa ini.[]

Disclaimer: Www.pojokopini.com adalah wadah bagi para penulis Islam untuk berkumpul dan berbagi informasi mengenai beragam hal dan menanggapinya dengan perspektif Islam. Pojokopini.com melakukan seleksi dan berhak menayangkan berbagai kiriman Anda. Tulisan yang dikirim tidak boleh sesuatu yang hoaks, berita kebohongan, hujatan, ujaran kebencian, pornografi dan pornoaksi, SARA, dan menghina kepercayaan/agama/etnisitas pihak lain. Pertanggungjawaban semua konten yang dikirim dan dipublikasikan sepenuhnya ada pada pengirim tulisan/penulis, bukan www.pojokopini.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *